22 Desa di Sumba Timur Belum Tetapkan APBDes

Penjabat kepala desa dan perangkat dari desa-desa yang belum menyelesaikan APBDes tahun 2021 saat mengikuti pertemun bersama DPMD Kabupaten Sumba Timur, Senin (21/6).
Penjabat kepala desa dan perangkat dari desa-desa yang belum menyelesaikan APBDes tahun 2021 saat mengikuti pertemun bersama DPMD Kabupaten Sumba Timur, Senin (21/6).

Jumal Hauteas

Pencairan dana desa tahun 2021 sudah memasuki tahap II, namun 22 Desa di Kabupaten Sumba Timur sampai dengan saat ini belum menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun anggaran 2021. DPMD pastikan minggu ini semua APBDes sudah terupload dan dana desa bisa dicairkan.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Sumba Timur, Frengki Ranggambani menyampaikan hal ini saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (21/6).

Ia menjelaskan pendampingan kepada para aparat desa sudah terus dilakukan untuk mempercepat penetapan APBDes sehingga bisa diupload dan dapat berproses pencairan dana desa.

“Ada 140 desa di Sumba Timur dan 118 desa sudah tetapkan APBDes nya, sedangkan 22 desa lainnya sementara berproses,” jelasnya.

Menurutnya, dari 118 desa yang APBDes nya sudah ditetapkan sebanyak 95 desa sudah mencairkan dana desa reguler tahap satu termasuk dengan pencairan Bantuan Langsung Tunai (BLT) tahap I, sedangkan BLT tahap II baru 34 desa yang sudah mencairkan.

“Sisanya masih dalam proses pencairan,” jelasnya.

Ia menambahkan dari 118 desa yang sudah melakukan penetapan APBDes saat ini masih ada 15 desa yang masih dalam proses pencairan dana desa di Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Kupang. Sementara itu lima desa sudah posting dokumennya namun belum menyerahkan dokumen APBDes ke BKAD.

Frengki Ranggambani, Kadis PMD Sumba Timur

Frengki Ranggambani, Kadis PMD Sumba Timur

“Lima desa yang belum serahkan dokumen APBDes ke BKAD itu adalah Desa Lukuwingir, Lambakara, Kananggar, Wanggambewa dan Kakaha,” urainya.

Mengenai 22 desa yang belum mengupload APBDes tahun anggaran 2021, Frengki menegaskan pihaknya sudah melakukan pertemuan dengan para penjabat kepala desa, sekretaris, bendahara hingga pendamping desanya sehingga dipastikan dalam minggu ini semua desa sudah mengupload APBDes nya dan dapat mulai berproses untuk pencairan dana desa.

“Kita sudah sepakat dalam pertemuan bersama, sehingga minggu ini pasti semua desa selesai upload,” urainya.

Frengki menguraikan lambannya penetapan APBDes tahun ini karena ada sejumlah tantangan termasuk adanya penyesuaian-penyesuaian dengan program nasional yakni SDGs sehingga pihaknya harus selalu menjelaskan kepada pemerintah desa agar menyesuaikan antara program yang disepakati dalam musyawarah desa dengan program SDGs sehingga butuh waktu untuk menyatukan pemahaman.

“Terkadang kita dianggap menolak program hasil musyawarah desa, padahal karena ada penyesuaian dengan SDGs,” ungkapnya.

Walau demikian untuk Dana Desa tahun 2021 ada alokasi sebesar delapan persen untuk penanganan Covid-19 di tingkat desa dan pencairan dana tersebut tidak memerlukan syarat sehingga semua desa sudah melakukan pencarian. “Posko penanganan Covid-19 di desa itu semuanya menggunakan dana desa yang delapan persen tersebut,” tandasnya.

Kepala Desa Kanaggar, Umbu Kudu Nengi Rutung secara terpisah mengakui tahun ini pihaknya terlambat melakukan penetapan APBDes untuk diupload dan mengajukan proses pencairan dana desa. Namun hal itu karena terdapat sejumlah penyesuaian untuk mengikuti ketentuan yang ditetapkan pemerintah pusat.

Bupati Sumba Timur, Khristofel Praing sebelumnya menegaskan kepada para penjabat kepala desa untuk segera melakukan percepatan penetapan APBDes sehingga pencairan dana desa bisa dilakukan agar proses pembangunan di desa dapat mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.

“Pandemi Covid-19 sudah cukup memperlambat perputaran uang di masyarakat, sehingga pencairan dana desa harus dipercepat agar ada perputaran uang di desa,” tegasnya. (mg-02/ari)

Leave a Comment