Budidaya Kerapu Gagal

Suasana RDP Komisi II DPRD bersama Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT di ruang rapat Komisi II DPRD NTT, Selasa (8/6). Foto: Maykal/VN
Suasana RDP Komisi II DPRD bersama Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT di ruang rapat Komisi II DPRD NTT, Selasa (8/6). Foto: Maykal/VN

Maykal Umbu

Komis II DPRD menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi NTT, Selasa (8/6).

Dalam rapat tersebut Komisi II menilai budidaya ikan kakap dan kerapu yang dilakukan oleh DKP gagal.

Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi II DPRD Provinsi NTT Kasimirus Kolo saat RDP Komisi II DPRD Provinsi NTT dengan DKP, terkait Penyerapan APBD, Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020-2021 dan pembahasan tindak lanjut LHP BPK RI terhadap LKPD Provinsi NTT Tahun Anggaran 2020 di ruang rapat Komisi II DPRD NTT, Selasa (8/6).

Kasimirus mengatakan, pencapaian dan keberhasilan dari tiga lokasi pengembangan atau budidaya keramba apung yakni di Perairan Mulut Seribu-Kabupaten Rote Ndao, Perairan Semau-Kabupaten Kupang dan Labuhan Kulambu-Kabupaten Ngada dinilai gagal.

Kegagalan tersebut disebabkan karena investasi Rp 50 juta, hasil yang diperoleh hanya Rp 5 juta.

“Ini artinya kerja asal-asalan. Kita meragukan kenerja DKP kalau hasilnya seperti ini, apalagi akan ditambah dana yang besar lagi dari dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Ini harus diklarifikasi dengan data-data yang ada sehingga meyakinkan program tersebut,” ujarnya.

Ia berharap pemerintah melalui dinas teknis jangan berorientasi pada upaya menghabiskan uang namun harus bisa mencari dan menambah uang daerah sesuai target penyerapan pendapatan asli daerah (PAD).

Sesuai paparan Kepala Dinas KP bahwa penyerapan anggaran mencapai 91 persen dan belanja modal hanya 36 persen di tahun 2020. Menanggapi hal itu Kasmirus yang juga selaku Ketua Komisi menilai dinas hanya bisa menghabiskan uang tapi tidak bisa mencari uang.

Ia menambahkan, tahun 2021 target penyerapan PAD NTT yang tinggi yakni Rp 1,5 triliun sedangkan ruang fiskal terbatas maka perlu kerja serius dari dinas dalam menunjang PAD, dengan demikian apa yang ditargetkan bisa tercapai.

Anggota Komisi II DPRD NTT Muhamad Sipriyadin Pua Rake mempertanyakan budidaya kerapu di Perairan Mulut Seribu dan Labuhan Kulambu banyak sekali dana operasional yang dikucurkan akan tetapi manfaat serta panen sampai sejauh ini tidak terlihat.

Reny Marlina Un, anggota Komisi II lainnya menyampaikan dari pemberitaan diketahui bahwa budidaya kerapu di Perairan Mulut Seribu sudah di panen. Tetapi, apa benar sudah panen atau hanya wacana.

“Kita sudah mendapatkan informasi akan panen di beberapa lokasi tetapi panen seperti apa kita tidak pernah tahu, karena dana yang disalurkan pada program ini sangat besar pada tahun 2019, yakni Rp 7,5 miliar,” ujarnya.

Dari dana tersebut, disebar 1 juta benih ikan akan tetapi yang dipanen 6 ton saja, jika dihitung maka hasil panen dikisaran Rp 200 juta. Untuk itu diharapkan DKP mau menyampaikan penjelasan terkait program tersebut.

“Ini baru program tahun 2019 belum lagi untuk tahun 2020, sedangkan di atas kertas penjelasan Pak Kadis hanya delapan bulan dengan bobot ikan bervariasi sementara sampai hari ini kita belum tahu seperti apa, apalagi pada tahun 2019 lalu sudah masuk PAD tetapi kita tidak melihat hasil tersebut,” jelasnya.

Johanis Lakapu, anggota Komisi II dalam kesempatan itu juga mengatakan, tidak ada kejelasan terkait panen di tiga lokasi yakni Mulut Seribu, Semau dan Labuhan Kelambu, serta penyerahan 41 unit kapal kepada orang-orang yang tidak jelas.

“Hal ini dapat menyebabkan DKP berurusan dengan hukum, sedangkan tiga lokasi tersebut sampai hari ini tidak ada hasil karena kita sudah melakukan pengecekan dan kontribusi PAD terhadap Pemda tidak ada,” tegasnya.

Wakil Ketua Komisi II Patrianus Lali Wolo mengatakan, progres untuk tahun 2020 budidaya ikan yang tercantum pada laporan strategis hanya di Pulau Semau saja, padahal ada dua lokasi lain yakni Mulut Seribu dan Labuhan Kelambu.

“Ini perlu dijelaskan total anggaran tahun 2020, progres hasilnya seperti apa sehingga kita akan mengarahkan pertimbangan dari rujukan pemerintah terkait investasi tahun 2021. Ketika ada pembicaraan pada badan anggaran akan menjadi referensi dan argumentasi saat penetapan pinjaman,” ujarnya.

Menanggapi hal itu, Kadis Kelautan dan Perikanan NTT, Ganef Wurgyianto mengakui penyerapan PAD Tahun 2021 memang rendah tetapi sejak dirinya diangkat menjadi kepala dinas tahun 2017 lalu, PAD dinas naik mencapai 200 persen lebih karena dari target PAD Rp 1 miliar naik menjadi Rp 2 miliar di tahun 2018, namun di tahun 2019 dinaikan lagi menjadi Rp 11 miliar. Lalu di tahun 2020 target pendapatan naik lagi menjadi Rp 23 miliar.

Menurutnya, jika ingin mencapai target itu membutuhkan hal-hal yang besar dengan anggaran yang besar pula sedangkan semuanya akibat dari keterbatasan dana.

Saat ditanya kapan akan melakukan panen, Ganef mengatakan, panen di Labuhan Kelambu akan segera dilaksanakan satu minggu ke depan, tetapi masih menunggu kapal pengangkut dari Denpasar. (mg-21/ari)

Leave a Comment