1001 Masalah Disabilitas Dibahas Untuk Susun Ranperda

Putra Bali Mula

Seluruh permasalahan disabilitas dibahas dalam matriks daftar inventarisir organisasi penyandang disabilitas.

Pembahasan ini akan disusun dalam rancangan peraturan daerah (Ranperda) Provinsi NTT.

Pembahasan ini dilakukan pada Sabtu (24/7) menindaklanjuti diskusi dengar pendapat persiapan penyusunan Ranperda disabilitas Provinsi NTT secara virtual, Jumat (16/7).

Forum ini dipimpin Staf Khusus Gubernur NTT Bidang Disabilitas Dinna Novista Noach.

Beberapa poin pembahasan diantaranya masih ada masyarakat yang mengganggap difabel tidak bisa menikah atau tidak bisa membentuk keluarga baru. Banyak nuga difabel tidak diakui sebagai subyek hukum, tidak mendapat pendampingan saat berhadapan dengan hukum, dianggap tidak berhak atas warisan, aksesibilitas dan juru bahasa isyarat masih sangat minim.

Selain itu, regulasi dan peraturan yang inklusif belum dibuat. Terdata juga kekerasan terhadap kaum difabel terutama terhadap perempuan yang terjadi di Ende, Sikka, Kupang, TTS cukup tinggi. Pelecehan dan eksploitasi seksual ditemukan juga di TTS berdasarkan data dan fakta yang ditemukan Geramin NTT.

Yani Nunuhitu dari Geramin NTT menambahkan banyak anak penyandang disabilitas ditolak sekolah reguler karena dianggap merepotkan guru dan siswa lain.

“Pada 2020 ada pos pendidikan satgas tapi belum ada implementasi program dan alokasi anggaran. Materi metode pembelajaran untuk disabilitas hanya diabaikan,” tukasnya.

Ia mengatakan kapasitas dosen untuk pendidikan inklusif jiga belum memadai. Kapasitas guru dan dosen belum mampu untuk pendidikan inklusif difabel.

Banyak juga perusahaan dan kantor yang belum memiliki fasilitas untuk memudahkan akses bagi disabilitas. Di lingkungan kantor juga masih ada diskriminasi dan tidak ada sensitivitas, misalnya upah dan beban jam kerja yang tidak memperhatikan kondisi disabilitas.

Kesehatan disabilitas juga perlu diperhatikan khususnya tempat layanan kesehatan yang bisa diakses nakes, data yang jelas, perlu diakomodir BPJS Kesehatan, dan penunjuk arah untuk yang tuli. Contohnya, trotoar di Kota Kupang masih banyak hambatan.

Homecare, obat-obatan dan home visit untuk disabilitas di daerah yang sulit diakses juga perlu diperhatikan,” ujarnya.

Robert Oktavianus Riwu, perwakilan disabilitas dari Sumba Timur juga menyebutkan tidak ada daerah yang menyatakan wilayahnya sebagai daerah inklusif.

Sementara pendidikan inklusif di daerah itu juga tidak banyak yang bisa mengakomodir anak-anak disabilitas. (bev/ol)

Leave a Comment