BPBD NTT Sosialisasi Pergub Penanggulangan Bencana

Pelaksana tugas Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda NTT Bernadetha Usboko didampingi Kepala Pelaksana BPBD NTT Ambrosius Kodo pose bersama peserta Sosialisasi publik draft Peraturan Gubernur Tentang Pelaksanaan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Pelaksana tugas Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda NTT Bernadetha Usboko didampingi Kepala Pelaksana BPBD NTT Ambrosius Kodo pose bersama peserta Sosialisasi publik draft Peraturan Gubernur Tentang Pelaksanaan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Kekson Salukh

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) bersama Siap Siaga menggelar kegiatan sosialisasi draft Peraturan Gubernur Tentang Pelaksanaan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Sosialisasi publik draft Peraturan Gubernur Tentang Pelaksanaan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Provinsi Nusa Tenggara Timur yang dibuka oleh Plh Sekda NTT Sekaligus Plt Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda NTT, Bernadetha Usboko berlangsung di aula Neo Hotel Kupang, Kamis, (21/10) pagi.

Pelaksana Tugas Sekda NTT Sekaligus Plt Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda NTT, Bernadetha Usboko dalam sambutanya berharap sosialisasi draft Peraturan Gubernur nomor 24 tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah 16 tahun 2008 tentang penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Provinsi NTT dapat diselesaikan dengan baik sehingga menjadi pedoman bagi pemerintah dan masyarakat NTT dalam penanganan berbagai bencana yang terjadi di NTT.

Ia mengatakan secara geografis letak provinsi NTT berada di dua lempeng bumi yaitu lempeng Indo-Australia dan lempeng Eurasia yang senantiasa bergerak. NTT juga terletak pada cincin api dunia dimana terletak lima gunung api di pulau Flores, Alor, dan Lembata yang perlu diwaspadai.

“Kondisi ini mengakibatkan tingkat kerawanan yang cukup tinggi dan perlu kewaspadaan terhadap bencana letusan gunung api, tsunami, banjir, dan tanah longsor yang bisa terjadi kapan saja, sehingga perlu kita saling kerjasama dalam penanganan bencana tersebut, ” tandasnya.

Menurutnya, untuk penanganan bencana yang tepat dan efektif maka perlu pemerintah membuat sebuah regulasi yang memayungi tindakan kolaborasi pentahelix dalam penanganan bencana hingga paska bencana.

Kepala Pelaksana BPBD NTT, Ambrosius Kodo dalam laporannya mengatakan,  provinsi NTT memiliki Perda nomor 16 tahun 2008 yang ditindaklanjuti dengan Pergub nomor 24 tahun 2008 tentang penyelenggaraan penanganan bencana di NTT.

Namun Pergub tersebut, kata Ambrosius, hanya memuat empat pasal normatif yang jauh dari arahan nasional sehingga BPBD NTT bersama Siap Siaga untuk melaksanakan pertemuan terbatas dengan  melibatkan berbagai sektor untuk mempertegas peran fungsi perangkat daerah dalam penanganan penanggulangan bencana, mempertegas peran koordinasi penanggulangan bencana lintas sektor hingga antar daerah dalam provinsi, memperjelas peran lembaga pemerintah dalam penyelenggaraan penanganan bencana, dan memperjelas strategi penyelenggaran penanggulangan bencana inklusif dalam tahap siap siaga hingga tanggap darurat.

“Sosialisasi ini bermaksud mendapatkan masukan-masukan dan saran guna menyempurnakan  draft ini. Tujuan dari sosialisasi ini juga untuk revisi draft Pergub dan melakukan penambahan pasal sesuai masukan dari peserta untuk dilengkapi dan segera disahkan Gubernur, ” ujarnya.

Program Policy Officer, Program SIAP SIAGA NTT, Selvister Ndaparoka menjelaskan, ada enam usulan terbanyak dari lintas sektor yang dibahas yaitu ; penambahan rujukan regulasi, penentuan status, memastikan aspek inklusif dalam fase pra bencana, tanggap darurat, dan paska bencana.

Selanjutnya membahas peran strategis Pusdalops di provinsi hingga kabupaten/kota yang berkaitan dengan data dan informasi tentang bencana, pelibatan pentahelix dalam fase pra bencana, tanggap darurat, dan paska bencana serta dalam monitoring, dan evaluasi, dan terakhir mekanisme pengaduan masyarakat.

“Setelah dibahas dan disosialisasikan maka draft Pergub ini akan kita konsultasikan ke Biro Hukum untuk disahkan, dan ditandatangani oleh Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat, ” pungkasnya.

Draft Pergub Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Provinsi itu terdiri dari tujuh BAB dan 47 pasal. Bab I tentang Ketentuan Umum, Bab II Pra Bencana, Bab III Tanggap Darurat, Bab IV Pasca Bencana, Bab V Pembiayaan, Bab VI Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan, dan Bab VII Ketentuan Penutup. (bev/ol)

Leave a Comment