Bahas Soal PTT, Rapat Pansus Digelar Tertutup

Suasana sidang Pansus Penyusunan dan Pembahasan Catatan Startegis atau Rekomendasi DPRD Kota Kupang terhadap LKPJ Walikota Kupang Tahun Anggaran 2020, di ruang Sidang utama Kantor DPRD Kota Kupang yang sempat diabadikan VN, Senin (7/6). Foto:Yapi Manuleus vn.

Yapi Manuleus

 

Rapat Pansus Penyusunan dan Pembahasan Catatan Startegis atau Rekomendasi DPRD Kota Kupang terhadap LKPJ Walikota Kupang Tahun Anggaran 2020, di ruang Sidang utama Kantor DPRD Kota Kupang, digelar tertutup. Salah satu isu penting yang dibahas dalam rapat tersebut, yakni pengangkatan Pegawai Tidak Tetap (PTT).

Pantauan VN pada Senin (7/6), tampak kedua pintu ruang sidang itu tertutup rapat. VN pun bergegas masuk untuk meliput jalannya persidangan itu, tepat pukul 10:30 Wita. Tampak di dalam ruang persidangan itu ada 17 Anggota DPRD kota Kupang yang mengikuti jalanya sidang yang dipimpin Ketua Pansus Telendmark Daud.

Sementara dari pihak Pemerintah Kota Kupang yang hadir yakni Kepala BKD Kota Kupang Adi Manafe beserta beberapa stafnya.

Kepala BKD Kota Kupang Adi Manafe di depan para Anggota Pansus tersebut mengatakan terkait dengan sebanyak 50 orang tenaga PTT yang diangkat sudah sesuai dengan anggaran yang ada.

“Dari Pak Telend sendiri yang menanyakan terkait 50 orang tenaga Honorer, memang sudah diangkat, jadi pengangkatannya, saya cek anggarannya kalau ada berarti SK nya tinggal Proses. Tapi kalau anggarannya tidak ada ya saya tidak bisa proses. Karena saya tidak urus anggaran, yang urus itu Badan Keuangan,” Kata Adi Manafe.

“Jadi kalau ada usulan masuk tentu kita proses dengan melihat anggarannya tersedia atau tidak. Kalau anggarannya tersedia yang kita proses,” tambahnya.

Saat awak VN sedang meliput jalannya sidang tersebut, dua orang staf Sekretariat DPRD Kota Kupang langsung datang dan meminta VN untuk meminta keluar karena sidang tersebut berlangsung tertutup.

“Kaka jangan mara ew, ini sidang tertutup kaka. Minta maaf tidak bisa liput ew kaka,” kata Kedua Staf tersebut. VN pun langsung bergegas meninggalkan ruang sidang itu.

Ketua Pansus Telendmark Daud sekaligus saat diwawancarai VN usai memimpin sidang tersebut mengatakan bahwa sidang itu masih sebatas klarifikasi sehingga perlu diinventarisir dulu. Ia berjanji akan menyampaikan kepada media terkait hal yang dibahasnya dalam rapat Pansus.

“Artinya bahwa hal-hal yang menjadi persoalan ini kan tidak perlu langsung dipublikasi. Sehingga kita tertutup dulu, nanti setelah semua fix baru kita sampaikan,” katanya.

Menurutnya, ada beberapa OPD yang masuk dalam Pansus tersebut yakni, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, UPTD Lampu Jalan, DLHK, Badan Penanaman Modal, Infokom, Bagian Umum, BPBD dan beberapa OPD lain sejumlah 12 OPD.

Ada Tambahan PTT

Saat ditanyai VN mengenai Data 50 PTT yang dibahas Kepala BPD Adi Manafe dalam ruang persidangan itu, Ia memastikan adanya penambahan PTT.
“Oh iya ada tambahan PTT di tahun 2021 itu sebanyak 186 orang PTT. Jadi makanya kita perlu klarifikasi. Jadi jangan di buka-buka dulu. Apa yang kita klarifikasi dianggap itu sudah benar. Padahal kan belum. Nanti kita klarifikasi semua dulu baru kita sampaikan,” tutupnya. (Yan/ol)

Leave a Comment