Ada Apa dengan Birokrasi?

Oleh Valeri Guru
(Kasubag Kepegawaian dan Umum BPPD Provinsi NTT)

 

GUBERNUR Nusa Tenggara Timur (NTT), Viktor Bungtilu Laiskodat (VBL) dalam berbagai kesempatan teristimewa ketika berkunjung ke Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi NTT beberapa pekan lalu dengan lugas menegaskan, “Aset terbesar dari provinsi ini ada di pelayan publik. Kalau pelayan publiknya bobrok maka Provinsi NTT akan bobrok. Untuk itu perlu transformasi berpikir dan harus dimulai dari pemimpinnya. Leadership adalah kunci bagi keberhasilan suatu organisasi”.

Narasi Gubernur VBL tentang pelayan publik atau birokrasi pemerintah di Provinsi NTT sebagai penentu keberhasilan Provinsi NTT dalam melayani masyarakat dan faktor lain yang tidak kalah penting adalah kepemimpinan (leadership) di setiap level organisasi Perangkat Daerah (PD) yang “diarsiteki” atau dikomandani oleh Gubernur; merupakan resonansi yang harus terus digelorakan.

Narasi tersebut tidak cukup hanya untuk diperdengarkan untuk diketahui tapi lebih dari itu harus ada desain dan terobosan yang strategis agar dapat diimplementasikan dalam perilaku para aparatur sipil negara (ASN) di daerah ini.

 

Banyak Capaian
Dalam sepuluh tahun terakhir ada cukup banyak capaian yang diraih dalam pelaksanaan reformasi birokrasi (RB). Peningkatakan kapasitas aparatur telah meningkat cukup pesat dan penyederhanaan regulasi dan birokrasi, khususnya yang terkait dengan penciptaan iklim usaha yang kondusif, telah dilakukan sehingga pada akhirnya dapat menghasilkan berbagai kemajuan dan peningkatan hasil pembangunan di berbagai bidang.

Beberapa langkah besar yang telah dilakukan dalam rangka RB antara lain merancang ulang perencanaan dan perekrutan pegawai, penghapusan dan peleburan 37 lembaga nonstruktural dan penyederhanaan/konversi jabatan struktural eselon III, IV dan V menjadi jabatan fungsional.

Secara akumulatif per akhir Desember 2020 sebanyak 38.398 jabatan struktural dihapus dan dikonversikan menjadi jabatan fungsional. Tujuannya, selain meningkatkan efisiensi dengan memangkas rantai panjang proses bisnis dalam birokrasi pemerintahan, juga untuk memastikan agar profesionalitas, keahlian, dan sistem merit diterapkan sebagai basis kinerja aparat pemerintah.

Meski demikian jika kita melihat laporan berbagai pengukuran yang dilakukan lembaga internasional, kualitas birokrasi di Indonesia masih tertinggal dibandingkan dengan negara lain. Berdasarkan data The Global Competitiveness Report 2019, kinerja sektor publik Indonesia memiliki skor 54,6 (peringkat ke-54 dari 141 negara), dan daya saing global di peringkat 50 dari 141 negara.

Peringkat ini menurun dibandingkan tahun sebelumnya, di mana Indonesia menduduki peringkat ke-45. Tingkat efektivitas pemerintahan Indonesia berdasarkan data The Worldwide Governance Indicators 2019, masih berada di skor 61,1 (peringkat ke-73 dari 193 negara).

Terakhir, Indeks Persepsi Korupsi dari Transparency International Indonesia (TII) tahun 2020 mengalami penurunan dengan angka 37 (turun dari tahun sebelumnya 40), dan berada di peringkat ke-102 dari 180 negara (dari tahun sebelumnya peringkat ke-85).

Berbagai peringkat tersebut harus menjadi catatan berarti bagi kita semua untuk terus melakukan introspeksi diri dan terus mengambil berbagai langkah perbaikan. Jika tidak maka upaya untuk mensejahterakan masyarakat masih perlu perjuangan yang maha berat.

 

Harus Terbuka
Dengan memahami karakter birokrat dalam merespons perubahan maka diperlukan upaya yang komprehensif bari para birokrat agar dapat memahami paradigma pemerintahan yang tengah mengalami perubahan. Salah satu di antaranya adalah keterbukaan (openness) dalam manajemen tata pemerintahan.

Untuk dapat mewujudkan prinsip tersebut tentu saja dipersyaratkan birokrat yang berkharater terbuka terhadap perubahan lingkungan sosial ekonomi dan politik.

Karena itu, birokrat yang profesional sangat diyakini akan memberikan kontribusi penting terhadap pertumbungan ekonomi. Negara berkembang seperti Indonesia masih sangat membutuhkan peran birokrasi dalam memfasilitasi sumber daya dan program pembangunan. Apalagi ketika kelas menangah belum berkembang sebagai kekuatan alternatif; kehadiran birokrasi sangat diperlukan untuk
mengarahkan proses pembangunan.

Harus diakui bahwa sejak Orde Baru hingga kini birokrasi hanya tunduk pada kekuatan partai politik. Meski Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur netralitas telah diterbitkan, dalam prakteknya birokrasi tetap
otonom sebagai entitas kelas yang eksklusif.

Akibatnya, birokrasi bekerja tidak lebih dari sekadar mesin politik untuk melayani kepentingan penguasa ketimbang masyarakat. Karena kharakter yang demikian, pembaharuan aparatur pemerintahan (bureaucracy reform) sebagai prasyarat penerapan tata pemerintahan yang baik (good governance) mendapatkan tantangan yang berat.

Penyebab utama lambannya pembaharuan aparatur pemerintahan bukan karena kualitas sumber daya manusia atau sistem rekrutmen yang sarat dengan koneksi tetapi bersumber dari minimnya unsur pembentuk sifat perubahan (change DNA) organisasi.

Paling tidak ada lima komponen pembentuk kepribadian yang potensial untuk melakukan perubahan yaitu keterbukaan pikiran, keterbukaan hati dan telinga, keterbukaan diri terhadap orang lain, kebersamaan dan hubungan-hubungan, keterbukaan terhadap kesepakatan, dan keterbukaan terhadap tekanan.

Kelima komponen pembentuk kepribadian tersebut merupakan benih yang baik untuk melakukan perubahan. Implikasinya, reformasi tata pemerintahan menuju tata pemerinatah yang baik tidak akan berhasil jika tidak diikuti dengan perubahan budaya birokrasi secara konsisten.

Ke depan pembenahan kelembagaan harus terus dilakukan untuk mendapatkan bentuk organisasi pemerintah yang fleksibel dan cepat dalam mengatasi masalah yang ada.

Birokrasi tidak boleh alergi dengan perubahan dalam organisasinya. Pendekatan hirarki dalam organisasi sudah selayaknya dikurangi dan ditransformasikan ke dalam pendekatan yang lebih bersifat networking atau jejaring.

Semoga spirit kepemimpinan Gubernur VBL mampu merasuki sendi-sendi perilaku para pelayan publik di daerah ini sehingga terjadi transformasi dalam semangat NTT Bangkit NTT Sejahtera. (*)

Leave a Comment