Berlakukan Syarat Wajib Vaksin, Wali Kota Kupang Dianggap Langgar UU

Jefri Riwu Kore, Wali Kota Kupang

Rafael L. Pura

Sanksi penundaaan pemberian bantuan sosial (Bansos) serta penghentian pemberian layanan administrasi pemerintahan bagi warga yang tidak mau melakukan vaksinasi Covid-19 yang tertera dalam SE Penerapan PPKM Level IV Pemkot Kupang dinilai sebagai tindakan melanggar undang-undang.

Pada diktum keempat SE yang diteken Wali Kota Kupang Jefri Riwu Kore itu, disebutkan bahwa warga Kota Kupang yang sudah ditetapkan jadi sasaran vaksin Covid-19, namun tidak mengikuti vaksin, akan dikenakan sanksi administrasi berupa; penundaan atau penghentian jaminan sosial atau bansos, dan/atau penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintahan.

“Surat Edaran (SE) Wali Kota bertentangan dengan UUD 1945 dan UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan,” ungkap Pakar Hukum Tata Negara NTT Dr Jonh Tuba Helan kepada VN, Kamis (29/7).

Bagi Tuba Helan, penerapan SE tersebut sama artinya dengan Wali Kota Kupang berupaya “membunuh” rakyatnya sendiri, warga miskin penerima bansos. Padahal vaksin Covid-19 yang terbatas belum mampu menyentuh 400-an ribu warga kota.

“Alinea keempat pembukaan UUD 1945 berbunyi; Pemerintah mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya pemerintah harus tunduk dan taat melaksanakan ketentuan konstitusi tersebut tanpa alasan apapun,” katanya.

“Mengapa bansos perlu ada, karena masih ada rakyat Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan. Maka mereka ini diberikan bantuan sosial. Dengan demikian, tidak tepat jika dengan alasan tidak vaksin lalu bansos dihentikan,” katanya.

Bansos, lanjut Tuba Helan, bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dari segi ekonomi. Vaksin juga bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dari segi kesehatan. Sedangkan dalam UU Nomor 30 Tahun 2014 mengaskan bahwa Pemerintah berkewajiban memberikan “pelayanan yang baik” sebagai asas pelayanan administrasi pemerintahan.

“Pelayanan yang baik, adalah kewajiban pemerintah dan hak masyarakat. Jika karena alasan tidak vaksin lalu hak atas bansos dan pelayanan adminstrasi pemerintahan ditunda atau dihentikan, maka seharusnya kewajiban masyarakat, misalnya bayar pajak juga tidak perlu dilakukan,” bebernya.

 

Hentikan Bansos
Wali Kota Kupang Jefri Riwu Kore menegaskan, Pemerintah Kota Kupang, akan menghentikan pemberian bantuan sosial apabila warga penerima tidak mau melakukan vaksinasi Covid-19.

Ia mengatakan sanksi yang diberikan berupa penundaan atau penghentian sementara pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial yang selama ini diterima warga penerima bantuan sosial.

Selain itu, Pemerintah juga memberikan sanksi bagi warga yang tidak melakukan vaksinasi berupa penundaan atau penghentian pemberian layanan administrasi pemerintahan, mulai dari RT sampai tingkat kota.

“Pemberian layanan administrasi pemerintahan, seperti pembuatan KTP, akta dan dokumen kependudukan lainnya, tidak akan dilayani,” kata Jefri. (mg-03/anc/ari)

Leave a Comment