Aturan PPKM Level 4 : Tidak Vaksin, Tidak Dapat Bansos

Putra Bali Mula

Setiap warga Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur yang tidak mengikuti vaksinasi akan dikenakan sanksi berupa penghentian bantuan sosial tunai atau layanan administratif lainnya.

Larangan ini tertuang dalam Instruksi Wali Kota Kupang tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 terkait pengendalian penyebaran COVID-19. Instruksi ini diterima VN pada Selasa (27/7).

Dalam aturan itu disebutkan, masyarakat yang tidak mengikuti program vaksinasi akan dikenakan sanksi  penundaan pemberian jaminan sosial atau bansos dan atau penundaan pemberian layanan administrasi pemerintahan mulai dari tingkat RT sampai dengan tingkat Kota seperti KTP, akta dan lain-lain.

Pengecualian berlaku bagi masyarakat yang secara medis tidak memenuhi syarat vaksinasi dibuktikan dengan keterangan dokter dari puskesmas, klinik kesehatan, dan rumah sakit.

Instruksi ini diberlakukan karena kenaikan signifikan penularan Covid-19 dan untuk mengantisipasi masuknya varian baru Covid-19 yang penyebarannya lebih cepat dan masif serta Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 25 tahun 2021.

Sebelumnya Wakil Wali Kota Kupang, Hermanus Man, saat konferensi pers di Balai Kota, Senin (26/7) menegaskan akan adanya pemberlakuan PPKM Level 4 ini.

Ia menyatakan tidak ada perubahan pada surat edaran yang sudah dikeluarkan namun lebih dipertegas dengan sanksi yang diberikan.

“Dalam PPKM jilid 4 ini akan lebih dipertegas dan diberikan sanksi kepada masyarakat yang masih melanggar,” ujarnya.

Selanjutnya Hermanus Man mengatakan PPKM ini akan berlaku selama 1 sampai 2 minggu ke depan di mana seluruh aktivitas masyarakat dibatasi. (bev/ol)

Leave a Comment