Atas Rekomendasi DPRD, Pildes Marokota Tetap Digelar

Wakil Ketua I DPRD SBD, Haji Samsi Pua Golo
Wakil Ketua I DPRD SBD, Haji Samsi Pua Golo

Frengky Keban

DPRD Sumba Barat Daya (SBD), NTT secara musyawarah mufakat memberikan rekomendasi agar pelaksanaan Pilkades di Desa Marokota tetap dilaksanakan 30 Juni mendatang.

“Teman-teman semua (DPRD) tadi sudah bersepakat memberikan rekomendasi kepada pemerintah agar Pilkades di Marokota tetap dilaksanakan,” kata Wakil Ketua I, Haji Samsi Pua Golo kepada VN usai sidang, Selasa (15/6).

Meski memberi rekomendasi, pelaksanaan Pilkades harus sesuai kajian dan analisis dari pihak keamanan dan pemerintah sendiri. Sampai saat ini, rekomendasi DPDR belum ditanggapi pemerintah karena masih berkonsultasi dengan Bupati SBD.

“Rekomendasi itu kita berikan kepada pemerintah belum dijawab. Nanti mereka (Panitia Kabupaten) akan konsultasikan dengan Bupati. Bupati akan berikan jawaban sesuai kajian dan analisisnya itu. Jawaban seperti apa iya kita tunggu. Namanya rekomendasi bisa dilaksanakan dan bisa juga tidak. Kalau dia keputusan iya harus seperti keputusan daerah, tapi ini rekomendasi tentu bisa dilaksanakan bisa tidak sesuai situasi dan kondisi,”ungkapnya.

Terkait temuan DPRD dalam sidang tatap muka bersama panitia dan BPD desa setempat soal kelalaian panitia desa yang meniadakan point 13 (surat pernyataan tidak sedang menjalani hukuman pidana) dalam Perbup sebagai prasyarat pencalonan, ia mengaku ada hukum yang dilanggar panitia dalam penetapan itu. Namun, ia enggan membeberkan lebih jauh soal itu. Ia menilai, itu merupakan kekurangan panitua yang memahami aturan secara berbeda.

“Sementara alasan pemberian rekomendasi yakni soal biaya yang sudah dikeluarkan cukup besar dan ini juga kesalahan murni dari panitia desa serta pihak pendamping dalam hal ini panitia kabupaten dan bukan kesalahan dari para bakal calon yang tentunya harus bisa jadi pertimbangan tersendiri supaya pilkades di Marokota tetap dilaksanakan karena ini memang sangat merugikan bakal calon tertentu di sana. Tapi kajian soal keamanan dan plus minus keputusan dilaksanakan itu kan domainnya pemerintah. Kalau sanksi kepada panitia iya secara administrasi mereka (panitia) bisa kena sanksi tapi bukan pidana tapi perdata saja,”tambahnya.

Sebelumnya, Bupati SBD dr. Kornelius Kodi Mete dalam pertemuan bersama dengan aparat Desa Marokota, tokoh masyarakat dan sejumlah bakal calon kepala desa, Senin kemarin sepakat menunda pelaksanaan pilkades di wilayah itu. (bev/ol)

Leave a Comment