Dalam 7 Bulan, Kejari TTU Terima 37 SPDP Tindak Pidana Umum

Maksimus Tsiompah dan YM disaksikan Kajari TTU Roberth Jimmy Lambila dan para Kasi setelah berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Gusty Amsikan

 

Memperingati Hari Bhakti Adhyaksa ke-61 tahun 2021, Kejaksaan Negeri (Kejari) Timor Tengah Utara (TTU) merilis jumlah kasus tindak pidana yang telah ditangani sejak Januari hingga Juli 2021. Terhitung ada 37 Surat Pemberitahuan Dimulai Penyidikan (SPDP) yang diterima oleh Kejari TTU.

Hal tersebut disampaikan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) TTU, Roberth Jimmy Lambila, dalam konferensi pers yang digelar Kamis (22/7) di Kefamenanu, usai mengikuti upacara Memperingati Hari Bhakti Adhyaksa ke-61 tahun 2021, secara virtual.

Roberth mengatakan, dalam tahun 2021, bidang pidana umum terhitung sejak bulan Januari sampai dengan Juli, SPDP yang diterima Kejari TTU sebanyak 37 perkara. Dari jumlah tersebut terdapat 13 SPDP yang dikembalikan kepada penyidik kepolisian. Sebagian dari jumlah tersebut merupakan SPDP tahun 2020 yang tidak ditindaklanjuti oleh penyidik dengan pengiriman berkas perkara. Dengan demikian, pihaknya secara keseluruhan mengembalikan kepada penyidik dan menghapus dari register Kejari TTU.

Sementara, untuk berkas tahap 1 sebanyak 32 berkas dan berkas yang sudah dinyatakan P-21 sebanyak 27 berkas. Penerimaan tahap dua pun sebanyak 27 berkas, dan yang sudah dilimpahkan ke pengadilan sebanyak 24 perkara. Terdapat dua yang dihentikan tuntutannya antara lain perkara perlindungan anak.

Pihaknya menghentikan penuntutan pada tahap dua. Jaksa kemudian memediasi korban dan tersangka serta disepakati upaya damai. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016, tentang perlindungan anak, maka perkara tersebut dihentikan.

Selain itu, ada pula kasus dengan tersangka YM, yang disangka melakukan pasal 351. Pihaknya menghentikan tuntutan karena mempertimbangkan asas kemanfaatan hukum berkaitan dengan restorasi justice. Pasalnya, telah ada perdamaian antara kedua belah pihak, antara keluarga dan keluarga. Perdamaian tidak hanya terjadi di Kejaksaan, tetapi juga secara adat sehingga telah terdapat kesepakatan damai.

“Adalah tidak bermanfaat jika terus membawa kasus tersebut ke persidangan. Atas dasar itu, kami jaksa pada Kejari ttu mengupayakan upaya damai. Perdamaian disaksikan oleh kepala desa dan tokoh-tokoh adat sudah disampaikan kepada pimpinan di Kejati dan Kejagung. Perkara itu disetujui untuk tidak dilanjutkan dan tidak dilimpahkan ke persidangan,”jelas Roberth.

Pada kesempatan itu, pihak Kejari TTU melalui Kajari memberikan piagam penghargaan kepada Maksimus Tsiompah yang menjadi korban pada perkara pasal 351. Pasalnya, Maksimus dengan tulus ikhlas mau memaafkan tersangka sehingga pihak Kejari TTU dapat melaksanakan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif justice di Kejari TTU.

Tak hanya memberi piagam terhadap korban, Kajari TTU Roberth Jimmy Lambila juga memberikan uang pengganti transportasi dan bingkisan sembako kepada Maksimus Tsiompah dan YM, yang sebelumnya berstatus sebagai tersangka. (Yan/ol)

Leave a Comment