BPBD NTT Pastikan Dana Bantuan Seroja Pihak Ketiga Segera Dicairkan

Sinta Tapobali

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTT, memastikan akan segera mencairkan dana bantuan Seroja dari pihak ketiga sebesar Rp 10 miliar lebih kepada masyarakat.

Kepala Pelaksana BPBD NTT, Ambrosius Kodo kepada VN mengatakan bahwa proses penyaluran bantuan seroja kepada masyarakat terdampak badai siklon seroja akan segera dilakukan dalam waktu dekat.

Menurutnya, penyaluran bantuan ini akan diberikan bagi 22 kabupaten/kota meski data yang dimasukan belum lengkap. Data yang dibutuhkan saat ini tidak perlu harus by name by adress, namun cukup nama, alamat, tercatat sebagai warga terdampak Seroja, dan data kebutuhan saat ini.

BPBD NTT telah melakukan rapat koordinasi bersama BPBD Kabupaten/Kota se NTT guna membahas penanganan masa transisi Seroja. Sesuai hasil rapat koordinasi maka disepakati paling lambat 15 Oktober pekan kemarin, BPBD Kabupaten/Kota di NTT sudah mengusulkan data masyarakat terdampak badai seroja untuk menerima bantuan tersebut.

“Prinsipnya kabupaten mana yang datanya sudah masuk kita cairkan tanpa menunggu, setelah kita verifikasi dan tidak ada pendobelan. Data korban bencana ini sangat penting agar nanti kita bisa pertanggungjawabkan kepada pihak pemberi bantuan dan sebagai bukti bahwa kita sudah menyalurkan bantuan itu,” ungkapnya.

Ia menegaskan dana bantuan Seroja Rp 10 miliar itu masih utuh di rekening Posko Badai Siklon Tropis Seroja NTT, tidak ada di rekening Pemda. “Uang Rp 10 miliar ini selamat, ada dan tidak dipakai siapa pun,” tegasnya.

Penyaluran bantuan Seroja Rp 10 Miliar kepada masyarakat itu sesuai Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 29 tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tak Terduga dan Sumbangan Masyarakat Dalam Rangka Penanganan Tanggap Darurat Bencana Alam Angin Siklon Tropis, Banjir, Tanah longsor, Gelombang Pasang, dan Abrasi di provinsi NTT.

Jika dana tersebut tidak terpakai sampai akhir tahun anggaran ini maka akan dicatat sebagai pendapatan pada APBD tahun 2022 dengan penggunaan prioritas untuk penanganan dampak bencana Seroja.

Menanggapi hal ini, Sekretaris Komisi V, DPRD Provinsi NTT, Yohanes Rumat kepada VN, Jumat (22/10) siang mengatakan dana bantuan bagi korban bencana Badai Seroja seharusnya sudah diberikan.

Menurutnya bencana ini sudah terjadi sejak enam bulan yang lalu, sehingga alasan pendataan merupakan hal yang aneh dan tidak masuk akal. Petugas pendata korban, juga berlapis-lapis mulai dari tingkat RT/RW/Desa/Kelurahan/Kecamatan, hingga Kabupaten dan Provinsi.

Untuk itu, ia mendesak agar Pemerintah Provinsi segera mencairkan dana bantuan bagi korban bencana Badai Seroja tersebut.

“Bencana ini sudah terlewati 6 bulan, waktu yang tidak sedikit untuk mendapatkan data tentang siapa yg paling berhak untuk mendapatkan bantuan ini sebab kami yakini para petugas pendata korban tentu berlapis-lapis mulai dari RT/RW /Kepala Desa/Lurah/Camat dan Kabupaten hingga sampai ke Provinsi. Artinya kalau sampai hari ini belum terbayarkan maka patut dipertanyakan kemampuan dan keseriusan Pemerintah untuk menyelesaikan masalah ini secara benar dan baik,” kata Yohanes.

Yohanes Rumat mengatakan Komisi V telah menjalankan fungsi pengawasan dengan memanggil para pihak yang bertanggung jawab soal dana bantuan tersebut, namun jawaban yang diberikan bersifat normatip.

Dia mengaku khawatir seiring berjalannya waktu, bantuan tersebut tidak disalurkan sesuai sasaran karena masuknya unsur kepentingan politik atau lainnya.

“Hal ini yang perlu kita hindari bersama jangan mempolitisir bencana kemanusiaan ke wilayah kepentingan tertentu. Semoga cepat dibayar,” katanya. (bev/ol)

Leave a Comment