Soal Temuan BPK, Komisi V Minta Masalah Administrasi tidak Terulang

Ketua Komisi V DPRD NTT Yunus Takandewa memimpin rapat dengar pendapat dengan Biro Kesra dan Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT, kemarin. Foto: Simon/VN
Ketua Komisi V DPRD NTT Yunus Takandewa memimpin rapat dengar pendapat dengan Biro Kesra dan Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT, kemarin. Foto: Simon/VN

 

Simon Selly

Komisi V DPRD NTT menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT, Rabu (9/6). Dalam RDP itu Dewan serius membahas temuan BPK dalam laporan pertanggungjawaban keuangan tahun 2020. Dewan mendesak agar kesalahan administrasi tidak terulang lagi ke depan.

Ketua Komisi V Yunus Takandewa menjelaskan Komisi V mendesak agar temuan LHP BPK harus menjadi perhatian serius bagi pemerintah. “Kita bahas penyaluran bantuan sosial dan hibah segera dibenahi agar ke depan kendala administratif ini kalau boleh bisa diselesaikan untuk tidak jadi temuan,” jelas Yunus.

Karena itu, tingkat koordinasi, baik pada bagian Biro Kesra dan bagian Keuangan harus berjalan baik. “Memang Komisi V sudah mengetahui persoalan pokoknya pada BPK itu. Kami hanya memberikan beberapa catatatn agar temuan itu tidak terulang lagi,” tegasnya.

Anggota Komisi V Jan Pieter Windy meminta agar sistem pada bagian Kesra dapat ditata lebih baik, sehingga adanya pemerataan. “RDP itu kita mendorong untuk sistemnya ditata ke depan agar lebih terbuka supaya semua orang bisa mengakses hal yang sama, baik yang ada di kota Kupang maupun di Kabupaten,” kata Jan.

Sekretaris Badan Keuangan Setda NTT Okto Tabelak menerangkan temuan LHP BPK bukanlah temuan dana, namun temuan penataan administrasi yang belum dilengkapi.

“Jadi kalau terkait denga temuan BPK untuk dana hibah dan bansos itu adalah penataan administrasinya saja yang perlu dilakukan pembenahan. Intinya bahwa bantuan sudah sampai kepada penerima bantuan hanya terkait dengan persoalan pertanggungjawaban,” kata Okto.

Dia menerangkan, temuan tersebut salah satunya terkait dengan Surat Pertanggungjawaban yang merupakan pemanfaatan bantuan belum diterima oleh bagian Keuangan Setda NTT yang akhirnya menjadi temuan LHP BPK.

“Contohnya seperti SPJ (Surat Pertanggungjawaban), pemanfaatan bantuan yang sudah diterima itu belum sampai kembali ke tangan Badan Keuangan. Hal itu yang menjadi laporan BPK sedangkan terkait dengan nominal bantuan itu semua sudah diterima hanya penataan saja. Untuk temuan Rp 11 miliar itu adalah terkait dengan pertanggungjawaban belum diserahkannya dari penerima kepada pemerintah dalam hal ini Badan Keuangan ataupun Pak Gubernur,” jelasnya.

Dia juga menerangkan dengan LHP BPK tidak adanya persoalan terkait penyimpangan anggaran, namun yang terjadi ialah administrasi. “Jadi tidak terkait dengan masalah peyimpangan uang dan administrasi saja belum kembali ke bagian keuangan,” tandasnya. (mg-22/C-1)

Leave a Comment