Dukung Pariwisata di Lembata, Polemik Bandara Wunopito segera Diatasi

Warga Kabupaten Lembata siap menjaga keamanan dan ketertiban demi pemulihan ekonomi di wilayah tersebut.Dok.istimewa

Yes Bale

 

KABUPATEN Lembata adalah salah satu nama dari gugus kepulauan di Kabupaten Flores Timur yang sudah bermasyarakat sejak tahun 1965. Tetapi sebelum dikenal dengan nama Lembata, dahulu pada masa pemerintahan Hindia Belanda sampai kini dikenal dalam peta Indonesia dengan nama “Pulau Lomblen”.

Pada tanggal 24 Juni 1967 dilaksanakan Musyawarah Kerja Luar Biasa Panitia Pembentukan Kabupaten Lembata yang diselenggarakan di Lewoleba yang akhirnya mengukuhkan nama Lembata.
Pengukuhan nama “Lembata” ini berdasarkan sejarah asal masyarakatnya dari pulau “Lepanbatan” sehingga mulai 01 Juli 1967 sebutan untuk penduduk yang semula “Orang Lomblen” berubah menjadi “Orang Lembata.

Lembata adalah suatu pulau gugusan kepulauan Solor yang terletak di selang Kabupaten Flores Timur dan Kabupaten Alor dengan batas-batas wilayah yakni Utara berbatasan dengan Laut Flores, Selatan berbatasan dengan Laut Sawu, Barat berbatasan dengan Selat Boleng dan Selat Lamakera dan Timur berbatasan dengan Selat Alor.

Transportasi darat yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan kota-kota kecamatan di Kabupaten Lembata adalah transportasi laut selain, rute fery Kupang- Lewoleba (setiap hari Senin), motor laut, rute Larantuka-Lewoleba (setiap hari pergi-pulang), ada juga transportasi udara.

Keunikan dari Kabupaten Lembata yakni banyak terdapat tempat-tempat wisata yang perlu dikunjungi, misalnya, Pulau Pasir Putih Awelolong, Gua Maria Lewoleba, Pantai Rekreasi Pasir Putih Waijarang, Sumber Cairan Panas Sabu Tobo, Sumber Gas Alam Karun Watuwawer, Pantai Rekreasi Tanah Treket.

Selain itu ada, kegiatan Tradisional Penangkapan Ikan Paus di Desa Lamalera, Rumah Norma budaya dan Ritus Pesta Kacang Jontona, Pantai Pasir Putih Mingar, Pantai Lewolein, Air Terjun Atawuwur dan Pantai Pasir Putih Bean.

Jaga Kamtibmas

Guna menunjang kemampuan perekonomian wilayah salah satu yang menjadi daya tarik di Kabupaten Lembata adalah pariwisata. namun dari sisi transportasi, Kabupaten Lembata mengalami kendala pada sektor penerbangan yang mana bandara Wunopito sesungguhnya masih dalam proses pengembangan.

Salah satu persoalan yang menjadi hambatan pada proses pengembangan bandara yakni proses ganti rugi tanah yang dituntut oleh masayarakat di bagian sebelah timur dan sebelah barat Bandara Wunopito. Pemilik lahan sebelah Timur Bandara Wunopito mempertanyakan hak atas ganti rugi dan pembebasan lahan perluasan areal bandara yang belum juga ditepati Pemerintah Kabupaten Lembata sejak pemerintahan Bupati Andreas Duli Manuk, hingga pemerintahan Bupati Eliaser Yentji Sunur. Masalah ini sudah ada sejak sejak tahun 1984, sejak masa Pemerintahan Pembantu Bupati Anton Pattymangoe.

Pemerintah Kabupaten Lembata bakal mengkaji sesuai regulasi untuk menjawab permintaan para pemilik lahan sebelah Timur Bandara Wunopito yang sempat dipolemikan beberapa waktu lalu. Bupati Lembata, Thomas Ola mengatakan, kemarin, polemik yang terjadi terkait kepemilikan lahan di wilayah pengembangan Bandara Wunopito harus segera diatasi.

“Tugas pemerintah adalah mencari solusi dari setiap persoalan dan berusaha menyelesaikan. Pemerintah tidak boleh membiarkan masyarakat terus hidup dengan sejumlah persoalan,” ungkap Thomas Ola ketika berdialog bersama para pemilik lahan di wilayah Timur Bandara Wunopito.

Thomas Ola pun kembali menegaskan, Pemerintah bakal mengkaji dan mencari solusi sesuai regulasi untuk menjawab permintaan para pemilik lahan sebelah Timur Bandara Wunopito.

“Tidak bisa memaksa pemerintah harus menjawabnya di akhir masa jabatan, karena semua harus sejalan dengan koridor hukum. Jika regulasinya menunjang, otoritas pemerintah juga akan menjawabnya agar masalah ini tidak terkatung lagi,” tegas Thomas Ola.

Dukung Pemerintah

Salah satu pemilik lahan Linus Lawang, menjelaskan, almarhum Bupati Eliaser Yentji Sunur pernah berjanji mengakomodir permintaan pihak pemilik lahan bandara paling lambat sebelum berakhir masa jabatan di tahun 2022.

“Karena dulu pemerintah berjanji untuk menyelesaikan masalah ini agar clear tapi sampai sekarang belum ada hasil,” katanya.

Disinggung juga terkait dengan ekonomi pariwisata, Linus mengatakan, akan tetap menudukung pemerintah. Linus juga mengajak seluruh komponen agar menjaga kondusifitas kamtibmas di tengah pandemi covid-19 untuk mendukung pemerintah dalam pengembangan infrastruktur pendukung pariwisata di Kabupaten Lembata.

“Saya juga mengimbau kepada semua generasi muda dalam menyurakan permasalahan agar menghindari aksi brutal, mari bersama-sama menjaga situasi kamtibmas yang damai, mari kita sama sama bersilaturahmi dengan pemerintah untuk menghasilkan keputusan bersama, sehingga menjadikan Lembata tetap damai sekarang dan selamanya,” pungkas Linus. (R-2/yan/ol)

Leave a Comment