Akses Internet Terbatas, Masyarakat Perbatasan merasa Dianaktirikan

Kadis Kominfo Malaka, Brynsina Elfrida Klau

Wilfrid Wedi

 

Kabupaten Malaka merupakan Kabupaten terbungsu di Provinsi NTT, memiliki 12 Kecamatan, 127 Desa, dan berbatasan langsung dengan Negara Timor-Leste.

Sayangnya, masih terjadi kesenjangan  akses pelayanan jaringan internet, sehingga membutuhkan perhatian serius dari Pemerintah Pusat melalui Kementrian Kominfo untuk melakukan terobosan-terobosan yang konstruktif  dengan memperluas jaringan internet berbasis 4G di tapal batas agar bisa keluar dari zona 3T (Terluar,Tertinggal dan Terdepan)

Bupati Malaka,Simon Nahak melalui Kadis Kominfo ,Brynsina Elfrida Klau kepada VN, Selasa (29/6)) mengatakan,kompleksitas pelayanan jaringan internet di daerah tapal batas  menjadi kendala utama karena tidak diback up secara total oleh pemerintah pusat.Hal ini membuka paradigma destruktif terhadap perkembangan dan kemajuan di bidang  ilmu pengetahuan dan teknologi.

“Sebenarnya pengembangan jaringan internet dan layanan seluler harus mengutamakan di daerah tapal batas karena sebagai garda terdepan NKRI.Namun,fakta menunjukan bahwa pemerintah pusat masih memprioritaskan daerah-daerah yang notabene sudah maju atau sedang berkembang.Oleh karena itu,untuk pelayanan jaringan  internet kami belum merdeka dan kami merasa dianaktirikan oleh pemerintah pusat,”ucapnya.

Dikatakannya, jaringan internet merupakan satu-satunya media pembelajaran yang sangat dibutuhkan karena dengan adanya jaringan masyarakat secara khusus guru dan peserta didik mudah mencari  dan mengakses ilmu pengetahuan. Hal tersebut mengubah adagium lama pendidikan yakni guru tidak lagi menjadi media atau sumber utama dalam proses belajar mengajar tetapi siswa sudah bisa mengakses sumber belajar terbaru melalui internet dengan sarana media teknologi digital. Apalagi sekarang pemerintah menerapkan sistem pembelajaran dari rumah(Home Learning)nah ini menjadi kendala.Oleh karena itu,untuk mengatasi persoalan ini butuh perhatian secara serius dari pemerintah pusat.

“Karena kenyataan yang kita hadapi sekarang adalah masyarakat secara khusus guru dan peserta didik yang ada di daerah  di pelosok (Black Spot) sulit menjangkau jaringan internet sebab yang dikonsumsi hanya ada jaringan hilang muncul putus nyambung.Bahkan mereka meluangkan waktu untuk duduk di hutan dan lembah untuk mencari sinyal. Bagaimana mereka bisa meningkatkan kualitas pembelajaran dan kualitas pelayanan administrasi secara terintegrasi,” tandasnya.

Pemkab  Malaka, kata dia, sudah mengusulkan ke Kementerian Kominfo melalui aplikasi Pasti Bakti (Badan Aksesibilitas dan Telekomunikasi)Namun hingga saat ini belum terealisasi.

“Tahun lalu kita sudah  usulkan 25 BTS(Base Transceiver Station)dan 82 titik jaringan internet gratis ke pemerintah pusat melalui Kementerian Kominfo dengan harapan tahun 2021 ini diakomodir ternyata kita  tidak dapat.Padahal kita tergolong daerah 3 T.Jika terealisasi kita akan pasang di setiap  Kecamatan yang ada sesuai dengan tingkat kebutuhan masyarakat ,”tandasnya.

Sementara berdasarkan data verifikasi,ada 47 jaringan internet yang tersebar di beberapa desa dengan dua provider yaitu Telkomsel dan Pertelindo.

“Tapi tidak bisa menjawab kebutuhan yang ada,” kata dia.

Elfrida menambahkan, yang menjadi kendala saat ini adalah  gangguan jaringan “Roaming”dari  Timor-Leste secara khusus di wilayah Kecamatan Kobalima dan Kobalima Timur. Hal ini sangat mengganggu aktivitas perkantoran seperti vidoeconference secara khusus  anak sekolah atau mahasiswa yang sedang mengikuti perkuliahan melalui daring.

  “Kondisi ini,kita sudah sampaikan ke  Kementerian Kominfo agar segera diatasi.Kita sudah susah sinyal tambah lagi roaming dari Timor Leste yang jelas aktivitas perkantoran dan lain-lain pasti terganggu,”jelasnya.

Oleh karena itu,pihaknya berharap kepada  Pemerintah Pusat melalui  Kementerian Kominfo agar memperhatikan kondisi jaringan internet di tapal batas secara khusus Kabupaten Malaka. Sehingga ke depan daerah ini  bisa keluar dari zona dengan label 3T (Terluar,Tertinggal  dan Terdepan)Namun,yang kerap kita konsumsi selama ini terluar dan tertinggal.

“Terdepannya menyebar di daerah lain seharusnya terdepan kita yang dekat dengan negara Timor Leste karena kita merupakan bingkai atau wajah dari NKRI.Jika pemerintah pusat tidak menjawabi keluhan ini dan lebih fokus ke daerah lain maka kami penjaga pintu NKRI akan tetap menikmati  wilayah dengan kategori tertinggal dan terluar bukan terdepan.Mudahan-mudahan Pempus bisa mengakomodir persoalan tersebut,”pintanya. (Yan/ol)

Leave a Comment