Buntut Kasus Afo, DPW Partai Berkarya Ingatkan Anggota DPRD Tak Boleh Bermain Proyek.

Gusty Amsikan

Dewan Pimpinan Wilayah (DPW), Partai Berkarya, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) mengingatkan anggota legislatif Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), Florentinus Sonbay alias Afo, agar tak bermain proyek saat menjabat sebagai wakil rakyat.

Jika instruksi tersebut tak dipatuhi dan kelak terbukti, maka secara organisasi akan mendukung proses hukum terhadap yang bersangkutan.

Penegasan itu disampaikan Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Berkarya, Provinsi Nusa Tenggara Timur Antonius Kaunang, menanggapi beredarnya informasi oknum anggota DPRD TTU, Florentinus Sonbay alias Afo, merangkap kerja sebagai kontraktor dan melaksanakan proyek yang dibiayai oleh APBN Tahun Anggaran 2021 di Kabupaten Rote Ndao.

Antonius mengatakan, aturan partai telah dengan tegas memperingatkan agar anggota dewan tak boleh bermain proyek, bahkan menerima pekerjaan sebagai sub kontrak sekalipun. Pasalnya, dalam regulasi telah digariskan dengan jelas bahwa fungsi DPRD yakni fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan.

“Secara organisasi Parpol, sudah kita peringatkan Anggota Dewan Partai Berkarya, agar jangan coba-coba main proyek, kerja secara langsung ataupun menjadi sub kontrak. Karena aturan bagi Anggota DPRD sudah ada dan jangan dilanggar. Harus pegang sumpah ketika menjadi anggota dewan,” jelasnya melalui pesan WhatsApp.

Ia menambahkan, apabila kelak terbukti oknum anggota dewan, Florentinus Sonbay, merangkap tugas ganda sebagai wakil rakyat dan kontraktor, maka DPW NTT mendukung penuh proses hukum terhadap yang bersangkutan, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

“Seandainya, hal ini terbukti lalu di proses hukum kami dari DPW PB NTT dukung sepenuhnya. Namun, yang bersangkutan sudah saya klarifikasi secara aturan partai, dan dia menyatakan bahwa, itu anaknya yang sudah berkeluarga dan bekerja di PT Dua Sekawan sebagai pelaksana proyek di Rote. Jadi anaknya sebagai pegawai di PT Dua Sekawan. Dirinyat selaku orang tuanya tidak pernah ikut campur karena itu urusan dari PT. Dua Sekawan,” jelasnya.

Sebelumnya, Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, Mikhael Feka, menanggapi hal itu mengatakan perbuatan oknum Anggota DPRD TTU yang diduga kuat merangkap sebagai kontraktor sangat disayangkan. Perbuatan tersebut adalah perbuatan tidak terpuji dan bertentangan dengan tugas dan fungsi sebagai DPRD. Pasal 365 ayat (1) huruf a Undang-Undang 17 Tahun 2014 mengatur bahwa terdapat 3 fungsi DPRD yakni fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Jika oknum dewan tersebut merangkap sebagai kontraktor, maka tugas kontraktor masuk dalam fungsi DPR yang mana.

Perbuatan oknum tersebut adalah bertentangan dengan fungsi DPR. Selain itu, terdapat pula larangan bagi Anggota DPR, sebagaimana diatur dalam pasal 400 ayat (1) Undang-Undang 17 Tahun 2014 yang pada pokoknya mengatur larangan bagi anggota DPRD untuk melaksanakan pekerjaan pada badan lainnya yang anggarannya bersumber dari APBN/APBD. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat dikenai sanksi pemberhentian sebagai anggota DPRD sebagaimana diatur dalam pasal 401 ayat (2) Undang-Undang 17 Tahun 2014.

Ia menambahkan, Badan Kehormatan DPRD TTU harus bertindak untuk menyikapi persoalan rangkap jabatan tersebut. Badan Kehormatan DPRD TTU harus melakukan sidang etik terhadap yang bersangkutan dan jika terbukti, maka harus diberhentikan dari Anggota Dewan sebagaimana diatur dalam Pasal 401 Ayat 2 UU Nomor 17 tahun 2014. Hal serupa juga harus dilakukan oleh partai pengusung oknum anggota dewan yang bersangkutan. Oknum anggota dewan tersebut harus memilih satu dari dua pekerjaan tersebut. (bev/ol)

Leave a Comment