Difabel NTT Rawan Pelecehan Seksual, Diskriminasi, Jauh dari Kesetaraan Hak

Putra Bali Mula

Kaum difabel NTT sering menjadi target kasus pelecehan seksual dan diskriminasi yang dinilai sangat merendahkan martabat dan merugikan kaum difabel.

Disabilitas dan difabel merupakan istilah yang menggambarkan keterbatasan seseorang untuk melakukan aktivitas tertentu seperti keterbatasan sensorik, fisik maupun mental.

Imanuel Nuban selaku Ketua Komite Penyandang Disabilitas (KIPDA) Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) menilai pelecehan terhadap kaum difabel di kabupaten itu sudah sangat memprihatinkan.

Hal tersebut disampaikannya dalam forum diskusi dengar pendapat persiapan penyusunan Ranperda disabilitas Provinsi NTT secara virtual, Jumat (16/7). Forum ini dipimpin Staf Khusus Gubernur NTT Bidang Disabilitas, Dinna Novista Noach.

Nuban menilai berbagai kasus penanganan tidak tuntas ke pidana umum dan pelecehan terhadap kaum perempuan penyandang disabilitas tidak inklusif terselesaikan.

“Sudah darurat,” kata dia.

Masyarakat juga tidak belajar menghargai disabilitas. Kondisi ini membuat disabilitas TTS melawan stigma buruk bahkan keluarga sendiri menolak atau tidak mengakui anggota keluarga yang difabel. Ada kasus anggota keluarga yang difabel dianggap penyakit dan tidak memiliki dokumen legal identitas diri.

Pemenuhan hak kerja disabilitas seperti dalam tes Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) adalah syaratnya keterangan disabilitas dari rumah sakit.

Sementara rumah sakit tidak melayani karena tidak paham soal prosedur ini dan diarahkan lagi ke Dinas Sosial NTT yang mana lagi dinilai sebagai penyakit untuk ke rumah sakit. Hanya satu puskesmas yang dapat melayani ini dan ada di Kota Kupang yaitu Puskesmas Oebobo.

Ambrosius Dan, Forum Belarasa Difabel Nian Sikka (FORSADIKA) menyebutkan ada sekitar 6 ribuan penyandang disabilitas di Sikka dan hal serupa sering dialami.

Garamin NTT dalam forum itu juga menyebut belum semua OPD bekerjasama dengan organisasi difabel. Kaum difabel juga tidak memiliki kepastian dan pendampingan hukum, tidak mendapatkan warisan bahkan pendampingan difabel untuk membangun rumah tangga juga tidak terlayani.

Tidak semua difabel dapat mengenyam pendidikan, transportasi yang tidak ramah difabel, pendidikan inklusif bagi masyarakat untuk ini juga rendah, stigmatisasi keluarga masyarakat juga buruk terhadap difabel, sarana prasarana ramah untuk difabel minim, terlebih banyak yang tidak terdata baik untuk indentitas diri seperti KTP dan akta. Soe, Kota Kupang termasuk Sikka masih terdapat semua hal ini.

Untuk pendidikan, dalam survei yang dilakukan Garamin NTT, dari 156 penyandang disabilitas di TTS diketahui 7 orang yang tamat SMP, 5 yang tamat SMA, 45 persen tidak sekolah dan 33 persen difabel yang tamat SD. (bev/ol)

Leave a Comment