Bupati Pantau Persiapan OPD Jelang Penilaian Ombudsman RI

Bupati Paulina Haning-Bullu, Wakil Bupati Stefanus M Saek, dan Sekda Jonas M Selly ketika memantau kesiapan jelang penilaian Ombudsman RI terkait tingkat kepatuhan terhadap standar pelayanan publik, di Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga (PKO), Senin (14/06/2021) petang. Foto: Frangky/VN

Frangky Johannis 

Jelang penilaian Ombudsman RI tingkat kepatuhan terhadap standar pelayanan publik di lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rote Ndao, Senin (14/06/2021), Bupati Rote Ndao Paulina Haning-Bullu bersama Wakil Bupati Stefanus M Saek, dan Sekretaris Daerah (Sekda) Jonas M Selly melakukan pemantauan langsung ke Dinas PKO dan Dukcapil.

Bupati Paulina kepada VN mengatakan, ini merupakan pertama kalinya Kabupaten Rote Ndao mendapat kesempatan disurvei oleh Ombudman RI terkait kepatuhan terhadap standar pelayanan publik.

Menurutnya, ada empat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang akan dinilai, yakni Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga (PKO) dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), Dinas Kesehatan, dan
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP).

Dikatakan Bupati Paulina, urgensi survei kepatuhan yang dilakukan Ombudsman RI adalah dalam rangka percepatan reformasi birokrasi. Selain itu, bertujuan untuk pemberdayaan aparatur pemerintahan, agar pelayanan kepada masyarakat lebih berkualitas.

Oleh karena itu, kata dia, pimpinan empat OPD yang akan dinilai harus bekerja keras mempersiapkan segala sesuatu yang berkenan dengan aspek penilaian.

“Memang dalam melaksanakan reformasi birokrasi tidak gampang seperti membalikkan telapak tangan. Ini membutuhkan proses, sehingga tidak perlu takut apabila kita belum bisa melakukan dengan sempurna. Intinya OPD harus terus berupaya mendorong terwujudnya pelayanan publik yang sederhana, cepat, mudah, tidak berbelit, dan biaya yang terjangkau oleh masyarakat,” katanya.

Menjawab apakah kesiapan OPD sudah memuaskan, Bupati Paulina katakan, sejauh pemantauan yang dilakukan di Dinas PKO dan Dukcapil, persiapan sudah cukup baik dan tinggal pembenahan penempatan SOP pelayanan yang terpisah masing-masing bidang, sebagai akibat sempitnya ruangan. Ke depan akan diupayakan penempatan SOP pada loket/tempat pelayanan, sehingga bisa diakses masyarakat.

Sudah Siap
Terpisah Kepala Bagian Organisasi dan Tatalaksana Setda Rote Ndao Pauwil Nggili menjelaskan, dalam rangka penilaian Ombudsman RI tersebut, sejumlah unit kerja di lingkup Pemkab Rote Ndao sudah disiapkan, yakni Dinas PKO, Dukcapil, Kesehatan, DPM-PTSP, ditambah empat Puskesmas, yakni Puskesmas Ba’a (Kecamatan Lobalain), Puskesmas Busalangga (Rote Barat Laut), Puskesmas Batutua (Rote Barat Daya, dan Puskesmas Oele (Rote Selatan).

Menurutnya, objek penilaian Ombudsman RI adalah penerapan standar pelayanan publik kepada masyarakat sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, di antaranya kepentingan umum, kepastian hukum, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban;
keprofesionalan, partisipatif, persamaan perlakuan/tidak diskriminatif, keterbukaan, akuntabilitas, fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan, ketepatan waktu, serta kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.

“Dapat disingkat penilaian kepada OPD tersebut mulai dari standar operasional prosedur (SOP) pelayanan, mekanisme pelayanan, fasilitas pelayanan mulai dari parkir, ruang tunggu, loket pelayanan, peralatan penunjang pelayanan (toilet, dll), serta layanan pengaduan. Semua sudah ready untuk dinilai, namun tentunya kendala kita ruangan yang sempit, di mana ruang tunggu langsung di ruang pelayanan,” tutupnya. (yan/ol)

Leave a Comment