Aset NTT Naik 6,91 Persen

Ketua Komisi V DPRD NTT Yunus Takandewa memimpin rapat dengar pendapat dengan Biro Kesra dan Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT, kemarin. Foto: Simon/VN
Ketua Komisi V DPRD NTT Yunus Takandewa memimpin rapat dengar pendapat dengan Biro Kesra dan Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT, kemarin. Foto: Simon/VN

Kekson Salukh

Aset milik Pemerintah Provinsi NTT mengalami peningkatan sebesar Rp 9,780 triliun atau naik 6,91 persen dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2019 yang hanya sebesar Rp 9,148 miliar lebih.

Pernyataan ini disampaikan Juru Bicara Fraksi PDIP DPRD NTT, Hieronimus Banafanu, Juru Bicara Fraksi PKB, Johanes Rumat dan Juru Bicara Fraksi Nasdem, Dolvianus Kolo saat membacakan pandangan umum Fraksi dalam sidang Paripurna DPRD NTT, Selasa (8/6) malam dengan agenda pembacaan pandangan umum Fraksi-Fraksi terhadap Nota Pengantar Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD NTT Tahun Anggaran 2021.

Pandangan Fraksi PDIP DPRD NTT yang dibacakan Juru Bicara Fraksi PDIP, Hieronimus Banfanu mengapresiasi kenaikan aset pemerintah sesuai nota pengantar sebesar Rp 9,780 triliun lebih atau naik 6,91 persen.

Kendati demikian, Fraksi PDIP meminta penjelasan pemerintah terhadap aset-aset apa saja yang telah menyumbang kenaikan 6,91 persen, karena menurut Fraksi PDIP perjuangan masih banyak aset yang tersebar di seluruh NTT dan belum dimanfaatkan secara optimal.

Fraksi PKB dalam pandangannya yang dibacakan Juru Bicara, Yohanes Rumat mengatakan, dengan adanya peningkatan aset tersebut pemerintah perlu memberikan penjelasan lebih lanjut bagaimana mengoptimaslisasikan aset-aset pemerintah yang ada di semua kabupaten/kota maupun di luar wilayah NTT.

“Hasil pantauan kami di beberapa kabupaten/kota, seperti di Kabupaten Ngada ada aset Pemprov NTT berupa tanah, namun di atas lahan tersebut dibagun gedung milik Pemkab Ngada, demikian pula sebaliknya ada bangunan milik Pemprov NTT yang dibangun di atas lahan milik Pemkan Ngada,” ujarnya.

Untuk itu, Fraksi PKB mendorong pemerintah agar berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota guna menata kembali aset-aset milik Pemprov NTT. Demikian pula diharapkan agar pengelolaan aset-aset Provinsi itu dapat menghasilkan PAD bagi NTT.
Juru Bicara Fraksi Nasdem, Dolvianus Kolo mengatakan, realiasi pendapatan 92,84 persen atau sebesar Rp 5,419 triliun lebih dari target pendapatan daerah sebesar Rp 5,837 triliun lebih, adalah capaian yang baik.

Namun, lanjut Dolvi, secara khusus terkait PAD yang mencapai Rp 1,166 triliun lebih, jika dibandingkan dengan realisasi PAD tahun 2019 sebesar Rp 1,258 triliun lebih, mengalami penurunan sebesar Rp 92,388 miliar lebih atau sebesar 7,34 persen masih di bawah target tahun 2020 sebesar Rp 1,465 triliun lebih, baik yang ditetapkan dalam APBD 2020 maupun dalam RPJMD 2018-2023.

“Karena itu, Fraksi Partai NasDem meminta keseriusan pemerintah Provinsi untuk menata kembali dan mengoptimalkan seluruh aset dan sumber daya daerah Provinsi NTT untuk mendongkrak peningkatan PAD dari tahun ke tahun. Apalagi di tengah pandemi covid-19, kreativitas dan inovasi sangat dibutuhkan; mengingat target PAD yang ditetapkan dalam RPJMD 2018-2023 cukup fantastis. Kita tentu optimistis, namun harus dibarengi dengan kebijakan-kebijakan dan kerja-kerja yang extra ordinary (kerja luar biasa),” tandasnya.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTT, Linus Lusi mengatakan, Dinas P dan K NTT sudah menyelesaikan masalah aset 287 SMA/SMK di NTT, sampai hari ini sisa 20 sekolah, dan dipastikan dalam waktu dekat akan diselesaikan. (mg-10/ari)

Leave a Comment