BKD dan Partai Pengusung Didesak Sidang Etik, Jika Terbukti Florentinus Harus Dipecat

Gusty Amsikan

Perbuatan oknum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Timor Tengah Utara (TTU), Florentinus Sonbay alias Afo yang merangkap sebagai kontraktor adalah perbuatan yang tidak terpuji dan menyalahi tugas dan fungsi sebagai DPR. Perbuatan tersebut juga menyalahi aturan dalam pasal 400 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014. Badan Kehormatan DPRD TTU, Harus melakukan sidang etik terhadap yang bersangkutan dan jika terbukti maka harus diberhentikan dari Anggota Dewan sebagaimana diatur dalam Pasal 401 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014.

Hal tersebut disampaikan Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang Mikhael Feka, kepada VN, Rabu (21/7)

Mikhael mengatakan perbuatan oknum Anggota DPRD TTU yang diduga kuat merangkap sebagai kontraktor sangat disayangkan. Perbuatan tersebut adalah perbuatan tidak terpuji dan bertentangan dengan tugas dan fungsi sebagai DPRD.

Pasal 365 ayat (1) huruf a Undang-Undang 17 Tahun 2014 mengatur bahwa terdapat 3 fungsi DPRD yakni fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Jika oknum dewan tersebut merangkap sebagai kontraktor, maka tugas kontraktor masuk dalam fungsi DPR yang mana.

Perbuatan oknum tersebut adalah bertentangan dengan fungsi DPR. Selain itu, terdapat pula larangan bagi Anggota DPR, sebagaimana diatur dalam pasal 400 ayat (1) Undang-Undang 17 Tahun 2014 yang pada pokoknya mengatur larangan bagi anggota DPRD untuk melaksanakan pekerjaan pada badan lainnya yang anggarannya bersumber dari APBN/APBD. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat dikenai sanksi pemberhentian sebagai anggota DPRD sebagaimana diatur dalam pasal 401 ayat (2) Undang-Undang 17 Tahun 2014.

“Menurut saya, rangkap jabatan sebagai kontraktor menyebabkan yang bersangkutan tidak fokus bekerja melayani rakyat sebagai wakil rakyat. Hal itu juga berpotensi terjadi konflik interest, yakni di satu sisi harus melaksanakan fungsi pengawasan tetapi pada sisi yang lain sebagai kontraktor. Ini tentunya kontradikisi antara tupoksi sebagai wakil rakyat dengan kontraktor,”jelasnya.

Ia menambahkan, Badan Kehormatan DPRD TTU harus bertindak untuk menyikapi persoalan rangkap jabatan tersebut. Badan Kehormatan DPRD TTU harus melakukan sidang etik terhadap yang bersangkutan dan jika terbukti, maka harus diberhentikan dari Anggota Dewan sebagaimana diatur dalam Pasal 401 Ayat 2 UU Nomor 17 tahun 2014. Hal serupa juga harus dilakukan oleh partai pengusung oknum anggota dewan yang bersangkutan. Oknum anggota dewan tersebut harus memilih satu dari dua pekerjaan tersebut.

“Saya sarankan oknum anggota dewan tersebut harus memilih satu dari pekerjaan ini, sebagai wakil rakyat atau sebagai kontraktor. Setiap pejabat publik harus tunjuk teladan yang baik kepada masyarakat. Badan Kehormatan DPRD TTU juga harus segera bersikap terkait hal ini,”pungkasnya.(bev/ol)

Leave a Comment