Kasus Tanah Mabar, 5 Terdakwa Dituntut Berbeda

JPU Heru saat membacakan tuntutan kepada lima terdakwa kasus dugaan tindak pidana korupsi aset tanah milik negara di Manggarai Barat dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Kupang, tadi malam.

Simon Selly

Pengadilan Tindak Pidana Koruspi (Tipikor), Kupang kembali menggelar sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi aset negara berupa tanah seluas 30 Hektar di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi NTT dengan nilai kerugian negara  Rp1,3 triliun.

Sidang yang digelar virtual, Senin (14/6) itu, dipimpin majelis hakim Wari Juniati dan didampingi hakim aggota Fransiska Paula Dari Nino. Turut hadir, JPU Herry C. Franklin, Emerenciana Djehamat dan Heru, serta para terdakwa yang didampingi penasehat hukumnya. Sidang tersebut beragendakan pembacaan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) kepada lima terdakwa, di antaranya Caitano Soares, Marthen Ndeo, Afrizal alias Unyil, Ambrosius Sukur dan Abdullah Nur.

Untuk terdakwa Caitano Soares, dituntut selama sepuluh tahun penjara dan denda sebesar Rp1 miliar subsider enam bulan kurungan. Terdakwa Marthen Ndeo dituntut selama dua belas tahun penjara, dan diwajibkan untuk membayar denda sebesar Rp1 miliar subsider enam bulan kurungan.

Selain denda dan pidana badan, terdakwa Manthen Ndeo (mantan Kepala BPN Manggarai Barat) diwajibkan untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan negara sebesar Rp 10 juta.

“Dengan catatan, jika terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut, satu bulan setelah putusan hakim berkekuatan hukum tetap maka seluruh harta terdakwa akan disita untuk dilelang dan jika itupun tidak mencukupi maka akan ditambah dengan pidana penjara selama enam tahun,” ujar JPU Heru dalam persidangan.

Untuk terdakwa, Afrizal alias Unyil dituntut selama sembilan tahun penjara dan diwajibkan untuk membayar denda sebesar Rp1 miliar subsider enam bulan kurungan.

Terdakwa Afrizal alias Unyil juga diwajibkan untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan negara sebesar Rp 370 juta.

“Dengan catatan, jika terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut, satu bulan setelah putusan hakim berkekuatan hukum tetap maka seluruh harta terdakwa akan disita untuk dilelang dan jika itupun tidak mencukupi maka akan ditambah dengan pidana penjara selama empat tahun,” terang Heru.

Terdakwa, Ambrosius Sukur dituntut selama sepuluh tahun penjara dan diwajibkan untuk membayar denda sebesar Rp1 miliar, serta subsider enam bulan kurungan.

Ambrosius Sukur diwajibkan untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan negara sebesar Rp3 juta.

Untuk terdakwa kelima atas nama Abdullah Nur dituntut selama tujuh tahun penjara. Denda sebesar Rp750 juta subsider enam bulan kurungan.

“Dengan catatan, jika terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut, satu bulan setelah putusan hakim berkekuatan hukum tetap maka seluruh harta terdakwa akan disita untuk dilelang dan jika itupun tidak mencukupi maka akan ditambah dengan pidana penjara selama 3 tahun dan 6 bulan,” jelasnya.

Menurut Jaksa Penuntut Umum, kelima terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diatur dan diancam dalam pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-ndang Nomor Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menanggapi tuntutan JPU, Penasehat Hukum (PH), Caitano Soares Jefry Samuel, menyatakan pledoi atau nota keberatan atas tuntutan tersebut.

“Yang Mulia hakim, kita akan mengajukan pembelaan,” kata penasehat hukum Caitano Soares.

Hal serupa disampaikan penasehat hukum Marthen Ndeo, Benny Taopan yang menyampaikan akan mengajukan pembelaan atau pledoi.

Menanggapi hal tersebut, majelis hakim Wari Juniati, memutuskan sidang diskors dan akan dilanjutkan kembali pada Rabu 16 Juni 2021dengan agenda pledoi dari para penasehat hukum terdakwa.

“Untuk itu sidang kita tunda ke hari Rabu (16/6), dengan agenda nota pembelaan dari penasehat hukum terdakwa.” kata majelis hakim Wari Juniati. (Yan/ol)

Leave a Comment