Demokrasi Digital dan Sesaknya Ruang Publik

Oleh John L Hobamatan
(Pemerhati Masalah Sosial Politik)

 

Demokrasi di negeri ini semakin mengukuhkan kontroversi dua kutub paradox yang saling berhadapan. Pertama, demokrasi institusional yang dilembagakan melalui institusi politik dan kedua, demokrasi digital yang memposisikan setiap individu sebagai subyek politik di ruang maya.

Demokrasi institusional secara regular dapat menyelenggarakan kontestasi electoral dalam suksesi kepemimpinan public dan anggota legislatif di berbagai strata pemerintahan. Namun seperti disinyalir banyak pihak, demokrasi yang dipraktekkan hanya sebatas demokrasi procedural. Ada link yang tidak terhubung karena ada mismatch antara perwakilan dan keterwakilan.

Tudingan demikian bisa dibenarkan. Banyak hal factual yang bisa disodorkan sebagai penguat argemen. Di saat pandemic, parpol justru sibuk dengan tebaran iklan pencitraan. Ada juga usulan anggota DPR untuk pembangunan rumah sakit khusus covid buat pejabat negara. Dikembalikannya jenasah Bupati Lembata Muhamad Yentji Sunur (korban covid 19) kepada keluarga, semakin mengukuhkan kesenjangan rakyat dan pejabat negara.

Hilangnya tautan antara suara dan keterwakilan ini disinyalir Weber (1864-1920) dan Joseph Schumpeter (1883-1946), sebagai karakter utama dari praktik Democratic Elitism atau elitisme demokrasi. Ada pemilu yang dilaksanakan secara rutin, tetapi difungsikan hanya sebagai instrumen oleh elite politik untuk mendapatkan legitimasi dari masyarakat.

Implikasinya, bisa diamati dalam praktek bernegara. Suara yang diamanahkan masyarakat pada pemilu tidak berdampak pada peningkatan kehadiran negara dalam kehidupan sehari-hari pada periode pascapemilu. Politisi dan pemimpin public selalu alpa di dalam derap kehidupan masyarakat. Bantuan social digelumbungkan dalam buih-buih pemberitaan yang menyita perhatian tanpa ada penanganan yang tuntas. Politik bukan lagi menjadi kerja kemanusiaan tetapi sekedar pencitraan semata.

Sementara pada sisi lain, meningkatnya partisipasi politik public melalui dunia maya yang oleh Richards Watson disebur ”Demokrasi Digital”, Digitalisasi demokrasi meniscayakan pemerintah perlu mendengarkan warga lebih seksama lagi di masa depan karena akan ada lebih banyak pemilih yang bisa menyampaikan aspirasi politik tanpa harus menjadi anggota partai. Digitalisasi menempatkan setiap individu sebagai subyek politik dan dapat berpolitik tanpa melalui institusi politik.

Riuhnya ruang publik oleh kritik tanpa data, bergesernya media mainstream yang konstruktif berhadapan dengan media sosial yang minim etika, penghujatan dilandasi kebencian, penyerangan terhadap pribadi tanpa landasan etis, pembohongan publik, hoaks dan provokasi, adalah pertanda kuat bahwa digitalisasi kehidupan memasuki pula ruang politik dalam praktek berdemokrasi.

Fenomena ini mungkin saja sebagai dampak negative dari vote minus voice. Hasil dari sebuah proses demokrasi yang tidak menghasilkan keseimbangan fungsional dan tanggung jawab moral antara perwakilan dan keterwakilan. Ancamannya adalah arus balik demokrasi. Kondisi ini bila tidak dikelola dengan cepat, akan berimplikasi pada terjadinya pelapukan lembaga demokrasi itu sendiri (democratic institutional decay) oleh para elite sipil hasil pemilihan umum.

 

Parpol dan Politik Adaptif
Salah satu indicator yang dinilai The Economist Intelligence Unit (EIU) pada 3 Februari 2021,sebagai factor penyebab penurunan tajam demokrasi Indonesia adalah indikator budaya politik yang hanya memperoleh 4,38 poin. Dimensi ini dapat menyentuh eksistensi parpol dalam pembudayaan demokrasi sebagai system politik.

Eksistensi partai, berikut kualitas keberadaannya, bertautan dengan budaya politik masyarakat. Merujuk pada perspektif Almond dan Verba (1963), mayoritas masyarakat Indonesia sebetulnya bergerak dari fase parokial menuju fase subyektif dan sebagian kecil sudah pada fase partisipatif.
Namun alur gerak sejarah adalah fakta yang tidak selalu dapat diprediksi. Digitalisasi demokrasi membktikan hal tersebut. Dalam situasi ini, kerja partai amat fundamental dalam hal pendidikan politik. Tugas partai adalah mewujudkan tujuan ontologisnya sebagai ”agen perubahan” dalam negara demokrasi.

Kompleksnya ”ruang publik baru” dalam era post-truth menuntut kecerdasan sosial partai dalam merespons dinamika dan tantangan yang muncul di tengah masyarakat politik. Butuh inovasi dalam berpikir dan bertindak untuk beradaptasi dengan lingkungan politik yang makin dinamis. Partai masa depan adalah partai yang memiliki kapabilitas untuk beradaptasi dengan konteks. Dominasi generasi milenial dalam piramida demografis pemilih akan dengan sendirinya memaksa partai untuk berevolusi dengan zaman.

Dengan demikian, masa depan demokrsi Indonesia adalah pertaruhan parpol di panggung politik. Panggung politik adalah sejarah hari ini. Dan di panggung itu pula partai politik melibatkan diri sebagai elemen penting untuk ikut serta menggariskan demokrasi masa depan. Benar apa yang diingatkan Richard Watson,”Masa depan itu tak tertulis, tetapi bagaimana kita membayangkannya bisa memengaruhi sikap dan perilaku kita saat ini. Sebagaimana sejarah perorangan dan kolektif bisa menentukan siapa kita dan bagaimana kita bertindak”.

Dalam karyanya The Future (Random House, 2013), mantan wakil presiden AS Al Gore menyebut ada enam factor penggerak perubahan global paling penting. Keenam factor penggerak dimaksud adalah ekonomi global yang makin terhubung, terbangunnya jejaring komunikasi lintas dunia yang mempertautkan pikiran dan perasaan milyaran orang, keseimbangan ekonomi, pertumbuhan cepat tetapi tak berkelanjutan, teknologi, yang semakin revolusioner, serta perubahan mendasar dalam hubungan antara manusia dengan system ekologi bumi. Keenamnya tidak saja konvergen—memusat—tetapi juga berinteraksi satu sama lain.

 

Transformasi Kepemimpinan
Kemajuan menuntut perubahan. Dan perubahan dalam tatalaku kepemimpian adalah kebutuhan saat ini. Di era digital sekarang ini, pilihan pada pola kepemimpinan tidak bisa menjadi pilihan yang bersifat manasuka.

Digitalisasi demokrasi telah menjadikan setiap individu menjadi subyek politik. Subyek menjadi elemen yang hegemonik bertransformasi menjadi subyektivitas yang menabrak etika dan menyesaki ruang publik. Ruang sosial menjadi arena penuh polusi informasi dan keresahan. Mengobral ancaman dan dendam.

Dengan demikian perubahan tatalaku kepemimpinan tidak lagi dipandang sebagai hal biasa-biasa saja. Perubahan harus dilakukan dengan cara yang lebih radikal melalui destruktif-kreatif. Destruksi kreatif akan mengarah pada pembongkaran watak kepemimpinan yang distigmatisasi sebagai “feodal”.

Watak pemimpin yang harus dibongkar adalah kebiasaan mencengkram kenyamanan “bermeditasi” dalam ruangan ber-AC, destruksi pada kepiawaian melakukan kontruksi masalah sendiri untuk mengisi head line media, destruksi mempercakapkan hal kecil yang digelembungkan menjadi berita besar dan bombastis sebagai pelarian atas soal yang serius dan menyita perhatian, destruksi kebiasaan mengutak-atik peta dukungan, menjungkirbalikkan kepangkatan dan jabatan, sekadar merawat jabatan dan fasilitas. Namun, kata kuncinya adalah: kini saatnya berubah. Melakukan transformasi diri secara serius.

Leave a Comment