Dewan Kecewa Pemkot Kupang belum Masukan Dokumen KUA-PPAS

Ketua DPRD Kota Kupang, Yeskiel Loudoe
Ketua DPRD Kota Kupang, Yeskiel Loudoe

Sinta Tapobali

Sampai dengan minggu keempat bulan November 2021, Pemerintah Kota Kupang bersama Dewan, belum juga membahas Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun anggaran 2022.

Menyikapi hal ini, DPRD Kota Kupang kecewa dengan sikap Pemerintah Kota (Pemkot) Kupang yang terkesan sangat lamban dalam memasukan dokumen pengajuan KUA-PPAS pada sidang murni Tahun 2022.

Meski telah dilayangkan surat peringatan sebanyak tiga kali, namun Pemkot masih juga belum menyerahkan dokumen rancangan tersebut. Padahal sedianya, sidang pembahasan KUA-PPPAS pada anggaran murni Tahun 2022, harusnya sudah dilaksanakan dari bulan Juni dan Agustus, sehingga pembahasan APBD murni tahun 2022 sudah seharusnya selesai dibahas 30 November mendatang.

Ketua DPRD Kota Kupang, Yeskiel Loudoe, Selasa 23 November 2021, kepada media ini, mengaku kecewa dengan Pemerintah Kota yang belum juga memasukan dokumen sidang. Padahal menurutnya waktu pembahasan tinggal beberapa hari lagi.

Yeskiel mengaku telah menyurati pemerintah Kota Kupang sebanyak tiga kali, namum belum juga ada tanggapan balik. Ia berharap, Pemerintah Kota Kupang segera memasukan dokumen tersebut agar sidang pembahasannya segera dimulai.

Ketua Faksi PDI Perjuangan, Adrianus Talli, menilai Pemerintah Kota tidak siap dalam menyusun dokumen anggaran tersebut sehingga mengakibatkan terjadinya keterlambatan.

Menurutnya Pemerintah Kota harusnya telah memasukan dokumen tersebut, sehingga Dewan memiliki waktu untuk mencermati lebih jauh terkait program dan kegiatan yang akan dilakukan apakah benar-benar menyentuh kepentingan masyarakat atau tidak.

Dokumen tersebut harusnya sudah dimasukan tujuh hari sebelum sidang, sehingga Dewan terlebih dahulu meneliti dokumen itu sebelum dibahas. Tapi sampai saat ini belum juga dimasukan, padahal waktu tinggal beberapa hari lagi.

Sikap Pemkot sangat disayangkan, apalagi sidang itu menyangkut pembahasan APBD murni Tahun 2022 mendatang, mulai dari aturannya, kebijakan sampai pada besaran angkanya.

Ia bahkan mempertanyakan kapasitas dan kemampuan SDM Pemkot dalam menyusun dokumen tersebut. “Bisa saja SDM pejabat pemerintah dalam menyiapkan dokumen itu tidak siap. Maka bisa disinyalir, SDM yang ada di pemerintah yang ada di OPD yang menyusun dokumen itu tidak siap,” katanya.

Ia juga mencurigai bahwa Pemerintah sengaja memperlambat dan akan menyerahkan dokumen itu pada waktu deadline, sehingga Dewan tidak punya kesempatan dan waktu yang cukup untuk memepelajari dokumen tersebut. (Yan/ol)

Leave a Comment