Bupati Alor Sesali Surat DPP PDI Perjuangan

 

 

Yes Balle

Bupati Alor Amon Djobo sangat menyesali sikap tergesa-gesa DPP PDI Perjuangan yang menarik dukungan terhadap dirinya sebagai Bupati Alor yang didukung partai politik tersebut saat pilkada Alor 2017 lalu.

Apalagi yang dimarahi dalam video viral itu bukan petugas partai politik khususnya PDIP tapi staf kementerian yang bekerja tidak sesuai tatanan dan aturan pemerintahan.

Walau demikian, Amon Djobo berterima kasih karena selama ini PDI Perjuangan sudah bersama dirinya memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat Kabupaten Alor.

Amon Djobo mengungkapkan hal tersebut, menanggapi surat pencabutan rekomendasi dan dukungan dari DPP PDI Perjuangan yang ditandatangani Komarudin Watubun dan Hasto Hasto Kristiyanto sebagai ketua dan sekretaris jenderal.

“Rasa bangga dan terimakasih saya buat PDIP karena sudah bersama saya selama ini memberikan yang terbaik bagi masyarakat Alor, ” kata Amon Djobo, Kamis, (3/6) siang.

Amon Djobo mengaku sampai Kamis siang ini belum menerima surat dari DPP PDI Perjuangan. “Tetapi saya berterimakasih bila surat tersebut sudah ada,” tegas Amon Djobo.

Disampaikan Amon Djobo, apa yang dibuat oleh DPP PDI Perjuangan sangat disesalkan. “Saya menyesalkan sikap DPP PDIP yang secara tiba-tiba menarik dukungan”, jelasnya.

Apalagi lanjut Amon Djobo dalam surat tersebut tertera salah satu alasan pencabutan surat dukungan dan rekomendasi karena beredarnya video viral saat dirinya memarahi dan mengusir dua staf Kementrian Sosial di rumah jabatan Bupati Alor pertengahan April 2021 lali.

Menurutnya, saat itu juga ia dan dua staf Kementrian Sosial yang dimarahi sudah saling memaafkan. “Sudah langsung selesai saat itu dan sudah saling memaafkan. Tetapi kenapa saat ini baru videonya diunggah dan menjadi viral lalu ditanggapi oleh PDI Perjuangan. Ini sangat disesalkan,” ungkapnya.

Menurutnya, apa yang terjadi dalam video viral tersebut adalah urusan pemerintahan.

“Sebagai kepala pemerintahan di Alor memarahi staf Kementerian Sosial adalah urusan pemerintahan bukan urusan politik,” tegasnya.

Dalam konteks itu, lanjut Amon Djobo, bila digiring ke ranah politik maka itu sangat disesalkan dan sangat tidak patut. “Harus dipahami substansi persoalan saya memarahi kedua staf tersebut,” tegasnya.

“Bantuan pelayanan kemanusiaan yang disalurkan oleh Kemensos itu dianggap tidak sesuai dengan prosedur dan mekanisme dalam tataran pemerintahan,” jelas Bupati Alor dua periode ini.

Ia menilai apapun jenis bantuan yang disalurkan dari Pemerintah Pusat melalui kementrian/ lembaga untuk mengatasi korban bencana seroja di Alor harus melalui pemerintah daerah, karena ini adalah dana dari Pemerintah Pusat, bukan dana dari partai politik atau atau uang pribadi.

Dalam vdeo yang beredar tersebut sama sekali tidak menyentuh ranah politik.

“Dan yang dimarahi adalah staf kemensos bukan petugas partai. Dan juga sama sekali tidak menyebut nama partai politik manapun,” jelasnya.

Meski menarik dukungan, kata Amon Djobo, partai politik hanyalah sarana. Tetapi yang lebih utamakan adalah figur yang menjadi pilihan rakyat sehingga penarikan atau pencabutan surat rekomendasi dan dukungan dari DPP PDI Perjuangan tidak mempengaruhi semangat untuk melayani masyarakat.

Bupati Alor Amon Djobo juga meminta agar segera mengakhiri polemik dari beredarnya video tersebut. “Kalau salah mengaku salah, kalau benar katakan benar. Jangan berkelit dan pahami substansi persoalan”, tegas Amon Djobo. (bev/ol)

Leave a Comment