Gubernur NTT: Pemprov Tidak Bodoh Saat Kemendagri Sebut Minta Penuhi Modal Inti Bank NTT

Putra Bali Mula

Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat kepada perwakilan Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) yakni Direktur BUMD, BLUD dan Barang Milik Daerah Budi Santosa menegaskan bupati dan wali kota di NTT paham benar juga tidak bodoh, soal pemenuhan pemenuhan modal inti Bank NTT.

Viktor menekankan para pemimpin daerah di bawah kepemimpinannya yang merupakan pemegang saham di bank pembangunan daerah (BPD) tersebut paham caranya agar modal inti Bank NTT mencapai Rp 3 triliun.

“Kami bukan bodoh lalu harus belajar dari daerah lain di luar. Tinggal Rp 1 triliun itu anggap saja sudah selesai. Saya datang ke acara ini karena yang utama itu soal digitalisasi dan penandatanganan kesepakatan ekosistem pembiayaan sektor pertanian. Soal modal inti saya anggap sudah beres,” ketusnya.

Hal tersebut disampaikan Viktor di Aula Rumah Jabatan Gubernur NTT, Jumat (19/11) terkait diskusi pemenuhan modal inti BPD sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 12/POJK.03/2020 tentang konsolidasi bank umum.

Kegiatan tersebut juga diikuti dengan pengukuhan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2D2) kabupaten/kota seluruh NTT serta penandatanganan kesepakatan bersama ekosistem pembiayaan sektor pertanian.

Viktor menyebut dalam dua tahun Bank NTT dapat mencapai penyertaan modal Rp 1 triliun lebih untuk memenuhi modal inti minimum Rp 3 triliun sebagaimana ditetapkan dalam aturan POJK tersebut.

Posisi modal inti Bank NTT hingga saat ini telah mencapai Rp 1,98 triliun dan beberapa daerah akan melakukan penyertaan modal lagi. Modal inti Rp 3 triliun itu perlu dipenuhi hingga 2024.

Menurutnya, BPD NTT akan memenuhi hal tersebut dalam kurun waktu dua tahun ke depan dan tidak akan turun menjadi Bank Perkreditan Rakyat (BPR) sebagai konsekuensinya.

“Saya percaya bupati dan wali kota saya pintar. Kita di NTT tidak bodoh,” katanya lagi.

Viktor bahkan melanggar agenda diskusi panel terkait strategi pemenuhan modal inti Bank NTT hari itu sehingga langsung dialihkan ke acara penyerahan plakat oleh Bank NTT.

Budi Santosa sebelumnya menyebut mestinya di bawah kendali seorang gubernur bisa tercapai sisa Rp 1 triliun dan pemerintah daerah harus mendukung.

Budi mengaku pusing dengan 1.097 BUMD yang perlu diurus namun 80 persen pemberi deviden adalah dari sektor perbankan. Namun, begitu terkait POJK yang memenuhi modal inti Rp 1 -3 triliun baru 13 BPD dari 20-an BPD di Indonesia.

Ia ingin pemerintah daerah sebagai pemegang saham memiliki rasa memiliki lebih tinggi terhadap Bank NTT.

“Perhatian kepala daerah harus lebih lagi, masih kurang semangat, masih kurang paham,” kata dia.

Ia menyebut setoran deviden BPD NTT masih besar dan perlu dukungan. Ia mengajak NTT dapat belajar dari Yogyakarta yang membuat Perda khusus soal penyertaan modal ke BPD mereka.

“Strategi seperti itu yang perlu. Ini bukan maksud menggurui,” kata Budi.

Roberto Akyuwen selaku Analis Eksekutif Senior Koordinator Pengawas Perbankan Wilayah Timur dari OJK Pusat juga hadir pada kesempatan itu.

Ia menyebut rendahnya literasi dan disrupsi digitalisasi juga menjadi tantangan transformasi digital dan ini adalah tuntutan dalam layanan publik.

Menurutnya, perbankan harus memprioritaskan digitalisasi agar dapat melakukan tranformasi ke layanan yang lebih cepat dalam pelayanan. Hal ini juga diatur dalam POJK tersebut dalam penguatan struktur, ketahanan, daya saing juga sebagai upaya menjaga stabilitas keuangan nasional dan kompetitif dalam lingkup global.

Penguatan permodalan dilakukan agar bank mudah berinovasi dan butuh dukungan pemegang saham sehingga mencapai digitalisasi pelayanan perbankan.

“Ini juga berdampak balik pada kontribusi pendapatan daerah yang mana BPD milik daerah,” kata dia. (bev/ol)

Leave a Comment