Kejari TTU Terima 60 Laporan Dugaan Penyelewengan Dana Desa

Warga Desa Kaubele, Kabupaten TTU, Provinsi NTT, berdialog bersama Kajari TTU saat melaporkan dugaan penyelewengan dana desa, belum lama ini.

Gusty Amsikan

 

Kejaksaan Negeri (Kejari) TTU, Provinsi NTT hingga hari ini telah menerima sekitar 60 laporan penyalahgunaan dana desa di Kabupaten TTU. Hal tersebut menunjukkan tingginya animo dan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Kejari TTU.

Pantauan media ini di lapangan, Rabu (2/6) di Kejari TTU, terlihat masyarakat keluar masuk untuk melaporkan dugaan penyalahgunaan dana desa. Perwakilan masyarakat Desa Nonotbatan, Kecamatan Biboki Anleu terpantau pertama tiba di Kejari TTU untuk melaporkan dugaan penyalahgunaan dana desa di desa tersebut. Tak lama berselang, menyusul perwakilan masyarakat Desa Kaubele, Kecamatan Biboki Moenleu untuk kepentingan yang sama. Kemudian, perwakilan masyarakat Desa Letneo Induk, Kecamatan Insana Barat pun mendatangi Kejari TTU untuk tujuan yang sama.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) TTU, Roberth Jimmy Lambila, ketika diwawancarai membenarkan pihaknya setiap hari selalu dibanjiri laporan dari masyarakat terkait penyalahgunaan dana desa. Banyaknya laporan masyarakat yang diterima pihaknya menunjukkan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Kejari TTU. Namun, di sisi lain hal tersebut menjadi beban tersendiri bagi Kejari TTU.

Roberth menjelaskan, banyaknya laporan masyarakat yang masuk, berbanding terbalik dengan jumlah tenaga jaksa yang ada karena jumlah jaksa di Kejari TTU sangat minim. Sehungga laporan tersebut tidak dapat direspons cepat.

Meskipun demikian, pihaknya akan tetap menindaklanjuti seluruh laporan masyarakat yang masuk. Bentuk tindakan yang diambil pun tergantung dengan ketersediaan bukti. Terhadap desa-desa dengan laporan yang sudah didukung dengan bukti yang cukup akan menjadi prioritas untuk ditindaklanjuti.

“Sudah cukup banyak laporan yang masuk, hampir 60 laporan. Ini berarti animo masyarakat sangat tinggi kepada pihak kejaksaan. Artinya mereka mempercayai kami dan menjadi tanggung jawab saya sebagai Kajari bahwa tidak ada satu laporan yang kami abaikan,”pungkasnya.

Pekerjaan tak Rampung

Perwakilan masyarakat Desa Kaubele, Eduardus Tabenu Usfal, ketika diwawancarai usai mendatangi Kejari TTU mengatakan, kedatangannya ke Kejari TTU untuk melaporkan sejumlah item pekerjaan yang bersumber dari dana desa yang tidak rampung dikerjakan dan bahkan tidak dikerjakan. Item pekerjaan tersebut di antaranya pembangunan tiga buah tugu, penghijauan sumber mata air Tote, proyek perpipaan dan pembangunan bak penampungan air.

“Jumlah kerugian negara yang timbul dari praktik penyalahgunaan dana desa tersebut ditaksasikan mencapai satu miliar rupiah. Selain itu, selama menjabat sebagai Kepala Desa Kaubele, Emanuel Abatan terhitung baru satu kali menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat,”ungkapnya.

Hal senada disampaikan perwakilan masyarakat Desa Letneo Induk, Paulus Malafu. Ia mendatangi Kejari TTU untuk mengantar bukti fisik dugaan penyalahgunaan dana desa yang dilakukan oleh Mantan Kepala Desa Letneo Induk, Marianus Fkun. Selama menjabat sebagai kepala desa sejak tahun 2015 sampai dengan 2018, terdapat sejumlah pekerjaan fisik yang dianggarkan dari dana desa namun tidak dilaksanakan.

Pekerjaan-pekerjaan fisik tersebut di antaranya pembangunan lapangan bola kaki, dengan anggaran sekitar Rp 104.000.000 dan tidak dilaksanakan, sumur bor dilengkapi rumah pompa, meteran, tower dan tandon, senilai Rp 100.000.000 lebih dan tidak terlaksana, Bumdes yang menelan anggaran Rp 100.000.000 tanpa ada usaha yang berjalan. Selain itu, rencana 17 unit sumur ladang tahun 2015, dibangun tapi tidak berfungsi dan rumah posyandu Rp 55.000.000 pun tidak dibangun.(Yan/ol)

Leave a Comment