Butuh Hukum Yang Jawab Semua Masalah Disabilitas NTT

Putra Bali Mula

Ketua Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel (SIGAB) Joni Yulianto, mengingatkan NTT dalam membuat suatu produk hukum yang menjawab semua permasalahan kontekstual di NTT terkait disabilitas.

Ia menyampaikan ini sebagai pembukaan diskusi dengar pendapat persiapan penyusunan Ranperda disabilitas Provinsi NTT secara virtual, Jumat (16/7). Forum ini dipimpin Staf Khusus Gubernur NTT Bidang Disabilitas, Dinna Novista Noach.

Menurut dia, data dan fakta menjadi hal mutlak dalam pemetaan permasalahan disabilitas di NTT sehingga ranperda ini dapat disusun dengan faktual dan kontekstual.

Ada 22 hak disabilitas yang diakui dalam undang-undang. Demikian maka produk hukum daerah perlu dituntut untuk memenuhi itu bahkan saat implementasinya tidak dilakukan. Negara dan masyarakat di dalamnya, kata dia, bertanggung jawab menjaga hak-hak disabilitas.

“Untuk itu kita berharap peraturan daerah tentang disabilitas tidak ada kecenderungan copy paste atau mengulang aturan yang ada sebelumnya. Perdanya jadi kurang operasional akhirnya kalau begitu,” kata dia.

Ada tujuh peraturan pemerintah yang disahkan salah satunya Peraturan Pemerintah Nomor 70 tahun 2020. Aturan ini, kata dia, mengenai keterlibatan disabilitas terkait monitoring dan evaluasi pemenuhan hak disabilitas, perlindungan hukum dan politik, pendidikan, ekonomi, aksesibilitas dan beberapa hal lainnya.

Ada juga Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2021 tentang rencana aksi nasional bagi disabilitas dalam merancang rencana aksi daerah.

Untuk itu peran penyandang disabilitas NTT sangat dibutuhkan dalam penyusunan ranperda ini bagi masa depan penyandang disabilitas di NTT.

Sejak tahun 2011 Joni sudah terlibat dalam penyusunan ranperda di DIY. Ia juga mengikuti penyusunan peraturan daerah di wilayah lainnya.

Mekanisme komplain dan pengawasan sektor pelayanan publik juga dinilainya tidak efektif selama ini. Memang ada Ombudsman terkait pengawasan ini tetapi perlu ada penegasan khusus untuk menampung komplain dari disabilitas. Saluran khusus disabilitas perlu ada dan berbeda, maka untuk itu butuh afirmasi khusus misalnya sebentuk komite yang menampung komplain pelayanan terhadap disabilitas. (bev/ol)

Leave a Comment