Ideologi Yang Terkorupsi

Penulis John L Hobamatan
(Pemerhati Masalah Sosial Politik)

Hampir seluruh masyarakat Indonesia masih ingat tampilnya trio politisi Partai Demokrat (Anas Urbaningrum, Andi Malarangeng, dan Angelina Sondakh) dalam iklan anti-korupsi menjelang Pemilu 2009. Hanya ada satu kata: Tidak untuk korupsi dalam bentuk apapun. Bersama SBY mereka membentuk quartet, mencitrakan Partai Demokrat sebagai partai yang anti-korupsi. Benarkah demikian?

Pencitraan adalah bentuk komunikasi politik yang mengedepankan esensi parpol sebagai organisasi artikulatif. Basis pencitraan diletakkan pada nilai, tujuan perjuangan politik, komitmen moral, dan keberpihakan pada berbagai isu sosial yang menjadi prinsip umum.
Pada sisi lain, konten atau isi pesan menyiratkan proses ideologisasi. Bahwa parpol adalah kekuatan ideologi. Berjuang untuk memberantas korupsi adalah cita-cita bangsa untuk mewujudkan kesejahteraan bersama. Bangsa yang bersih dari praktik korupsi haruslah menjadi sebuah proses yang terus mewujud, ditopang oleh karakter mental yang bersih, kerja keras dari berbagai elemen masyarakat. Olehnya setiap politisi wajib menjaga kehormatan sambil menyebarkan keteladanan sosial melalui perilaku yang layak jadi panutan.

Seberapa tinggi kesadaran para politisi kita tentang hubungan antara komunikasi verbal dalam bentuk pencitraan dan perilaku keseharian mereka dalam praktik politik? Ketika kata dan perbuatan tidak lagi sejalan maka kehancuran bangsa yang dimotori para politisi sudah terusung ke depan pintu.

Politik Transaksional
Politisi kita dan hampir semua pejabat publik, adalah orang-orang yang telah kehilangan kepekaan sosial. Bagi mereka, tidak ada pertautan antara pencitraan dan perilaku. Pencitraan bukan komitmen luhur yang membingkai tindakan. Ada pertentangan yang vulgar –siapa peduli. Yang dilakukan adalah hal sebaliknya; membentengi diri dengan berbagai cara dan alasan, agar tidak menjadi obyek kritikan.

Keterlibatan Nazaruddin – yang adalah Bendahara Umum Partai Demokrat dalam kasus megakorupsi Wisma Atlet SEA Games, terbongkarnya mafia anggaran di DPR yang mengindikasikan keterlibatan sejumlah oknum petinggi partai, Kasus Bank Century, yang “hangat-hangat tahi ayam”, Kasus PLTS di Kemenakertrans, korupsi Bansos, benur lobster, skandal hadiah Lebaran dalam kardus durian, adalah indikator keseharian mereka yang tamak.

Semua ini mengindikasikan bahwa politik pencitraan yang dilakukan partai politik adalah sebuah pembohongan publik. Sebagai organisasi artikulatif, parpol justru terlibat politik transaksional. Kasus diangkat ke permukaan, didramatisisi demi terbukanya pintu transaksi. Fungsinya sebagai organisasi atikulatif tenggelam dalam peran pragmatis sebagai mesin uang. Peran parpol tidak mencerminkan fungsi esensialnya sebagai instrumen perjuangan. Partai bukan lagi pilar demokrasi dan kekuatan ideologi tetapi lebih layak sebagai “gerombolan peserta pemilu”.

Pragmatisme politik jangka pendek ini menemui tempat tumbuh di tengah masyarakat yang pemahaman demokrasinya setingkat demokrasi yang membebaskan (freedom from) dari keterbelengguan berekspresi dan belum mencapai freedom for (mendeka untuk) mengisi alam reformasi ini dengan sebuah bentuk partisipasi yang bermakna bagi kehidupan bersama. Demokrasi kita adalah kebebasan yang tidak tumbuh dalam kesadaran esensial warga negara.

Hadirnya pers, sebagai salah satu pilar penting demokrasi yang berfungsi secara utuh dalam pencerahan, advokasi, edukasi, tidak menemui link pada elemen kemasyarakatan untuk bersinergi secara total membentuk kekuatan pengimbang. Akibatnya partai bercitra buruk, politisi korupor, pejabat publik yang tamak, tetap tidak terkoreksi. Mereka bahkan secara komunal mengembangkan arus pragmatisme dan hedonisme, yang diperetontonkan dan dikembangkan untuk membunuh daya kritis masyarakat.

Hampir pasti, masyarakat dan politisi yang mewakili mereka tidak saling mengenal, tidak memiliki pertautan apapun entah sekedar emosional ataupun ideologis. Praktek demokrasi adalah hura-hura, pembagian uang, beras, kaos oblong, dalam ritus politik komunal. Esensi sebuah evaluasi politis secara periodik, pilihan politik sambil memekarkan harapan baru, digiring ke arah visualisasi dan pesan verbal murahan, dengan mengeksploitasi secara absolut kebodohan, kemiskinan, dan kegagapan masyarakat.

 

Proses Bernegara
Pada tataran praksis, praktek kepemimpinan politik mestinya dimaknai sebagai sebuah proses bernegara. Dengannya, setiap individu pemegang jabatan publik merasa dituntut untuk merumuskan kebijakan, melakukan tindakan, menumbuhkan sikap mental, dan berperilaku yang menyejarah.
Politik adalah sejarah hari ini. Sebagai tuntutan masa depan Indonesia, setiap politisi, pejabat publik, mestinya memiliki tekad luhur untuk menciptakan legacy. Membangun landasan bagi masa depan Indonesia yang monumental, tidak saja pada aspek fisis, tetapi pada aspek karakter, mentalitas, kepekaan sosial, dan perilaku.

Memberantas korupsi sampai tuntas, menumbuhkan rasa malu bagi warga negara untuk korupsi, memberi stigma pada praktik politik transaksional sebagai sakit mental, adalah entitas karakter mental yang harus dibentuk untuk masa depan bangsa.

Parpol dikembalikan pada peran strategisnya sebagai organisasi artikulatif, dan sebagai penghubung kekuatan dan idelogi sosial. Parpol tidak mesti hidup dari korupsi dan menjadikan fungsi politisnya ibarat reptil liar menunggu bangkai kekuasaan yang diperebutkan melalui pemilu.

Parpol adalah wadah dimana kekuasaan itu dibangun. Sudah saatnya parpol membuat sejarah. Rumusan-rumusan perubahan diformulasikan dan diperdebatkan dalam panggung-panggung politik secara elegan.

Luhurnya sebuah kehidupan bersama dalam alam demokrasi seluruhnya akan terberangus, ketika ideologi terkorupsi. Ini adalah perilaku yang mengindikasikan kekerdilan dan kebohongan pada diri sendiri.

Leave a Comment