Fraksi Golkar-Demokrat Pertanyakan Pemberhentian dan Perekrutan THL

Suasana rapat paripurna DPRD Nagekeo, Provinsi NTT, Kamis (8/7) yang digelar secara virtual.

Bernard Sapu

 

Fraksi Golkar-Demokrat Pertanyakan Pemberhentian Tenaga Harian Lepas (THL) yang dilakukan Bupati Nagekeo, Provinsi NTT.

Hal itu disampaikan Ketua Fraksi Golkar-Demokrat DPRD Nagekeo, Antonius Moti dalam rapat pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap pengantar nota keuangan atas Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 yang dilaksanakan secara virtual melalui zoom di ruang rapat paripurna DPRD Nagekeo, yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD, Marselinus F. Ajo Bupu didampingi Wakil Ketua Kristianus Dua Wea, Kamis (8/7).

Antonius Moti saat membaca pemandangan umum fraksi Golkar-Demokrat memberikan beberapa catatan kritis kepada Pemerintah Daerah Nagekeo, salah satunya tentang kebijakan Bupati Nagekeo yang memberhentikan para Tenaga Harian Lepas (THL) di tahun 2019 lalu, yang dimana para THL yang berjumlah 1.046 orang tersebut telah disepakati secara bersama oleh pemimpin sebelumnya bersama lembaga DPRD Nagekeo, namun di berhentikan secara sepihak oleh Bupati Nagekeo, dan kini Bupati Nagekeo kembali melakukan perekrutan para THL secara diam-diam tanpa diketahui oleh lembaga DPRD.

Antonius Moti menyampaikan, dalam APBD Tahun 2019 lalu lembaga DPRD Nagekeo telah menyetujui anggaran untuk membiayai para THL yang berjumlah kurang lebih 1.046 orang. Akan tetapi dalam perjalanan waktu, Bupati Nagekeo tidak melakukan perpanjangan kontrak bagi para THL dengan alasan penghematan anggaran.

“Pada kondisi riilnya, Bupati Nagekeo secara diam-diam melakukan perekrutan kembali tenaga Non PNS sejak 2019, 2020 bahkan hingga 2021 pada beberapa OPD yang berada dilingkup Pemda Nagekeo. Sementara yang disetujui pihak DPRD hanya tenaga pramu saji, sopir, pramu kebersihan, tenaga keamanan pada Dinas Kesehatan, Puskesmas, RSD Aeramo dan Dinas Pertanian,”ungkapnya.

Menjadi pertanyaan dari Fraksi Golkar-Demokrat, kata Antonius Moti penerimaan yang dilakukan secara diam-diam atau pun secara sembunyi-sembunyi oleh Bupati Nagekeo ini, secara regulasi apakah di benarkan?. Apakah kebijakan Bupati tidak boleh diketahui oleh lembaga DPRD, begitu juga sebaliknya.

Antonius Moti menambahkan, sepengetahuan fraksi hal ini tidak pernah dibahas dalam lembaga DPRD. Untuk itu fraksi meminta penjelasan serta data jumlah tenaga Non PNS yang ada di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

“”Fraksi Golkar-Demokrat menganggap Lembaga DPRD Nagekeo saat ini sudah dibohongi oleh Pemda Nagekeo,”tegasnya.

Sementara itu hasil pantauan VN, rapat virtual tersebut diikuti Bupati Nagekeo, dr. Johanes Don Bosco Do, Wakil Bupati Marianus Waja, Sekretaris Daerah Kabupaten Nagekeo, Lukas Mere, para Asisten Setda serta para pimpinan OPD dilingkup Pemda Nagekeo. (Yan/ol)

Leave a Comment