Dana Desa Rp 6 Miliar di Ende Dikembalikan

Piter Th. Tanomel Kabag Pemdes Dinas PMD
Piter Th. Tanomel Kabag Pemdes Dinas PMD

Son Bara

Pemanfaatan dana desa di Kabupaten Ende belum optimal. Akhirnya dana sebesar Rp 6 miliar untuk pembangunan dan pembiayaan di desa dikembalikan ke kas negara.

Kepada VN di Ende, Rabu (9/6), Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Ende, Albert M Yani menyampaikan pengembalian dana desa ke kas negara tersebut setelah perhitungan kembali penggunaan anggaran tahun 2015-2018.

“Anggaran yang dikembalikan itu dari 12 kecamatan yang tersebar di Kabupaten Ende. Dari 130 desa, baru 108 desa yang mengembalikan dana desa ke kas negara. Sementara 22 desa lainnya belum,’ jelasnya.

Kepada 22 kepala desa yang belum menyetor kembali uang negara, Albert berharap segera melakukan penyetoran ke kas negara.

“Saat ini Bendahara Umum Daerah (BUD) Kabupaten Ende sedang melakukan perhitungan ulang. Jika ada kelebihan penyetoran, akan dikembalikan ke kas desa begitupun sebaliknya,” tegas Albert.

Kabag Pemerintahan Desa, Dinas PMD Ende, Piter Th. Tanomel menyampaikan total dana desa Kabupaten Ende tahun 2021 Rp199.739.668.000, sedangkan realisasinya baru Rp59.773.940.000 bagi 255 desa.

“Selain penyaluran dana desa, dana covid-19 sebesar Rp2.883.094.927.760 dari total dana Rp15.978.453.440 sudah dicairkan. Sisa dana covid-19 sebesar Rp13.094.927.760 belum dicairkan.Sedangkan APBDes yang sudah ditetapkan sebanyak 113 desa dan peraturan kepala desa (Perkades) yang sudah ditetapkan sebanyak 112 desa,” jelasnya.

Sementara pencairan dana desa tahap I, lanjut Piter, belum semua desa mengajukan pencairan, persoalannya belum ada penetapan APBDes.

“Sesuai regulasi memang batas akir pencairan dana desa akhir bulan Mei. Tetapi kita tetap menunggu jika sudah diajukan dan berkasnya sudah lengkap akan kita proses pencairannya. Keterlambatan pencairan dana desa belum dikenakan sanksi. Namun kerugian ada dipihak desa karena waktu pelaksanaannya semakin pendek. Sedangkan proses pencairan tahap II mulai berjalan. Ini membuat beban pembuatan laporan pertanggungjawaban lebih besar,” jelasnya.

Idealnya, paling lambat akir bulan Januari, APBDes dan Perkades sudah ditetapkan, sehingga waktu pelaksanaan juga bisa lebih dimaksimalkan.

“Kita harapkan ada percepatan akselerasi sehingga tahun 2022 nanti pencairan dana desa bisa lebih cepat,” pungkas Piter.(mg-15/ari)

Leave a Comment