Gubernur VBL: 50 Persen Dana Desa Untuk Pendidikan

Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat (tengah) didampingi Sekda NTT Ben Polo Maing (kiri) dan Kadis PMD Viktor Manek menghadiri rapat virtual terkait Percepatan Pemanfaatan Dana Desa bersama para bupati, Selasa (13/7) dari ruang rapatnya. Foto: Nahor Fatbanu/VN
Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat (tengah) didampingi Sekda NTT Ben Polo Maing (kiri) dan Kadis PMD Viktor Manek menghadiri rapat virtual terkait Percepatan Pemanfaatan Dana Desa bersama para bupati, Selasa (13/7) dari ruang rapatnya. Foto: Nahor Fatbanu/VN

Kekson Salukh

Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat (VBL) minta 50 persen dana desa yang dialokasikan setiap tahun harus digunakan untuk pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) melalui bidang pendidikan.

Gubernur menyampaikannya saat menghadiri rapat Percepatan Pemanfaatan Dana Desa bersama para bupati se-NTT, Selasa (13/7) secara virtual dari ruang rapatnya.

Ia menilai penggunaan dana desa di NTT selama ini belum tepat sesuai kebutuhan masyarakat dan potensi yang ada di desa, sehingga ia telah menyampaikan kepada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) agar dana desa 50 persen itu digunakan untuk pembangunan SDM masyarakat.

Dari 50 persen dana desa itu digunakan untuk membiayai sekolah anak-anak desa di Pulau Jawa atau di Luar Negeri supaya nanti selesai pendidikan mereka kembali untuk membangun desa dengan segala potensi yang ada.

“Penggunaan dana desa selama ini saya lihat belum tepat sesuai kebutuhan dan potensi yang ada di desa. Saya sudah bicara sama pak Menteri untuk kita fokus 50 persen fokus pada pembangunan SDM lewat pendidikan,” katanya.

Gubernur menuturkan, pemerintah saat ini sedang fokus pada pelayanan digitalisasi di seluruh sektor sehingga tidak mungkin di desa-desa tidak memiliki orang-orang yang kuat dan paham tentang dunia digitalisasi sehingga dana desa 50 persen harus dipakai untuk pembangunan SDM.

“Anak-anak desa itu harus dikirim ke Pulau Jawa maupun Luar Negeri sehingga mereka belajar di sana dan pulang membangun desa. Sudah banyak negara maju yang menerapkan ini, sehingga kita harus contohi itu,” ujarnya.

Ia berharap penggunaan dana desa 50 persen untuk pendidikan harus menjadi keputusan bersama di NTT. “Saya berharap evaluasi anggaran di kabupaten maka saya minta Sekda harus periksa secara baik kebijakan anggaran untuk dana desa 50 persen dipakai untuk kebutuhan SDM,” pungkasnya.

Direktur Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan pada Kementerian Kominfo, Bambang Dwi Anggono mengatakan bahwa digitalisasi sangat bermanfaat dalam pembangunan di Indonesia.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTT, Linus Lusi mengucapkan terima kasih kepada Gubernur NTT yang telah memberikan tawaran positif bagi pembangunan pendidikan NTT.

Kebijakan Gubernur Viktor merupakan bukti keberpihakan Kepala Daerah dalam pembangunan SDM masyarakat desa. Karena, melalui kebijakan itu maka laju pembangunan pendidikan di NTT akan berjalan dengan baik.

“Inilah style keberpihakan kepala daerah terhadap pembangunan SDM dimulai dari desa. Jumlah desa kita di NTT sebanyak 3.026. Setiap kecamatan ada sekolah dari berbagai jenjang. Saya sebagai kepala dinas menilai petunjuk pelaksanaan (Juklak) dan petunjuk teknis (Juknis) dana desa jika direvisi dengan konsep tersebut, maka Provinsi NTT pasti laju di sektor pendidikan dengan sumber dana tersebut,” tandasnya.

Menurut Linus, program satu desa 20 sarjana pasti terwujud jika penggunaan dana desa 50 persen untuk pendidikan sesuai konsep Gubernur NTT.

Secara teknis, kata Linus, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTT akan menugaskan para Kepala SMA/SMK se-NTT untuk terlibat aktif dalam pembangunan yang dilakukan oleh desa dan masyarakat.

“Kami mengucapkan terima kasih banyak atas perjuangan bapa Gubernur NTT. Kami segera konsolidasi dengan para Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota se-NTT melalui zoom meeting,” pungkasnya. (mg-10/ari)

Leave a Comment