DPD PDIP NTT Komit Dukung Yeskiel Loudoe

Yeskiel Loudoe Ketua DPRD Kota Kupang

Rafael L Pura

 

DEWAN Pimpinan Daerah (DPD) PDIP NTT tetap komit menyatakan dukungan tehadap Ketua DPRD Kota Kupang, Yeskiel Loudoe, yang juga Ketua PDIP Kota Kupang. Yeskiel diminta tidak serta merta mengalihkan palu pimpinan itu, hanya karena tekanan 23 anggota DPRD Kota Kupang.

Pengurus DPD PDIP NTT, yang juga anggota DPRD NTT, Viktor Mado Watun, selasa, (25/5), menyatakan tidak setuju jika palu pimpinan itu diserahkan ke Wakil Ketua, hanya karena tekanan ke 23 anggota DPRD yang melayangkan mosi. Permintaan itu tidak sesuai mekanisme yang diatur dalam tatib.

“Kami tidak setuju. Itu tidak sesuai dengan mekanisme. Mekanisme yang benar tidak begitu,” katanya.

Viktor mengatakan, mekanisme yang benar sesuai tatib adalah Ketua DPRD Kota wajib memimpin rapat Paripurna. Untuk itu, palu pimpinan DPRD Kota Kupang tidak bisa dialihkan, apalagi sedang terjadi permasalahan seperti saat ini.

Viktor menyebutkan, mosi tidak percaya yang dilayangkan 23 anggota DPRD itu tidak baik. Mereka tidak punya basis argumentasi yang kuat. Sehingga kemudian terkesan, seolah-olah selama satu tahun ini, DPRD Kota tidak berbuat apa-apa kepada rakyat.

“Teman-teman yang mengajukan mosi dengan poin-poinnya itu, kalau kita baca, juga tidak bagus, seolah-olah DPRD selama satu tahun ini, tidak bekerja  untuk rakyat kota. Itu kan salah,” katanya.

Viktor mengatakan, ke 23 anggota DPRD Kota Kupang tidak bisa menekan ketua DPRD untuk mengalihkan palu pimpinan. Selain tidak sesuai mekanisme, juga terkesan adanya pencaplokan.

Lebih jauh Viktor mengatakan, penyerahan palu pimpinan, sebenarnya bisa dilakukan, namun harus ada koordinasi terlebih dahulu antara ketiga pimpinan dewan secara internal. Ketiga pimpinan harus terlebih dahulu bersepakat.

Viktor menilai, ruang komunikasi antara pimpinan yang tidak dibangun selama permasalahan itu. Untuk itu, ke 23 anggota dewan Kota Kupang, tidak serta merta menekan ketua DPRD Kota mengalihkan palu pimpinan tanpa memberikan ruang kepada tiga pimpinan untuk berkomunikasi.

“Ini kan terkesan dicaplok. Jadi tidak bisa begitu lah. Apalagi ini sedang bermasalah. Ketua DPRD punya kapasitas. Bagaimana mereka menuntut diserahkan ke wakil? Tidak bisa begitu. Kalau mekanismenya mereka tiga bersepakat dan salah satu Wakil ketua pimpin, ok. Tapi harus ada ruang komunikasi. Jadi tidak serta merta mereka tuntut lalu dia (Yeskiel) alihkan. Tidak bisa. Itu kalau saya ketua pun, saya tidak mau,” katanya.

Dengan pertimbangan kondisi seperti ini, kata Viktor, rapat mesti harus dipimpin ketua. Sehingga legalitas dan aura kepemimpinan ketua DPRD itu tetap ada. Apalagi selama ini mereka sudah berjalan bersama ketua sesuai tatib. Kalau kemudian tiba-tiba minta dialihkan, harus punya argumentasi yang jelas.

 

Turunkan Tensi

 

Di sisi lain Viktor Mado Watun meminta Yeskiel menurunkan tensi dan membangun komunikasi dengan fraksi-fraksi di dewan Kota agar sidang itu segera dilanjutkan.

“Dia (Yeskiel) harus agak turun tensi sedikit. Lalu bagaimana teman teman fraksi PDIP di Dewan Kota melakukan komunikasi politik dengan teman-teman fraksi lainnya di kota yang melayangkan mosi. Kalau ini bisa dilakukan, masalah ini segera redah,” katanya.

Tindakan ini, sebut Viktor, butuh sikap gentleman Yeskiel membuka ruang komunikasi dan memberikan kesempatan kepada fraksi PDIP di Dewan Kota dan membangun koordinasi dengan fraksi lainnya di Kota Kupang.

 

Dewan Kota Memanas

 

Internal DPRD  Kota Kupang terus memanas. Sebelumnya Lima fraksi menyatakan mosi tidak percaya kepada Ketua DPRD Kota Kupang, Yeskiel Loudoe. Sejumlah alasan mendasarinya, dimulai dari masalah administrasi, selalu menghalangi aspirasi anggota Dewan, sampai pada ketidakmampuan memimpin lembaga legislatif.

Api perselisihan itu mulai membara, ketika lima fraksi itu tidak menghadiri rapat paripurna dengan agenda penyampaian tanggapan fraksi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota (LKPj) Tahun 2020, sehingga dinyatakan quorum. Alasannya tidak diberikan surat undangan, sebelum meluas ke alasan lainnya yang kemudian dituangkan lewat pernyataan sikap.

Api perselisihan itu memuncak, jumat (30/4) malam silam, lima fraksi menggelar konfrensi Pers, menyatakan mosi tidak percaya kepada Ketua DPRD Kota Kupang, Yesqiel Loudoe. Lima fraksi itu, antara lain, fraksi Gerindra, Fraksi PKB, Fraksi Gabungan PAN/Perindo, dan Fraksi Gabungan Hanura/PSI dan Partai Berkarya

Ada 23 anggota DPRD dari Lima fraksi itu, dan mereka kembali menggelar Jumpa pers meminta Yeskiel Loudoe legowo dan menyerahkan palu pimpinan ke wakil ketua. Ke 23 anggota itu, menyatakan siap kembali bersidang asalkan tidak dipimpin Ketua Dewan, Yeskiel Loudoe.

Kini tiga pimpinan DPRD Kota Kupang tengah menjalin komunikasi menyelesaikan permasalahan itu. (Yan/ol)

Leave a Comment