Rekrutmen PPPK dan Rasionalisasi Iuran Komite

MN Aba Nuen (Penulis Buku "Pendidikan di Mata Guru Pelosok"

HINGGA 76 tahun Indonesia merdeka, keberadan guru honorer tetap menjadi realita krusial. Isu kesejahteraan para guru honorer ibarat hamparan kerikil tajam yang memenuhi jalan terjal upaya mencapai layanan pendidikan yang berkualitas di Indonesia. Beban berat berada di pundak pemerintah, yang dituntut untuk memenuhi upah yang layak, keikutsertaan dalam jaminan asuransi kesehatan dan ketenagakerjaan guru honorer. Pemerintah menyadari ini tetapi bukan perkara mudah untuk mewujudkannnya dengan intervensi kebijakan.

Pemerintah memiliki keterbatasan anggaran, disaat yang sama, jumlah kebutuhan guru di Indonesia terus meningkat. Sebagai gambaran, data Kemendikbud pada 2020, jumlah guru yang pensiun mencapai 72.976 orang. Angka ini menambah akumulasi jumlah kekurangan guru menjadi 1.020.921 orang. Pada 2021, angka kekurangan guru diprediksi mencapai 1.090.678 orang, dengan jumlah guru yang pensiun sebesar 69.757 orang. Pada tahun 2022, kekurangan guru diperkirakan berjumlah 1.167.802 orang dengan jumlah guru yang pensiun masih tinggi, yakni 77.124 orang. Kekurangan jumlah guru diprediksi akan terus bertambah menjadi 1.312.759 orang pada 2024 nanti. (www.indonesia.go.id, 16/1/2021).

Keterbatasan anggaran pemerintah dan tingginya kebutuhan guru, dua faktor ini kemudian mendorong manajemen sekolah, khususnya sekolah negeri untuk mengambil kebijakan pelibatan orangtua wali siswa dalam urusan pembiayaan. Realisasinya adalah penerapan pungutan bulanan kepada siswa. Manajemen memungut dana ini dengan nama iuran komite dan jumlahnya bervariasi antarsekolah. Dana inilah yang dipakai untuk membayar tenaga honorer baik guru maupun staf pendukung lain. Sederhananya, justifikasi utama pungutan iuran komite adalah untuk membayar gaji tenaga honorer. Menurut saya, iuran komite adalah upaya manajemen sekolah untuk mengisi celah keterbatasan peran negara dalam menyediakan layanan pendidikan bagi warga, termasuk ketersediaan tenaga pengajar.

Sampai dengan 2020, jumlah guru honorer di Indonesia yang dibiayai dari iuran komite sekolah mencapai 728.461 orang. Sebanyak 208.767 guru lainnya berstatus guru kontrak pusat, provinsi, kabupaten maupun guru tetap yayasan (www.indonesia.go.id). Pemerintah akhirnya merespons fakta ini dengan membuka pintu rekrutmen secara masif pada 2021. Tahun ini, pemerintah merekrut sekitar 1 juta guru melalui skema pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Skema ini dipersembahkan khusus untuk guru honorer yang sudah mengabdi dan tercatat di data pokok pendidikan (dapodik) serta para lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG). Aparatur sipil negara (ASN) berstatus PPPK akan mendapatkan gaji dan tunjangan dari pemerintah dalam jumlah yang sama besar dengan PNS sesuai grade dan kelompok jabatan.

Ilustrasi

Rasionalisasi Iuran Komite

Terobosan pemerintah melalui rekrutmen PPPK akan menurunkan jumlah guru honorer secara signifikan. Dari daftar formasi PPPK guru SMA/SMK/SLB provinsi NTT, bisa terlihat distribusi formasi hampir merata untuk semua mata pelajaran. Artinya, rasio guru dan siswa menjadi cukup seimbang. Situasi ini bisa menjadi dasar bagi manajemen (kepala sekolah) untuk melakukan dua hal penting pasca pengumuman hasil rekrutmen PPPK.

Pertama mereview kebutuhan guru honorer yang sedang tersedia di sekolah. Review dilakukan untuk melihat kemungkinan terjadinya penumpukan guru di satu mata pelajaran. Sebagai contoh, di sekolah A memiliki dua guru honorer mata pelajaran bahasa Inggris. Formasi PPPK yang tersedia di sekolah tersebut sebanyak dua orang. Jika PPPK yang lulus di sekolah A adalah pelamar internal sekolah itu, maka tidak terjadi penumpukan guru bahasa Inggris. Tetapi jika yang lulus adalah pelamar eksternal, guru honorer sekolah lain, maka sekolah A akan memiliki empat guru bahasa Inggris, masing-masing dua honorer dan dua tenaga PPPK. Apakah sekolah A tetap menggunakan jasa empat guru bahasa Inggris dengan jumlah jam pelajaran yang sebenarnya bisa dilayani oleh dua guru? Jawabannya ditentukan oleh sisi manajerial kepala sekolah.

Kedua, review kebutuhan guru honorer akan berimplikasi pada rasionalisasi pungutan iuran komite. Manajemen sekolah perlu meninjau kembali kebutuhan pembiayaan para guru honorer. Pelajaran yang selama ini dilayani guru honorer, kemudian terpenuhi melalui formasi PPPK, maka mestinya iuran komite tak perlu lagi dipungut untuk pos gaji guru honorer tersebut. Jika sebelum rekrutmen PPPK, sebuah sekolah memiliki 10 guru honorer, kemudian jumlah itu semuanya terisi oleh formasi PPPK, maka pertanyaannya masih relevankah sekolah tersebut memungut iuran komite untuk gaji guru honorer? Rekrutmen tenaga PPPK harusnya berdampak langsung pada semakin berkurangnya pungutan iuran komite kepada siswa. Ini disebabkan berkurangnya jumlah tenaga guru honorer di sekolah. Kecuali, pungutan untuk pos gaji tenaga pendukung lain seperti staf tata usaha, security, penjaga sekolah.

Manajemen sekolah patut bersyukur, skema PPPK telah meringankan satu beban yang selama ini dipikul kepala sekolah dan dewan guru, yaitu menarik dana dari orangtua wali berupa iuran komite. Pengalaman membuktikan, pungutan itu kerap menempatkan kepala sekolah dan guru pada posisi rentan kekerasan. Tragedi penikaman kepala sekolah SDI Ndora hingga wafat oleh orangtua siswa di Nangaroro, kabupaten Nagekeo, NTT pada Selasa, 8 Juni 2021 adalah pelajaran paling berharga. Orangtua seorang siswa tersinggung saat anaknya dipulangkan guru karena belum melunasi iuran komite. Pelaku menyerang kepala sekolah, saat pelaksanan ujian sekolah. Sebagai insan pendidik, kejadian penikaman tersebut wajib menjadi bahan refleksi khususnya terkait tata kelola pungutan iuran komite.

Melalui skema PPPK, pemerintah telah menunaikan kewajiban, untuk memenuhi kekurangan tenaga pengajar dengan jaminan kesejahtraan yang memadai. Tugas manajemen sekolah adalah mendorong terwujudnya iklim merdeka belajar di sekolah. Filosofi merdeka belajar dalam implementasinya, salah satunya adalah mendukung siswa belajar tanpa ada belenggu pungutan biaya yang bisa menutup akses belajarnya, mengganggu psikologinya atau bahkan menghilangkan haknya untuk mendapat layanan pendidikan.

Leave a Comment