Dinas PUPR NTT Usul Rp 128 Miliar ke Pusat

Plafon Gedung Sasando kantor Gubernur NTT yang terkena dampak Badai Seroja belum diperbaiki. Gedung Sasando menjadi salah satu gedung perkantoran yang diusulkan ke Pemerintah Pusat untuk diperbaiki. Foto diabadikan beberapa waktu lalu. Foto: Nahor Fatbanu/VN
Plafon Gedung Sasando kantor Gubernur NTT yang terkena dampak Badai Seroja belum diperbaiki. Gedung Sasando menjadi salah satu gedung perkantoran yang diusulkan ke Pemerintah Pusat untuk diperbaiki. Foto diabadikan beberapa waktu lalu. Foto: Nahor Fatbanu/VN

Kekson Salukh

Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi NTT telah mengusulkan kepada Pemerintah Pusat untuk melakukan perbaikan infrastruktur jalan dan jembatan, irigasi, embung dan daerah aliran sungai serta bangunan perkantoran di lingkup provinsi NTT yang rusak akibat bencana badai Siklon Tropis Seroja.

Kepala Dinas PUPR NTT Maksi Nenabu yang ditemui VN, akhir pekan kemarin mengatakan, jumlah infrastruktur sumber daya air dan irigasi rusak mencapai 20 unit yang terdiri dari daerah irigasi 12 unit, daerah aliran sungai 7 unit, dan pengaman pantai 1 unit dengan total anggaran mencapai Rp 65,856,100,000.

Maksi menjelaskan, jumlah infrastruktur jalan sebanyak 19 ruas, dan 15 jembatan dengan total anggaran sebesar Rp 34,550,000,000. Sementara bangunan perkantoran lingkup provinsi NTT, kata Maksi, ada lima gedung yaitu kantor Gubernur NTT di Jalan El Tari, Kantor Gubernur di Jalan Basuki Rahmat, Monumen Garuda Pancasila, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM), dan Gedung UPTD Museum, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTT.

“Total anggaran uang diusulkan untuk lima gedung rusak akibat bencana badai siklon tropis Seroja 4 April lalu sebesar Rp 27,620,608,180, ” ujarnya.

Ia menambahkan, total dana yang diusulkan untuk perbaikan jalan, jembatan, irigasi, embung, daerah aliran sungai, dan bangunan perkantoran lingkup provinsi NTT Rp 128,026,708,180.

Sebelumnya Anggota Komisi V DPRD NTT Ana Waha Kolin meminta pemerintah untuk secara serius dalam melakukan pendataan infrastruktur publik yang rusak akibat badai siklon tropis Seroja sehingga pemerintah pusat mudah melakukan intervensi.

Menurut Ana, pemerintah provinsi NTT melalui Dinas PUPR harus melakukan pendataan secara baik, yakni by name by address.

“Tentunya ini kesempatan baik bagi pemerintah Provinsi NTT untuk memberikan data sebaik mungkin kepada Pemerintah Pusat supaya bisa ditanggulangi secara cepat dan tepat,” pintanya. (mg-10/C-1)

 

Usulan Dinas PUPR ke Pemerintah Pusat:

——————————————————————–
No. Infrastruktur yang Rusak Jumlah Total Anggaran
——————————————————————–

1. Sumber daya air dan irigasi 20 unit Rp 65.856.100.000

2. Jalan 19 ruas Rp 34.550.000.000

3. Gedung Perkantoran 5 unit Rp 27.620.608.180

——————————————————————–
Total: Rp 128.026.708.180
——————————————————————–
Sumber: Dinas PUPR NTT

Leave a Comment