Ini Klarifikasi Sri Mulyani Soal Pajak Sembako

Mentri Sri Mulyani saat sedang berdiskusi dengan pedagang di Pasar Santa. Foto; IG Sri Mulyani
Mentri Sri Mulyani saat sedang berdiskusi dengan pedagang di Pasar Santa. Foto; IG Sri Mulyani

Beverly Rambu

Pro dan kontra terkait pajak sembako merebak di kalangan masyarakat. Di tengah pandemi Covid-19, kebijakan pajak sembako cukup meresahkan. Namun, Sri Mulyani lewat akun instagram pribadinya dua hari lalu memberikan beberapa penjelasan terkait wacana kebijakan pajak sembako 12 persen.

Menurutnya, pemerintah tidak mengenakan pajak sembako yang dijual di pasar tradisional yang menjadi kebutuhan masyarakat umum.

“Pajak tidak asal dipungut untuk penerimaan negara, namun disusun untuk melaksanakan azas keadilan. Misalnya, beras produksi petani kita seperti Cianjur, rojolele, pandan wangi, dll yang merupakan bahan pangan pokok dan dijual di pasar tradisional tidak dipungut pajak (PPN). Namun beras premium impor seperti beras basmati, beras shirataki yang¬† harganya bisa 5-10 kali lipat dan dikonsumsi masyarakat kelas atas, seharusnya dipungut pajak,” jelasnya saat mengunjungi Pasar Tradisional Santa.

Hal ini juga berlaku untuk daging sapi premium seperti daging sapi Kobe, Wagyu yang harganya 10-15 kali lipat harga daging sapi biasa.

Menurut Sri Mulyani, seharusnya perlakukan pajak berbeda dengan bahan kebutuhan pokok rakyat banyak.

“Itu asas keadilan dalam perpajakan dimana yang lemah dibantu dan dikuatkan dan yang kuat membantu dan berkontribusi,” tulisnya.

Ia menambahkan dalam menghadapi dampak Covid-19 yang berat, saat ini Pemerintah justru memberikan banyak insentif pajak untuk memulihkan ekonomi. Pajak UMKM, pajak karyawan (PPH 21) dibebaskan dan ditanggung pemerint. Pemerintah membantu rakyat melalui bantuan sosial, bantuan modal UMKM seperti yang telah diterima pedagang sayur di Pasar Santa tersebut, diskon listrik rumah tangga kelas bawah, juga internet gratis bagi siswa, mahasiswa dan guru. (bev/ol)

 

Leave a Comment