Catut Nama Kajari dan Kapolres, Ada Oknum Minta Uang Pasca Pelantikan Pejabat Eselon II

Petrus Bala Wukak, anggota DPRD Lembata dari Fraksi Partai Golkar

Hiero Bokilia

 

Pasca pelantikan pejabat pimpinan tinggi pratama atau pejabat eselon II oleh Bupati Lembata Thomas Ola Langodai pekan lalu, terbersit khabar tak mengenakan. Ada oknum yang menelpon sejumlah pimpinan OPD dan bendahara pada OPD yang baru dilantik mencatut nama Kapolres dan Kajari. Mereka diminta mentransfer sejumlah dana untuk mengamankan posisi mereka.

Hal itu diungkap anggota DPRD Lembata Petrus Bala Wukak jelang penutupan rapat paripurna penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Lembata di ruang rapat utama gedung Peten Ina, Senin (22/11).

Bala Wukak menegaskan, kegaduhan yang terjadi akhir-akhir ini disebabkan oleh bocornya informasi mutasi pejabat tinggi pratama (pejabat eselon II) di lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lembata sehari sebelum pelantikan.

Ia menegaskan, kebocoran yang terjadi sudah mempertaruhkan kredibilitas pemerintah di mata publik. Karena itu, ia mendesak pemerintah untuk segera mencaritahu oknum ASN yang sudah membocorkan dokumen itu dan ditindak tegas bila perlu dibawa ke rana pidana.

“Saya harapkan agar ada penjelasan riil agar yang bermain di area ini diberi sanksi,” tegas Bala Wukak.

Lebih lanjut Petrus Bala Wukak mengatakan, dari bocornya informasi mutasi itu, kemudian dimanfaatkan oknum-oknum tidak bertanggung jawab untuk meminta sejumlah uang dari para pejabat eselon II yang dilantik.

Oknum-oknum tak bertanggung jawab itu, katanya, mencatut nama Kajari dan Kapolres untuk menakut-takuti para pejabat agar mau menyetor sejumlah uang sesuai permintaan.

Ia meminta aparat penegak hukum dapat menelusuri oknum yang telah mencatut nama Kajari dan Kapolres tersebut dan menindak tegas para pelakunya.

Ia khawatir, jika tak ditindak, aksi seperti itu akan kembali terjadi ketika dilakukan mutasi ke depannya.

“Baik kalau belum ada yang kirim (uang). Kalau sudah kirim, bagaimana. Jadi polisi dan jaksa harus mengusut tuntas kasus ini,” tegasnya.

Menurutnya, praktik-praktik tak terpuji seperti itu harus segera diakhiri. Pemerintah perlu meminta polisi yang dengan perangkatnya yang memadai dapat mengungkap modus penipuan dengan mencatut nama para pejabat dan pimpinan lembaga penegak hukum.

Asisten I Sekda Lembata Irenius Suciadi, satu dari 15 pejabat eselon II yang dilantik mengaku sempat ditelepon oknum yang mengatasnamakan Kajari. Namun, karena ia mengenal Kasi Intel dan beberapa jaksa di Kejati Lembata, ia sempat menelepon balik untuk konfirmasi. Ternyata, telepon itu bukan berasal dari Kajari. Karena itu ia tak memenuhi permintaan oknum pencatut nama Kajari itu.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Lembata Paskalis Ola Tapobali usai sidang Dewan mengakui adanya upaya mencatut nama Kajari dan Kapolres untuk meminta uang pasca pelantikan pejabat eselon II.

Selain mengontak ke pejabat eselon II yang dilantik, oknum tersebut juga menelepon bendahara pada OPD yang pimpinannya baru dilantik.

“Mereka telepon bawa nama Pak Kapolres dan Pak Kajari. Mereka bilang kepala dinas sudah setuju untuk kirim uang,” kata Tapobali.

Dari sejumlah pejabat yang dikontak, kata Tapobali, ada satu bendahara yang sempat mentransfer sejumlah uang kepada rekening yang dikirim oknum dimaksud.

“Di Dinas Sosial dan KB. Mereka sempat transfer Rp30 juta,” kata Tapobali.

Ia menambahkan, untuk mengantisipasi terulangnya peristiwa itu, ia telah mengeluarkan surat edaran ke semua OPD agar tak memenuhi permintaan yang membawa-bawa nama pejabat.

Dalam surat perihal penegasan dengan nomor BU.180/2734/Hak/XI/2021, yang ditandatangani Sekda Paskalis Ola Tapobali, diberitahukan kepada para pimpinan OPD dan camat bahwa akhir-akhir ini sering terjadi penipuan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang meminta uang kepada para pimpinan OPD, bendahara, maupun pejabat struktural lainnya dengan mengatasnamakan bupati, Kajari, Kapolres, Sekda, maupun pejabat lainnya.

Terhadap hal ini, tegas Tapobali dalam surat itu, ditegaskan bahwa hal itu tidak benar dan apabila menemukan kejadian seperti itu, segera mengkonfirmasikan secara berjenjang dan melaporkan kepada atasan langsung masing-masing dalam kesempatan pertama.

Apabila memenuhi permintaan tersebut, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab masing-masing. Untuk itu, dimohon u tuk menginformasikan secara luas kepada seluruh stafagar lebih waspada dan berhati-hati terhadap modus penipuan ini. (Yan/ol)

Leave a Comment