Dana Bantuan Badai Seroja NTT Rp9,9 Miliar

Isyak Nuka Plt Kepala BPBD NTT

Kekson Salukh

 

BANTUAN dana bencana badai Seroja di Provinsi NTT yang masuk melalui rekening Posko Bencana Badai Siklon Tropis di Bank NTT Kantor Cabang Utama sudah mencapai Rp9.927.314.796.

Pelaksana Tugas (Plt), Kepala BPBD NTT, Isyak Nuka yang dikonfirmasi VN, Jumat (11/6) di Palapa Resto usai mendampingi Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat menerima bantuan Rp100.000.000 dari Gubernur Kalimantan Utara, Zainal A. Paliwang mengatakan, bantuan dana bencana yang masuk melalui rekening posko bencana per 9 Juni mencapai Rp9.827.314.796.
Namun, lanjut Isyak, jika ditambah dengan bantuan dana dari Pemprov Kalimantan Utara yang diserahkan langsung Gubernur Kalimantan Utara Zainal. A Paliwang totalnya Rp9.927.314.796.

“Dari Papua Barat Senin datang bawa bantuan uang tunai sebesar Rp1 miliar sehingga bakal mencapai Rp10 miliar lebih,” katanya.

Menurut Isyak, dana itu belum digunakan karena sedang menunggu Pergub yang mengatur tentang penggunaan uang bantuan bencana. Namun, yang pastinya semua dana itu akan diperuntukkan bagi belanja kebutuhan masyarakat korban bencana.

“Ada pedoman peraturan Kepala BNPB yang harus kita taati, seperti uang itu dipakai untuk belanja apa saja, dan sebagainya. Intinya semua untuk belanja kebutuhan masyarakat,” ujarnya.

Isyak menjelaskan, saat ini masih dalam tahapan tanggap darurat sehingga uang itu bisa dipakai untuk belanja bahan makananan, obat-obatan, sanitasi, genset dan sebagainya yang diperuntukkan bagi masyarakat korban bencana.

“Pergubnya sudah selesai berproses, namun kami belum terima. Jika sudah ada maka pasti langsung tunjuk PPK untuk eksekusi belanja kebutuhan masyarakat sesuai RAB yang telah kami buat,” ujarnya.

Ia menambahkan, terkait bantuan berupa barang maupun Sembako yang masuk melalui Posko itu sudah langsung didistribusikan sehingga tidak ada lagi yang masih tersimpan digudang Posko.

“Bantuan uang tunai saja yang belum dipakai karena harus sesuai regulasi yang berlaku,” pungkasnya.

Anggota Komisi V DPRD NTT, Ana Waha Kolin mengatakan, tidak masalah uang bantuan bencana itu masih disimpan di Bank NTT sambil menunggu mandatory (yang diperintahkan) BPKP atau Inspektorat terkait pemanfaatan dana itu agar tidak menimbulkan persoalan hukum.

Menurut Ana, uang itu bisa saja digunakan untuk pembangunan rumah warga, sekolah atau fasilitas kesehatan lain yang tidak tercover bantuan BNPB RI. Uang bencana harus dipakai untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat korban bencana.

“Seperti yang kita lihat di kabupaten Flores Timur itu kan data yang masuk by name by address itu tiga ratus lebih tetapi setelah dicek lagi ternyata masih ada rumah masyarakat yang belum masuk list itu sehingga dana itu menurut saya bisa dipakai untuk bangun rumah maupun fasilitas publik lain yang tidak tercover dari BNPB,” pintanya.

Ia menegaskan penggunaan dana bantuan itu harus digunakan secara baik untuk perbaikan rumah maupun fasilitas publik lain yang berbasis by name by address. (ari/yan/ol)

Leave a Comment