Diduga Eksploitasi 17 Anak, Truk-F Surati Presiden Jokowi

Yunus Atabara

Divisi Perempuan Tim Relawan Untuk Kemanusiaan Flores (Truk-F) bersama jejaringnya, menyurati Presiden RI, Joko Widodo, terkait adanya dugaan eksploitasi 17 anak di bawah umur di Kabupaten Sikka.

Dalam surat Divisi Perempuan Truk-F, kepada presiden Jokowi tersebut diuraikan bahwa kasus dugaan eksploitasi ke-17 anak di bawah umur tersebut sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 21 Tahun 2007, Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014, tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Kasus tersebut berawal seorang ibu dengan inisial NN yang merupakan ibu kandung dari salah satu korban yang menghubungi Suster Eustochia, kordinator Truk-F.

NN meminta bantuan pihak Truk-F untuk melakukan pendampingan anaknya yang bekerja di salah satu Pub di Maumere. Selain menghubungi Truk-F, NN juga menghubungi Polda NTT, pada tanggal
14 Juni 2021.

Selanjutnya Polda NTT melakukan razia ke beberapa tempat hiburan malam di Kota Maumere menyelamatkan tujuh belas anak di bawah umur.

Pada tanggal 15 Juni 2021 pukul 21.00 Wita, tim Subdit IV Renakta Ditreskrimum Polda NTT yang dipimpin oleh Iptu Fernando Oktober S, menyerahkan 17 anak kepada Suster Eustochia SSpS, di Shelter Truk-F untuk didampingi.

Pihak Kementerian PPPA RI diwakili oleh Asdep Perlindungan Anak, atas nama Robert Sitinjak sama sekali tidak berpihak pada kepentingan korban dan malah membujuk korban untuk diberangkatkan ke Kupang. Mengabaikan proses hukum, dan melanggar kehendak dari anak-anak selaku korban. Anak-anak menyatakan sikap menolak terhadap kehendak Robert Sitinjak dalam pertemuan di Hotel GO dan Shelter Truk-F.

Kasus yang sama pernah terjadi di Labuan Bajo, Manggarai Barat tahun 2019 dan kasus-kasus lain di NTT, tetapi proses hukum tidak berjalan.

Proses hukum dałam kasus ini secara prosedur dan substansi belum memenuhi rasa keadilan korban dengan alasan; Pemeriksaan korban dan saksi tidak didampingi. Kasus dugaan eksploitasi 17 anak, tidak ditetapkan sebagai pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang.

Pemaksaan kehendak oleh Polda NTT dan para pihak agar para korban diperiksa di Kupang bertentangan dengan keinginan dari para korban yang menolak diperiksa di Kupang.

Pelaku dan jaringannya sampai saat ini masih dibiarkan bebas padahal Polda NTT sudah melakukan gelar perkara pada tanggal 21 Juni 2021.

Penanganan terhadap saksi dan/atau korban oleh Para Pihak Kepolisian, Kementerian PPPA, Kementerian Sosial, DP2KBP3A Kabupaten Sikka, Dinas Sosial Kabupaten Sikka, Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Sikka tidak dikoordinasikan dengan Truk-F yang sedang dampingi ke-17 anak tersebut.

Truk-F menduga ada konspirasi antara para pihak terkait dalam penanganan korban. Bahwa kasus dugaan eksploitasi anak adalah kejahatan yang terorganisir dan bentuk perbudakan yang bertentangan dengan HAM.

Untu itu Truk-F meminta Presiden agar memerintahkan Kapolri untuk mengambil alih proses hukum atas kasus eksploitasi ke-17 anak di bawah umur asal Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bandung, Kabupaten Karawang dan Kabupaten Subang di Provinsi Jawa Barat yang ada di Maumere.

Proses penangan kasus ini oleh pihak terkait tetap menghargai hak-hak saksi dan korban sebagaimana diatur dalam pasal 5 ayat (l) UU Nomor 31 Tahun 2014 atas UU No 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban, dan hak saksi dan/atau korban yang diatur dalam UU Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Khusus dalam kasus ini menyangkut hak anak saksi dan anak korban dalam UU Nomor I  tahun 2012 tentang Sistem peradilan pidana anak.

Surat itu ditandatangani oleh Suster Eusthochia selaku koordinator Truk-F, Pater Doktor Otto Gusti, Pater Doktor Hubert Thomas serta beberapa suster dan pastor lainnya yang tergabung dalam Truk-F.(Yan/ol)

Leave a Comment