Hakim Jatuhkan Vonis 6 Terdakwa Kasus Tanah Mabar

 

Simon Selly

 

Majelis hakim menjatuhkan vonis bersalah terhadap enam terdakwa kasus aset tanah di Manggarai Barat, Provonsi NTT, dalam sidang yang digelar

Enam terdakwa tersebut, yakni Ambrosius Syukur, Afrizal alias Unyil, Marthen Ndeo, Caitano Soares, Theresia Koro Dimu dan Andullah Nur.

Putusan tersebut disampaikan hakim ketua Wari Juniati didampingi hakim anggota Yulius Eka Setiawan dan Ibnu Kholik pada sidang Jumat (18/6), dengan agenda putusan majelis hakim terhadap keenam terdakwa.

Dalam amar putusan, majelis hakim menegaskan bahwa terdakwa Muhamad Achyar terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dengan cara melawan hukum untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi dengan merugikan keuangan negara.

Untuk itu, terdakwa divonis selama sepuluh tahun (10) dan enam (6) bulan penjara. Selain itu, terdakwa diwajibkan untuk membayar denda sebesar Rp1 milair subsider 3 bulan kurungan.

Terdakwa juga diwajibkan untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan negara senilai Rp500 juta.

Terdakwa dalam kasus dugaan tindak pidana Korupsi aset negara di Labuan Bajo Kabupaten Manggarai Barat, saat memasuki Gedung Kejati NTT, untuk menjalani pemeriksaan, beberapa waktu lalu.

Terdakwa Amrosius Syukur juga terbukti bersalah berdasarkan Undang – Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, pasal 2 ayat (1) dengan pidana penjara 7 tahun dengan denda Rp1 miliar dan subsider 3 bulan.

“Atas perbuatan terdakwa negara mengalami kerugian senilai Rp30 miliar yang mana hal tersebut, berdasarkan perjanjian jual beli DAP dan penjualan tanah yang telah bersertifikat,” jelasnya.

Untuk terdakwa Abdullah Nur, terbukti bersalah berdasarkan pasal 2 ayat (1) dengan pidana penjara 5 tahun dengan denda 750 juta dan subsider 3 bulan, atas perbuatan terdakwa negara mengalami kerugian senilai Rp30 miliar lebih, hal tersebut berdasarkan perjanjian jual beli DAP dan penjualan tanah yang telah bersertifikat.

Untuk terdakwa Caitano Soares, divonis 7 tahun penjara dengan denda senilai Rp1 miliar subsider 3 bulan, akibat perbuatan terdakwa negara mengalami kerugian mencapai Rp5 miliar berdasarkan perjanjian jual beli DAP.

Untuk terdakwa Marthen Ndeo (mantan Kepala BPN Manggarai Barat) divonis selama 11 tahun penjara dan denda sebesar Rp1 miliar subsider 3 bulan kurungan.

Majelis hakim juga mewajibkan terdakwa Marthen Ndeo, untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan negara senilai Rp 10 juta subsider 3 tahun penjara.

“Atas perbuatan terdakwa negara mengalami kerugian mencapai Rp25 miliar, berdasarkan perjanjian jual beli DAP dan penjualan tanah yang telah bersertifikat,” kata majelis Hakim.

Apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut satu bulan setelah putusan hakim berkekuatan tetap maka seluruh harta kekayaan terdakwa akan disita untuk dilelang. Apabila harta benda tidak juga mencukupi untuk menutupi uang pengganti kerugian keuangan negara maka akan ditambah dengan pidana penjara selama 3 tahun.

Untuk terdakwa Afrizal alias Unyil divonis selama 6 tahun dan 6 bulan penjara, selain itu terdakwa diwajibkan untuk membayar denda senilai Rp1 miliar subsider 3 bulan kurungan.

Majelis hakim juga mewajibkan terdakwa Afrizal alias Unyil, untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan negara sebesar Rp 370 juta. Akibat perbuatan terdakwa negara mengalami kerugian mencapai Rp3.606.000.000 berdasarkan harga penjualan tanah yang dilakukan.

Terdakwa Theresia Koro Dimu divonis selama 7 tahun dan 6 bulan penjara. Dan terdakwa diwajibkan untuk membayar denda sebesar Rp 1 miliar subsider 3 bulan kurungan.

Majelis hakim juga mewajibkan terdakwa Theresia Koro Dimu untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan negara sebesar Rp123 juta.

Menurut majelis hakim, perbuatan para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diatur dan diancam dalam pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 Undang – Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke–1 KUHPidana.

Usai membacakan putusan, ketua majelis hakim Wari Juniati mengatakan bahwa apabila terdakwa dan JPU tidak sependapat dengan putusan hakim maka diberikan kesempatan sesuai ketentuan untuk mengambil langkah hukum lainnya dengan mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi (PT) Kupang.

Menanggapi putusan majelis hakim, jaksa penuntut umum menyatakan akan menempuh upaya hukum lainnya, dan hal tersebut juga disampaikan penasehat hukum para terdakwa. (Yan/ol)

Leave a Comment