Gubernur VBL Minta Dukungan Mendagri Soal Pinjaman Daerah

Gubernur NTT. Viktor Bungtilu Laiskodat saat memberikan sambutan dalam peresmian Kantor Inspektorat NTT. Foto; Kekson/VN
Gubernur NTT. Viktor Bungtilu Laiskodat saat memberikan sambutan dalam peresmian Kantor Inspektorat NTT. Foto; Kekson/VN

Kekson Salukh

Tidak ada daerah di Indonesia yang bangkrut karena pinjaman daerah. Persyaratan-persyaratan pinjaman dirancang dengan tahapan proses yang ketat.

“Pinjaman daerah itu setujunya DPRD bersama Pemprov (Pemda). Setelah itu tidak cukup, dia akan menuju kepada persetujuan Mendagri dan Menteri Keuangan. Setelah mereka setuju barulah pinjaman itu diproses,” sebut Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat (VBL) dalam sambutannya pada kegiatan peresmian gedung Kantor Inspektorat Provinsi NTT, kemarin.

Menurutnya, dengan tahapan proses tersebut (DPRD-Pemda-Mendagri-Menkeu) memberi arti bahwa semua pihak yang terlibat kesepakatan dalam perjanjian sesuai yang diamanatkan dalam Pasal 1338 KUH Perdata.

“Jadi tidak ada daerah yang bangkrut karena pinjaman, selama dalam kontrol Pemerintah Pusat dan bagaimana kreditnya,” tegas Gubernur.

Ia menilai pinjaman daerah merupakan desain baru Pemerintah Pusat untuk mendorong percepatan pembangunan sehingga pemerintah dan masyarakat harus mampu mendesain inovasi-inovasi untuk mengejar ketertinggalan.

Minta Dukungan
Sementara itu, dalam sambutannya ketika menerima Kunjungan Kerja Mendagri Tito Karnavian dan rombongan, Gubernur VBL juga sempat menyinggung betapa pentingnya pinjaman daerah bagi NTT.

Bagi VBL, kondisi Provinsi NTT yang masih tergolong miskin sangat membutuhkan langkah-langkah inovatif untuk membawa rakyat menuju kesejahteraan.

“Daerah-daerah miskin seperti NTT tidak mungkin mampu membiayai pembangunan infrastruktur yang cepat melalui APBD.

Sehingga salah satu langkah yaitu dengan pinjaman daerah,” kata Gubernur.

Gubernur juga mengatakan, aset-aset tanah dan lahan di NTT sangat luas namun tidak bisa dijadikan jaminan (agunan) pinjaman. Harus melalui pihak ketiga (swasta).

“Pak Mendagri, bantu kami agar ke depan kami bisa mendapatkan pinjaman dengan agunan adalah aset-aset kami. Daerah-daerah miskin seperti NTT perlu ada langkah-langkah khusus karena kalau tidak, sampai akhir zaman NTT akan tetap menjadi daerah miskin,” pungkas VBL.

Menyikapi itu, Mendagri Tito Karnavian menyatakan siap mendukung rencana pinjaman daerah yang akan dilakukan Gubernur VBL.

“Pada prinsipnya saya mendukung pak Viky. Soal teknisnya seperti apa, itu diatur Dirjen Bina Keuangan Daerah, Mochamad Ardian Novrianto yang berurusan soal review anggaran daerah, pinjaman daerah, dan review anggaran dan controling anggaran daerah,” katanya.

Untuk diketahui, Pemprov NTT mengajukan pinjaman sebesar Rp 1,5 triliun dari PT SMI tahun 2021. Pinjaman dicicil selama 8 tahun dengan nilai cicilan Rp 167 miliar per tahun untuk pokok ditambah bunga. Pinjaman akan digunakan untuk infrastuktur sebesar Rp 1,003 triliun dan Rp 457 miliar untuk investasi pada sektor Pertanian, Perikanan dan Keluatan, Peternakan, dan Kehutanan. (mg-10/ari)

ALUR PROSES PENGEMBALIAN PINJAMAN PEN
(SKEMA MELALUI APBN 2020-2021)
=====================================

Jangka Waktu : Maksimal 8 (delapan) Tahun
Sistem : Bunga Menurun
Gress Period : 24 Bulan (dua tahun) atau
selama tenggat waktu penyelesaian proyek
(Selama itu hanya bayar bunga)

Pengangsuran : Dua Tahun Kemudian
(Contoh: Realisasi TA 2021, Angsuran Mulai 2023)

Bunga : 6,19% per tahun (Per Bulan 0,77%)

Eksekusi : Akan diperhitungkan langsung dengan penyaluran
DAU atau Dana Transfer Umum (DTU). PT SMI akan
meminta pemotongan DTU kepada DJPK dan bukti
pemotongan akan dikirim ke Pemda.

Catatan : Pada Tahun 2017, total nilai pinjaman daerah
adalah sebesar Rp2,74 triliun kepada 18 pemerintah
daerah. Pengembalian pinjaman, sampai sejauh ini
tidak ada masalah karena diteruskan oleh pemerintah
dan kepala daerah baru hasil pilkada.
——————————————————————-
Sumber: DJPK Kemenkeu RI – Pusdatin VN

PINJAMAN PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL (PEN) PROVINSI
(SKEMA MELALUI APBN 2020-2021)
——————————————————————————————
No Pemda Total Pinjaman Realisasi Realisasi Realisasi
(Pemprov) Triliun/Miliar) (TA 2020) (TA 2021) (TA 2022)
——————————————————————————————
1. DKI Jakarta Rp 12.693 T Rp 3.265 T Rp 9.428 T –
2. Banten Rp 4.986 T Rp 851,77 M Rp 4.134 T –
3. Jawa Barat Rp 3.911 T Rp 1.812 T Rp 2.098 T –
4. Jawa Timur Rp 507.06 M Rp 507.06 M –
5. Sumatera Selatan Rp 1.047 T Rp 539,85 M Rp 507.97 M –
6. Sumatera Utara Rp 5.600 T – Rp 5.600 T –
7. Bangka Belitung Rp 245.30 M Rp 245.30 M – –
8. Sulawesi Selatan Rp 2.500 T Rp 2.500 T – –
9. Sulawesi Utara Rp 1.055 T Rp 1.055 T – –
10. Gorontalo Rp 1.6 T Rp 33,48 M Rp 1.51 T –
11. Sulawesi Barat Rp 40 M Rp 40 M – –
12. Maluku Rp 700 M Rp 700 M – –
13. Maluku Utara Rp 750 M Rp 750 M –
14. NTT Rp 1.72 M Rp 189.7 M Rp 1.5 T –
15. Bali Rp 2.5 T – – Rp 2.5 T
——————————————————————————————
TOTAL Rp 38.53 T Rp 12.30 T Rp 26.23 T Rp 2,5 T
——————————————————————————————
Sumber: DJPK Kemenkeu RI – Pusdatin VN

PINJAMAN PEN KABUPATEN DI NTT
(SKEMA MELALUI APBN 2020-2021)
—————————————————————————–
No Pemda Total Pinjaman Realisasi Realisasi
(Kabupaten) (Triliun/Miliar) (TA 2020) (TA 2021)
—————————————————————————–
1. Sikka Rp 216.45 M – Rp 216,45 M
2. Alor Rp 150.00 M – Rp 150.00 M
3. Lembata Rp 400.00 M – Rp 400.00 M
4. Manggarai Timur Rp 150.00 M – Rp 150.00 M
—————————————————————————–
TOTAL Rp 38.53 Miliar – Rp 26.23 M
—————————————————————————–

Catatan:
Tahun 2020 : 28 Pemerintah Daerah
Total Pinjaman : Rp 19,13 Triliun
Tahun 2021 : 80 Pemda (Hingga Mei)
Total usulan : Rp 48,02 triliun
—————————————————————————–
Sumber: DJPK Kemenkeu RI – Pusdatin VN

Leave a Comment