Jika Dipimpin Yeskiel Loudoe, Mayoritas Dewan Kota Kupang tolak Lanjutkan Sidang

Yuvens Tukung Ketua Fraksi Partai NasDem DPRD Kota Kupang

Rafael L Pura

MAYORITAS Anggota DPRD Kota Kupang, Provinsi NTT masih menolak melanjutkan sidang LKPj Walikota Kupang Tahun 2020 apabila masih dipimpin Ketua Dewan, Yeskiel Loudoe. Mereka berharap Yeskiel legowo dan menyerahkan palu pimpinan itu ke Wakil Ketua DPRD Kota Kupang.

Komunikasi yang sedang dibangun tiga pimpinan DPRD Kota Kupang masih menuai jalan buntuh. Yeskiel disebut bersedia melanjutkan rapat apabila mosi yang dilayangkan ke 23 anggota dewan dicabut.

Wakil Ketua I DPRD Kota Kupang, Padron Paulus kemarin, meminta semua anggota mengutamakan kepentingan rakyat di atas kepentingan internal dewan. Perselisihan itu tidak boleh mengorbankan rakyat.

“Kami sedang berkoordinasi dengan Ketua untuk kelanjutan sidang ini. Kita tidak bisa mengutamakan kepentingan internal kita, lebih dari kepentingan masyarakat kota,” katanya.

Wakil Ketua II, Cristain Baitanu yang dikonfirmasi, rabu (26/5) mengatakan, ruang komunikasi yang dibangun itu belum menemui titik temu, sebab Ketua Dewan kota, Yeskiel masih tetap pada pendirian. Ia menghendaki mosi yang dilayangkan ke 23 anggota dewan itu dicabut terlebih dahulu barulah sidang dilanjutkan.

Ketua Fraksi Partai Nasdem, Yuvens Tukung menyebut permintaan Ketua DPRD Kota Kupang, Yeskiel Loudoe untuk mencabut mosi itu merupakan permintaan yang tentu saja tidak akan diterima.

“Tidak gampang. Mosi itu bukan suatu lelucon, bukan tanpa dasar. Justru mosi itu merupakan tahapan evaluasi atas kepemimpinan Yeskiel selama ini. Jadi ini adalah bagian dari perjuangan mayoritas dewan untuk memperbaiki tata kelolah atau kinerja interen Dewan di bawah kepemimpinan Yeskiel,” katanya.

Kisruh itu bukan lagi merupakan dinamika biasa, tetapi sudah menjadi sikap tegas sebagian besar anggota dewan yang tidak percaya lagi pada kepemimpinan Yeskiel Loudoe.

“Kita bahkan menembus batas atau sekat fraksi dan kita melebur dan menyatu dalam satu semangat, yaitu ingin memperbaiki serta memulihkan martabat dan wibawa lembaga. Kita tidak sedang menghambat atau mengabaikan kepentingan rakyat dengan menunda-nunda sidang. Justru kita sedang berupaya agar ada kepastian melalui lembaga dewan, kepentingan rakyat dapat terwujud melalui keputusan-keputusan politik yang diambil,” katanya.

Selama ini, kata dia, banyak aspirasi masyarakat dinilai tidak terakomodir dalam keputusan lembaga, sekalipun sebagai anggota, sudah berusaha semaksimal mungkin, apakah itu melalui usulan reses, rapat-rapat pembahasan di komisi-komisi maupun pada tingkatan badan anggaran dan paripurna.

Namun, Yuven menyebut hasilnya nihil karena memang tidak pernah ada proses koordinasi dari pucuk pimpinan dengan pimpinan-pimpinan fraksi dan pimpinan alat kelengkapan dewan guna mensinergikan kebutuhan-kebutuhan atau persoalan masyarakat untuk dijadikan sebuah keputusan.

“Tidak pernah ada koordinasi atau komunikasi tak kala lembaga mengambil keputusan-keputusan strategis dalam mencermati berbagai dinamika dan persoalan kemasyarakatan. Dan itu salah satu hal mendasar yang menjadi lahirnya sikap mosi tidak percaya. Dan sikap kita jelas dan tidak berubah bahwa kita tidak mengikuti sidang kalau dipimpin oleh pak Yeskiel Loudoe,” katanya.

Yuven kembali menegaskan, mosi yang diajukan itu bukan tanpa dasar. Point-point mosi itu merupakan akumulasi atas kekecewaan mayoritas anggota selama ini terhadal kepemimpinan Yeskiel Loudoe. (Yan/ol)

Leave a Comment