Kajari TTU: Para Kades Berbenah dan Tobat

 

 

 

Gusty Amsikan
Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), Roberth Jimmy Lambila, Senin (24/5) menyebutkan dalam sehari pihaknya menerima tiga hingga empat laporan penyalahgunaan Dana Desa dari masyarakat. Guna menekan praktik penyelewengan, pihaknya telah membangun komunikasi dengan Pemerintah Daerah dan berkomitmen untuk memproses hukum seluruh laporan masyarakat terkait penyalahgunaan Dana Desa.

Ia mengingatkan kepala desa bersama seluruh perangkat desa, termasuk mantan kepala desa untuk sadar dan berbenah diri agar nantinya tidak diproses hukum dan dikenai upaya-upaya represif dengan penggunaan pasal-pasal tindak pidana korupsi.

Bila ada kekurangan pekerjaan yang dibangun menggunakan Dana Desa, maka harus segera dilengkapi. Demikian juga, jika ada Dana Desa yang dipinjam pakai, maka segera dikembalikan. Hal itu dilakukan agar nantinya tidak diproses hukum dan dikenai upaya-upaya represif dengan penggunaan pasal-pasal tindak pidana korupsi.

“Ke depan saya sudah bangun komunikasi dengan Bupati, suatu saat akan melakukan pemeriksaan, sehingga ketika tiba giliran mereka, semua sudah clear, sehingga tidak berdampak pada proses hukum dan upaya-upaya represif dengan penggunaan pasal-pasal tindak pidana korupsi,”ungkapnya.

Ia menambahkan hingga saat ini sudah ada empat kepala desa yang diproses hukum karena penyalahgunaan Dana Desa. Proses hukum keempat kepala desa tersebut tergantung dari masing-masing pemberkasan. Namun, sejauh ini semua pemberkasan telah mencapai 50 persen dan tinggal dilengkapi syarat-syarat materil.

Sebelumnya Kejari TTU, telah membangun MoU bersama Pemkab TTU dalam rangka melakukan pengawasan kepada seluruh Organisasi Pemerintahan Daerah dan desa terkait penggunaan dana desa. Kerja sama yang dibangun meliputi pencegahan, pengawasan, dan penanganan permasalahan dana desa.

Bupati TTU, Juandi David kepada wartawan sebelumnya mengaku sangat mendukung kerja-kerja yang dilakukan Kejaksaan Negeri Kabupaten TTU, terutama berkaitan dengan upaya pemberantasan korupsi yang saat ini tengah gencar dilaksanakan. Dukungan tersebut diwujudkannyatakan dengan langsung menyerahkan laporan hasil pemeriksaan (LHP) keuangan jika terdapat temuan penyimpangan pengelolaan anggaran kepada kejaksaan baik pada dinas, badan maupun dana desa .

“Kelemahannya karena selama ini kita tidak menindaklanjuti LHP itu, padahal saat kita lakukan pemeriksaan itu sudah kasih keluar tenaga dan uang, tapi setelah hasilnya keluar kita tidak tindak lanjuti,jadi di masa saya ini, mungkin bukan sekarang tapi dalam waktu dekat saya akan himpun semua LHP yang terdapat temuan dan serahkan ke kejaksaan,” ungkap Juandi.

Ia mengapresiasi dan mendukung langkah penindakan kasus korupsi yang dilakukan Kejaksaan Negeri TTU. Penindakan terhadap oknum yang menyalahgunakan keuangan negara penting dilakukan agar bisa memberikan efek jera bagi pihak lain. Sehingga bisa lebih berhati-hati dan tidak menyalahgunakan keuangan negara.(bev/ol)

Leave a Comment