JPU Kejari TTS Limpahkan 4 Berkas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana Desa

Simon Selly

 

Jaksa Penuntut umum (JPU) Kejari Kabupaten TTS, Provinsi NTT, melimpahkan empat berkas perkara ke pengadilan Tipikor Kupang atas dugaan tindak pidana korupsi dana desa di Desa Taebone, Kecamatan Fatukopa, Kabupaten TTS.

Hal ini disampaikan Kasi Penkum Kejati NTT, Abdul Hakim kepada awak media Kamis (27/5).

Abdul menerangkan bahwa empat berkas perkara tersebut untuk empat orang terdakwa yang merupakan perangkat desa.

“Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Timor Tengah Selatan, telah melimpahkan berkas perkara dugaan korupsi pengelolaan anggaran dana desa (ADD) di  ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Kupang,” jelasnya.

Penyerahan berkas tersebut berlangsung pada 27 Mei 2021 pagi, oleh jaksa penuntut umum Kejati Kabupaten TTS yakni Kasi Pidsus I Made Santiawan.

“Terhadap empat terdakwa yang displit menjadi empat berkas perkara melibatkan oknum kepala desa Taebenu Anderias Atiupbesi, bendahara desa Aplonia Nabuasa, sekretaris desa Yusuf Manu, dan pihak pelaksana kegiatan Yoseph Siga,” jelas Abdul.

Abdul juga menambahkan, para terdakwa dengan modus pekerjaan fiktif yang menggunakan dana desa, bumbes tampa pertanggungjawaban dan hasil pekerjaan fisik yang tidak di selesaikan namun dibayarkan 100 persen, yang mengakibatkan kerugian desa atau negara.

“Modus para terdakwa ini pekerjaan fiktif yang dikerjakan menggunakan dana desa, tampa pertanggungjawaban. Dan pekerjaan gang dikerjakan itu tidak selesai namun pekerjaan itu dibayarkan utuh sehingga mengakibatkan kerugian keuangan desa atau negara senilai Rp722.159.663,” jelas Abdul.

Dari perbuatan para terdakwa, kata Abdul, masing-masing didakwa dengan primair pasal 2 jo, pasal 18 Undang-undang RI tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi (Tipikor) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 20 tahun 2021 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999, tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Selain itu, para terdakwa juga di dakwa, subsidair pasal 3 jo, pasal 18 Undang-undang RI tahun 1999 tentang pemberantasan tipikor sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2021 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tipikor, jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (Yan/ol)

Leave a Comment