Banggar Menilai Bank NTT tak Penuhi Target Laba dan Deviden

Putra Bali Mula

 

Badan Anggaran (Banggar) sebagai Alat Kelengkapan DPRD Provinsi NTT mencatat sejumlah pendapat dan rekomendasi khususnya untuk Bank Pembangunan Daerah NTT atau Bank NTT terkait target laba dan laporan deviden.

Dalam rapat paripurna pada Kamis (25/11), Banggar menyampaikan hal tersebut melalui Maria Nuban Saku dalam sidang yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD NTT, Inche Sayuna.

Ia menyebut, Banggar menyayangkan ketidakakuratan Bank NTT dalam memberikan informasi tentang besarnya kontribusi deviden Bank NTT pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun anggaran 2022.

“Pada RAPBD yang diajukan Pemerintah Daerah sebesar Rp146.013.000.000, sementara penjelasan PT. Bank NTT kepada Komisi II terkait proyeksi dividen pada tahun 2022 sebesar Rp 29,640 miliar,” bebernya.

Perbedaan angka yang sangat besar ini, sambung dia, menyebabkan stagnasi dalam pembahasan RAPBD 2022 karena dilakukan penyesuaian baik pada akun pendapatan maupun pada akun pembiayaan.

Sedangkan pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) melalui Pemegang Saham Pengendali (PSP) atau Gubernur NTT sendiri menargetkan target laba Bank NTT sebesar Rp 500 miliar per tahun.

“Tetapi pada tahun 2021 ini jumlah laba bersih Bank NTT hanya sebesar Rp 222,157 miliar sementara itu bagian deviden yang masuk APBD terus menurun padahal tambahan Penyertaan Modal Pemda NTT sampai dengan tahun 2024 sebesar Rp.361.087.000.000,” tambah dia.

Oleh karena itu, Banggar merekomendasikan agar laba Bank NTT pada 2022 sekurang-kurangnya bisa mencapai 60 persen dari target RUPS, kata dia, yaitu sebesar Rp300 miliar.

Menurut Banggar, hal ini dapat dicapai karena kondisi perekonomian daerah akan terus membaik sehubungan mulai pulihnya kondisi perekonomian nasional. Selain itu adanya tambahan modal dari para pemegang saham dan pencadangan 50 persen laba bersih untuk mencukupi Modal Inti Minimum (MIM).

Banggar juga menyinggung soal Penyertaan Modal Tahun Anggaran 2022 kepada Bank NTT sebesar yaitu Rp30 miliar dan kata dia telah diberi tanda bintang, sampai dengan adanya komitmen Bank NTT untuk memperbaiki kinerja dan semangat kooperatifnya dalam pembahasan RAPBD pada tahun tahun-tahun mendatang.

Selain Bank NTT, Banggar juga meminta kepada Pemerintah Daerah agar melakukan penataan kembali PT. Flobamor melalui perubahan Perda Pendirian terkait dengan core bisnisnya lebih dikaji secara mendalam dan komprehensif.

“Selanjutnya perlu dilakukan audit menyeluruh oleh BPK terkait audit keuangan, audit anak perusahaan PT. Flobamor dan audit kredit pada PT. Bank NTT,” kata dia. (Yan/ol)

Leave a Comment