Ketua Dewan Kota Ancam Jemput Paksa Pejabat yang tak Ikut Pembahasan APBD

Ketua DPRD Kota Kupang, Yeskiel Loudoe
Ketua DPRD Kota Kupang, Yeskiel Loudoe

Rafael L Pura

 

Ketua DPRD Kota Kupang, Yeskiel Loudoe, mengingatkan pejabat Pemerintah lingkup Pemkot, terutama tim TPAD untuk tidak melakukan perjalanan dinas ke luar daerah selama proses persidangan pembahasan APBD murni Tahun 2022.

Yeskiel, mengancam bakal menjemput paksa pejabat Pemkot, terutama Tim TPAD apabila tidak menghadiri paripurna pembahasan APBD murni itu dengan alasan yang tidak jelas.

Sidang Paripurna pembahasan APBD murni Tahun 2022 sempat molor dan melewati batas waktu yang ditentukan, 30 November mendatang. Molornya waktu persidangan itu disebabkan lambannya pemerintah memasukan dokumen KUA PPAS.

Pimpinan Dewan, bersama Ketua Fraksi kemudian berkonsultasi dengan Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laskodat kemarin, dan merestui tambahan waktu selama 10 hari.

Untuk itu, Yeskiel Loudoe meminta, baik Dewan, terutama pejabat pemerintah, memaksimalkan waktu yang diberikan itu dan fokus bersidang. Pejabat tidak boleh keluar daerah.

“Kita harapkan tidak keluar daerah dulu, selama proses persidangan. Wali Kota sendiri, telah menyatakan komitmen itu (tidak keluar daerah) dan bersidang demi rakyat. Saya harap, pejabat yang lain juga meneladaninya,” kata Yeskiel.

Wakil Ketua II DPRD Kota Kupang, Christian Baitanu menyatakan optimisme sidang selesai tepat waktu, 8 Desember mendatang sesuai tambahan waktu yang diberikan.

Baitanu menyebut, sidang tidak boleh ditunda terus, harus dilaksanakan demi rakyat kota Kupang. Dalam misi itu pula, pimpinan Dewan selalu berkoordinasi terkait kelanjutan sidang itu.

Baitanu juga berharap, baik dewan, terutama Pemerintah, terkhusus tim TPAD bisa mempersiapkan diri dan materi sidang dengan baik, bila perlu, tidak keluar daerah agar bisa diselesaikan tepat waktu. (Yan/ol)

Leave a Comment