Kadis Nakertrans TTU Benarkan Ratusan Karyawan SKM tak Terdaftar BPJS

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten TTU, Simon Soge.

 

Gusty Amsikan 

PTT. Sari Karya Mandiri (SKM) merupakan salah satu dari 75 persen perusahaan di Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) yang tidak mendaftarkan tenaga kerjanya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Nakertrans Kabupaten TTU, Simon Soge, ketika diwawancarai media ini, Selasa (29/6) di Kefamenanu.

Soge mengatakan hampir sebagian besar atau sekitar 75 persen dari total perusahaan yang ada di Kabupaten TTU, termasuk PT. SKM  belum mengakomodasi karyawannya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan maupun  BPJS Kesehatan. Pihaknya telah menjadwalkan waktu ekstra  untuk melakukan sosialisasi setiap tahun terkait kewajiban tersebut. Namun sayang, kesadaran perusahaan masih rendah.

Soge menjelaskan, saat ini pihaknya sedang melakukan pendampingan penyusunan peraturan perusahaan dan perjanjian kerja. Dasar perjanjian kerja tersebut nantinya akan menjadi acuan untuk mengakomodasi hak-hak karyawan termasuk di dalamnya BPJS Ketenagakerjaan yang terdiri dari Jaminan Kesehatan dan Jaminan Keselamatan Kerja. Pihaknya tengah dalam proses pembinaan dan pendampingan untuk karyawan. Saat ini terdapat tiga perusahaan yang progresnya sudah berjalan yakni Jabalmart Kefamenanu, MutisQua dan satu perusahaan lainnya di Insana.

“Kondisi ini harus dipahami karena kemampuan teman-teman pengusaha masih sangat minim terkait dengan bagaimana proses penyusunan peraturan perusahaan dan juga perjanjian kerja. Maka secara bertahap walaupun dengan keterbatasan staf, kita berupaya melakukan pendampingan secara efektif. Target tahun ini lima perusahaan dan baru tercapai tiga. Sisa waktu ini kita harapkan dapat melakukan pendampingan di perusahaan menengah ke atas,”jelasnya.

Ketika ditanyai terkait pembiaran yang dilakukan oleh Disnakertrans terhadap perusahaan-perusahaan yang tidak mendaftarkan tenaga kerjanya, Soge mengelak dan mengaku enggan mengungkit kembali rekam jejak masa lalu. Pihaknya berupaya melakukan pembenahan dan menata hal-hal yang terbaik terutama dalam mewujudkan perlindungan terhadap karyawan yang ada di TTU, termasuk yang ada di luar daerah maupun luar negeri.

Untuk diketahui, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2013 tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 ditegaskan bahwa perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja sebanyak 10 orang atau lebih, atau membayarkan upah paling sedikit Rp 1.000.000 per bulan, wajib mengikutsertakan karyawannya dalam program jaminan sosial tenaga kerja. Ada sejumlah sanksi administratif bagi perusahaan yang lalai melaksanakan kewajiban mendaftarkan tenaga kerjanya dalam program BPJS. Salah satunya adalah perusahaan yang bersangkutan tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu, yang dilakukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah berdasarkan permintaan pihak BPJS.

Sanksi tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu yang dimaksud meliputi: perizinan terkait usaha, izin yang diperlukan dalam mengikuti tender proyek, izin mempekerjakan tenaga kerja asing, izin perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh, atau Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Sebelumnya, mantan karyawan PT. SKM, Daniel Jehezekial Kinbenu, menyebut ratusan tenaga kerja yang dipekerjakan pada PT. SKM ditengarai tidak terdaftar pada Dinas Nakertrans Kabupaten TTU dan BPJS Ketenagakerjaan. Daniel mengaku selama 16 tahun bekerja di perusahaan tersebut, ia tak pernah diikutkan dalam program jaminan sosial tenaga kerja.

“Saya dapat pastikan semua karyawan PT SKM tidak terdaftar dalam program BPJS Ketenagakerjaan. Padahal, pihak BPJS pernah dihadirkan untuk melakukan sosialisasi dan mengimbau kepada pekerja yang belum terdaftar agar bekerjasama ikut dalam kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Sayangnya, setelah dilakukan sosialisasi perusahaan enggan mendaftar hingga saat ini.,” pungkas Daniel.(Yan/ol)

Leave a Comment