Jaksa Didesak Usut Korupsi Dana Hibah Pilkada 2010

Ketua Garda TTU, Direktur Lakmas NTT, dan Ketua Fraksi TTU, menyerahkan dokumen dugaan korupsi kepada Kasi Intel Kejaksaan Negeri TTU, Benfrid C Foeh.

Gusty Amsikan

 

Lembaga Anti Kekerasan Masyarakat Sipil (Lakmas) Nusa Tenggara Timur (NTT), bersama Gerakan Rakyat Peduli Demokrasi dan Keadilan (Garda) Timor Tengah Utara (TTU) dan Forum Anti Korupsi ( Fraksi) TTU mendatangi Inspektorat Kanupaten TTU dan Kejaksaan Negeri (Kejari) TTU untuk menyampaikan sejumlah kasus lama yang belum ada kepastian dalam proses hukumnya.

Kasus-kasus tersebut di antaranya dugaan korupsi dana Pilkada tahun 2010 dan kasus mangkraknya pembangunan dua gedung pemerintahan dengan total anggaran sebesar Rp 3 miliar lebih.

Ketua Garda TTU, Paulus Modok, kepada wartawan Jumat (16/7), yang didampingi Direktur Lakmas NTT, Victor Manbait dan Ketua Fraksi TTU, Wilem Oki, usai menyerahkan dokumen kepada Kasi Intel Kejaksaan Negeri TTU, Benfrid C Foeh, mengatakan, dana Pilkada yang dihibahkan dari Pemerintah Daerah ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) TTU untuk pembiayaan proses Pilkada hingga dua putaran sebesar Rp16 miliar rupiah. Sementara proses Pilkada hanya berlangsung satu putaran.

Berdasarkan hasil audit Inspektorat dan BPKP, kerugian negara di dalam penggunaan dana hibah Pilkada dengan nilai sebesar Rp900 juta rupiah dari total anggaran sebesar Rp16 miliar. Pihaknya juga menyampaikan hal janggal yang terjadi yakni  proses Pilkada berlangsung pada tahun 2010 hingga usai pada tahapan penetapan pasangan Bupati dan Wakil Bupati terpilih, namun ada permohonan pencairan dana Pilkada sebesar Rp676 juta rupiah pada tahun 2012. Hal tersebut disetujui oleh Bupati TTU kala itu, Raymundus Sau Fernandes.

“Sudah dua tahun baru ada pencairan dengan nilai enam ratus juta lebih. Padahal itu dana hibah. Tujuannya untuk membayar honor PPK dan penyelenggara pemilu di tingkat bawah. Tapi anggaran KPU saat perencanaan sudah klop. Mengapa dua tahun setelah Pilkada, pada tahun 2012, baru ada pencairan lagi. Ini menjadi tanda tanya besar,” jelas Paulus.

Ia meminta pihak Kejari TTU segera memeriksa para pihak yang dianggap bertanggung jawab atas raibnya anggaran tersebut, termasuk lima orang Komisioner KPU TTU tahun 2010 dan staf sekretariat KPU TTU kala itu. Pihak-pihak tersebutlah yang diduga terlibat dalam pencairan sisa dana hibah Pilkada TTU tahun 2010 pada tanggal 21 Mei 2012.

Proses pencairan sisa dana hibah Pilkada tersebut jelas sangat bertentangan dengan MoU yang dibuat oleh Pemda TTU dengan KPU TTU 2010 bahwa setiap tahapan harus disampaikan laporan pertanggungjawaban KPU TTU kepada Pemerintah Daerah.

Sementara, Direktur Lakmas NTT, Victor Manbait menambahkan, selain kasus dana hibah Pilkada, pihaknya juga meminta Inspektorat Kabupaten melakukan audit atas pembangunan dua buah gedung pemerintahan yang hingga saat ini mangkrak. Dua gedung mangkrak itu yakni Kantor BPMPD Kabupaten TTU yang dibangun tahun 2016 senilai 2,5 miliar dan kantor Pariwisata Kabupaten TTU yang dibangun pada tahun 2016 dengan anggaran Rp1,7 miliar.

Pembangunan kedua kantor tersebut sampai dengan berakhirnya masa kontrak masih di bawah 40 persen. Bahkan, telah dilakukan adendum dan perpanjangan masa kerja, namun tidak juga selesai. Diduga ada praktik KKN dalam proses pembangunan tersebut, terutama dalam proses pelelangan, sehingga kualitas kontraktor tidak diperhatikan dan berujung pada mangkraknya pembangunan dua gedung pemerintahan itu.

“Karena dengan mangkraknya bangunan ini kita menilai dalam proses pelelangan ada indikasi KKN penyedia barang dalam hal ini Pemerintah dan perusahaan. Kualitas kontraktor juga tidak diperhatikan dengan baik sehingga pekerjaan tidak selesai. Kita minta pihak Inspektorat untuk melakukan audit ini dan kita sampaikan ke Kejaksaan sehingga apabila nanti ditemukan adanya pelanggaran hukum dan juga dugaan kerugian negara bisa ditindaklanjuti oleh pihak Kejaksaan,”pungkasnya.

Kasi Intel Kejari TTU, Benfrid C. Foeh, saat menerima kedatangan perwakilan Garda TTU, Lakmas NTT dan Fraksi TTU, mengatakan pihaknya menerima semua laporan dan dokumen yang diserahkan dan akan melaporkan kepada pimpinan untuk dipelajari. (Yan/ol)

Leave a Comment