Dana Pinjaman Daerah Pemkab Mabar jangan Dikorupsi

Suasana FGD bersama Fraksi Amanat Indonesia Raya, di ruangan pimpinan DPRD Manggarai Barat. Foto: Gerasimos Satria vn.

Gerasimos Satria 

Masyarakat Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat (Mabar), Provinsi NTT mengingatkan  kepada Pemkab Mabar agar
tidak main-main dalam mengelola dana Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) senilai Rp1 Triliun.

Tokoh masyarakat,Yohanes Kadis dalam Focus Group Discussion (FGD) bersama Fraksi Amanat Indonesia Raya , dengan tema ‘Akselerasi Pembangunan  Melalui Pinjaman Daerah’, Jumat (11/6) mengatakan, dana pinjaman PEN yang terbilang cukup besar harus dikelolah dengan transparan.Hal itu bertujuan agar dana pinjaman daerah tepat sasaran untuk memperbaiki ekonomi masyarakat Mabar.

Dia mengatakan, pinjaman dana PEN sebesar Rp1 Triliun itu akan digunakan Pemkab  Mabar untuk membangun infrastruktur jalan menuju destinasi wisata, pusat pertumbuhan ekonomi dan pusat pemerintahan.

Dirinya mendorong agar proyek infrastruktur jalan yang bersumber dari dana pinjaman daerah itu dikerjakan dengan kualitas yang baik,serta hindari Korupsi oleh kelompok pejabat daerah. Selama ini banyak infrastruktur jalan yang dibangun dari APBD II Pemkab Mabar yang berkualitas buruk.Hal itu diduga karena adanya praktik KKN.

“Kita sangat berharap agar dana pinjaman daerah itu nanti tidak dikorupsi untuk memperkaya diri pejabat tertentu di Manggarai Barat. Dana pinjaman daerah harus benar-benar untuk pemulihan ekonomi masyarakat di Kabupaten Manggarai Barat,” harapnya.

Peserta FGD, Plasidus Asis de Ornai pada kesempatan itu mendorong penggunaan dana pinjaman dari PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) itu untuk digunakan sesuai dengan aturan dan tidak untuk memperkaya diri kelompok tertentu atau korupsi. Publik Mabar, kata dia, akan terus mengawasi pembangunan infrastruktur jalan dari dana pinjaman daerah tersebut.

“Saya mendorong penggunaan dana pinjaman daerah itu digunakan dengan baik dan tidak boleh dikorupsi. Publik akan terus melakukan pengawasan pembangunan infrastruktur di Manggarai Barat,”tegas Asis Ornai.

Wakil Ketua DPRD Mabar, Marsel Jeramun menyampaikan, dana pinjaman daerah didorong untuk menjawab kebutuhan infrastruktur jalan yang sering dikeluhkan masyarakat Manggarai Barat selama ini. Dana pinjaman daerah tersebut juga nantinya  untuk meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Manggarai Barat.Untuk memaksimal PAD tidak cukup dengan APBD Mabar selama ini,sehingga dibutuhkan dana pinjaman daerah.

Sebagai wakil rakyat, dirinya akan memastikan program infrastruktur ke pusat ekonomi masyarakat tercapai.Kerinduan banyak pihak untuk membangun infrastruktur jalan sudah sejak lama.

Anggota DPRD Mabar, Anton Aron mendorong agar pemanfaatan dana pinjaman daerah untuk pengembangan sektor pertanian. Dirinya mendorong sejumlah daerah di wilayah Mabar menjadi sentra pertanian. (Yan/ol)

 

Leave a Comment