Editorial : Bijak Merespons Kekecewaan Warga Bonle’u

Ilustrasi

KECEWA terhadap Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), warga Desa Bonle’u menutup mata air yang selama ini dipakai untuk mensuplai kebutuhan air bersih di Soe, ibukota Kabupaten TTS. Warga desa kecewa karena bertahun-tahun usulan pembangunan jalan raya menuju desa mereka tak dipenuhi.

Apa yang dilakukan warga desa itu ditanggapi dengan langkah hukum oleh pemerintah. Melalui PDAM Soe, Pemkab TTS mempolisikan warganya dengan tuduhan merusak jaringan pipa air bersih.

Pemkab TTS mestinya bijak merespons kekecewaan warga Desa Bonle’u. Mengunakan mekanisme hukum untuk “melawan” rakyat sendiri bukanlah alternatif bijak dalam kasus ini. Pembangunan jalan raya yang menjadi substansi tuntutan rakyat adalah hak dasariah mereka sebagai rakyat.

Jika Pemkab TTS mengacu pada prinsip negara hukum sehingga memilih menggunakan jalur hukum menyikapi tuntutan warga Bonle’u, maka ada juga asas hukum ultimum remedium. Asas ini mengajarkan bahwa jalur hukum pidana merupakan pilihan terakhir.

Fakta sejarah sudah banyak berkisah tentang pemerintah yang bersikap dan bertindak intimidatif terhadap rakyat yang ngotot menuntut hak-haknya.

Apa yang dituntut warga Bonle’u itu hakikatnya adalah pembangunan yang berkeadilan sesuai Sila Kelima Pancasila. Distribusi pembangunan kerap melabrak amanat Pancasila ini.

Jalan raya di kantong-kantong pendukung kepala daerah dan wakilnya mulus beraspal, sementara di wilayah yang tidak mendukung dibiarkan apa adanya.

Musrenbang pun hanyalah mekanisme administratif, sekadar bukti bahwa pembangunan berdasarkan aspirasi masyarakat. Kenyataannya tidak demikian. Terlalu banyak kisah usulan demi usulan masyarakat desa yang hanya tercatat dalam dokumen musrenbang tapi tak pernah direalisasikan.

Demokrasi pembangunan yang antara lain dicirikan melalui forum musrenbang itu sering dikangkangi oleh pemerintah sendiri. Musrenbang hanya dipakai sebagai forum untuk melegitimasi agenda sepihak pemerintah sehingga usulan demi usulan pembangunan dari masyarakat tak pernah lolos masuk APBD.

Kasus Bonle’u mestinya juga dicermati dari aspek ini sehingga Pemkab lebih bijak meresponsnya. Menggunakan jalur hukum memang tidak salah tapi tidak menyelesaikan substansi masalah. Kecuali kalau memang mau buta dan tuli terhadap kondisi riil rakyat.

Leave a Comment