Kasus Tanah Mabar, Hakim Vonis Veronika Syukur 7,5 Tahun Penjara

Simon Selly

 

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Kupang, kembali menggelar sidang kasus korupsi aset (Tanah) negara seluas 30 hektare di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat (Mabar), Provinsi NTT, senilai Rp 1, 3 triliun, Senin pada (5/7) siang di Pengadilan Negeri Kupang.

Sidang dengan agenda pembacaan putusan hakim untuk terdakwa Veronika Syukur, dipimpin majelis hakim Wari Juniati dan didampingi hakim anggota Ibnu Kholik dan Teddy Wijayanto. Turut hadir JPU, Herry C. Franklin, Emi Jehamat, Heru Ardi dan Hendrik Tiip serta Marsel Radja selaku penasehat hukum terdakwa.

Terdakwa mengikuti sidang secara virtual dari Lapas Perempuan Kelas IIB Kupang. Dalam amar putusan,majelis menegaskan bahwa terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut dengan cara melawan hukum untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi dengan merugikan keuangan negara.

Atas perbuatan terdakwa Veronika Syukur divonis 7 tahun dan enam bulan kurungan penjara, serta denda senilai Rp1 miliar subsider tiga bulan kurungan.

Selain itu terdakwa juga diwajibkan untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan negara sebesar Rp650 juta.

Dalam amar putusan yang dibacakan hakim Wari Juniati, ditegaskan bahwa apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti akibat kerugian negara dalam kurun waktu satu bulan, setelah keputusan hukum berkekuatan tetap, maka seluruh harta kekayaan terdakwa akan disita untuk dilelang guna menutupi kerugian keuangan negara.

“Apabila itu juga tidak mencukupi maka akan ditambah dengan pidana penjara selama tiga tahun penjara,” terang hakim dalam persidangan.

Selain itu, hakim juga memutuskan, masa tahanan terdakwa dikurangi dari penahanan saat ini dan terdakwa juga ditetapkan dalam tahanan jenis Rutan atau Lapas. Hakim juga membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara senilai 5 ribu rupiah.

Menurut majelis hakim, perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diatur dan diancam dalam pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHPidana.

Sebelumnya Jaksa Penuntut Umum telah menuntut terdakwa Veronika Syukur, pidana penjara selama 10 tahun, dalam kasus tersebut. (Yan/ol)

Leave a Comment