Bupati Kupang Arahkan Aparat Desa Jadi Peserta BPJS Ketenagakerjaan

Putra Bali Mula

Bupati Kabupaten Kupang Korinus Masneno ingin seluruh aparat desa di wilayahnya menjadi peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.

Ia akan mengarahkan para aparat desa menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan dengan mengeluarkan petunjuk khusus bahkan Peraturan Bupati.

“Saya kira nanti kita berikan petunjuk khusus karena mereka masih ragu dan untuk itu perlu petunjuk khusus entah itu dalam bentuk Perbup atau petunjuk sejenis,” jawab Korinus saat menjawab VN, Rabu (30/6).

Dorongan ini dilakukan karena berdasarkan evaluasi BPJS Ketenagakerjaan di Kabupaten Kupang terdapat beberapa aparat desa di dua desa yang dilindungi oleh BPJS Ketenagakerjaan. Untuk itu pihaknya akan menseriusi laporan dan evaluasi itu.

“Akan segera kita tindaklanjuti,” lanjut dia.

Nantinya akan dikoordinasikan antara para camat dengan pihak BPJS Ketenagakerjaan untuk mendukung hal ini.

Jumlah desa di Kabupaten Kupang sendiri, jelas Bupati Kupang, sampai dengan saat ini mencapai sekitar 160 desa dan baru dua desa yang berpartisipasi dengan BPJS Ketenagakerjaan. Pihaknya akan meningkatkan jumlah kepesertaan aparat desa di 158 desa lainnya.

Sebelumnya pada kegiatan di Aston Hotel Kupang, Kepala Bidang Kepesertaan, Anita Riza Chaerani selaku Pps. Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan NTT saat itu menyebut jaminan sosial ketenagakerjaan telah memberi perlindungan kepada 2.480 tenaga kerja honorer dari 55 OPD di Kabupaten Kupang.

Pada acara evaluasi dan monitoring BPJS Ketenagakerjaan ini dihadiri juga oleh Bupati Kupang Korinus Masneno dan Amos Uly Asisten II Pemkab Kupang. Perlindungan ini, kata Riza, berkenaan dengan jaminan kecelakaan kerja, perawatan dan manfaat lainnya hingga jaminan kematian.

Secara keseluruhan di NTT, lanjutnya, kesadaran untuk mendapat perlindungan dari BPJS masih rendah. Ia mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Kupang karena peduli dengan tenaga kerja.

Ia juga ingin tenaga kerja informal di kabupaten ini dapat tersentuh perlindungan BPJS Ketenagakerjaan dengan meningkatnya jumlah kepesertaan. Untuk saat ini juga terdapat 48 perusahaan yang bergabung dengan BPJS Ketenagakerjaan dengan jumlah pekerja mencapai 1.133 orang.

Ia juga mengupayakan agar aparat desa dapat menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Saat ini baru dua desa dengan 19 orang aparat desa yang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.

“Mereka juga bekerja bagi masyarakat tetapi belum mendapatkan perlindungan,” ungkapnya.

Perlindungan sosial adalah hak pekerja dan untuk itu semua pekerja di Kabupaten Kupang harus tersentuh menyeluruh tidak saja ASN.

Bupati Kabupaten Kupang, Korinus Masneno pada saat itu juga memaparkan data tenaga kerja hingga 2021 pada kesempatan itu. Ada 5.244 peserta yang adalah tenaga kontrak daerah. Dari jumlah tersebut, sebanyak 2.482 peserta, lalu pekerja informal sebanyak 1.475 peserta.

Jumlah kepesertaan ini masih perlu ditingkatkan karena total jumlah pekerja di Kabupaten Kupang sebanyak 14.438 tenaga kerja. Dengan demikian masih terdapat 9.192 atau 63 persen tenaga kerja belum mendapatkan perlindungan sosial BPJS Ketenagakerjaan.

“Untuk itu kegiatan yang kita lakukan hari ini menjadi wadah kita mengevaluasi, mengambil solusi alternatif terhadap berbagai hambatan atau bagi perlindungan sosial di Kabupaten Kupang,” ujar Korinus. (bev/ol)

Leave a Comment